Author

Wiwid Widjojo

Konflik Papua Harus Diselesaikan Secara Holistik dan Kolaboratif

by Wiwid Widjojo 07/05/2021

Proklamator – Konflik yang terjadi di Papua harus diurai akar persoalannya, kemudian diambil langkah-langkah penyelesaikan secara kolaboratif dan holistik.

Hal ini dikupas dan dipaparkan saat webinar yang diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema “Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik” pada Kamis, 6 Mei 2021.

Webinar itu menghadirkan pembicara Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw (Tokoh Masyarakat Papua); Bobby Adhityo Rizaldi, MBA (Komisi I DPR RI); Dr. AS Hikam, MA (Pengamat Politik President University); Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan HAM – Kantor Staf Presiden); Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua); dan Puspita Ayu Putri Dima sebagai Host.

Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo dalam pengantar diskusi mengatakan, konflik Papua harus dipahami dalam spektrum yang lebih luas karena di Papua tak berlaku solusi tunggal, mengingat persoalanya sangat heterogen, multidimensi dan sangat complicated.

“Konflik Papua ini tergolong paling alot, sangat lama dibanding di wilayah lain. Maka perlu kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar persoalan konflik,” katanya.

Pembicara pertama Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sebenarnya pembanguna di Papua sudah terlegislasi dan teregulasi dengan baik. Diantaranya dengan adanya UU 21/2001 tentang Otsus Papua.

Kemudian Perpu No.1 tahun 2008 yang mengamanatkan agar Papua mewujudkan keadilan; Penegakan supremasi hukum; Penghormatan HAM; Percepatan pembangun ekonomi; dan Peningkatan kesejahteraan dalam rangka kesetaraan.

“Bicara konflik Papua, perlu dilihat, apakah masalah ada pada regulasi, perda, ataukah secara taktis implementasinya. Sebab dengan dana otsus yang ratusan triliun pasti indeks manusianya meningkat,” kata Bobby.

Sebagai contoh, lanjut Bobby, ketika Presiden Jokowi menggenjot pembanguan infrastruktur jalan lintas, BBM satu harga, dan program lainnya, ternyata masih ada kendala di lapangan berupa pertentangan antara yang mendukung dan melawan kebijakan itu.

“Pembangunan jalan ruas Papua, masih banyak diganggu. BBM satu harga ternyata masih ada biaya tambahan. Maka secara taktis harus dilihat. Mana yang mendukung program pemerintah dan mana yang menolak dan menghambat kemajuan,” katanya.

Adapun Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua) menilai pembangunan Papua sebenarnya sudah berjalan baik, khususnya dengan basis sumber daya manusia. Dan sejak berlakunya Otsus Papua tahun 2001, upaya itu sudah dilakukan.

“Saya menerima beasiswa Otsus dan saya hanya satu cerita dari ribuan cerita lainnya. Kami ikut dalam human centered development process,” tutur Billy.

Ia menilai konsep membangun bersama masyarakat Papua telah membuka peluang kemajuan yang sangat potensial. Jika dulu pemerintah pusat membangun ke Papua, maka sekarang waktunya mengkapitalisasi SDM anak Papua yang sudah siap ikut membangun daerahnya.

“Jadi dari human centered development process. Ada perubahan dari give menjadi konsep share value,” jelasnya.

Ia juga menyebut pembangunan di Papua harus berbasis potensi lokal. Mengembangkan potensi itu tentunya bersifat terstruktur melibatkan masyarakat asli Papua.

“Orang asli Papua adalah mitra pembangunan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, AS Hikam menilai Papua mestinya dilihat dengan cara pandang yang berorientasi pada humanistik dan kebudayaan. Sebab masalah Papua bisa diselesaikan dengan pendekatan yang khas masyarakat sipil.

“Jadi bagaimana masyarakat sipil bisa terlibat secara sukarela dalam menyelesaikan masalah. Ini kedengarannya sederhana tapi tidak mudah. Apalagi jika mereka masih ada trauma,” jelas Hikam.

Bagi Hikam, apa yang sudah dilakukan pemerintah memang sangat baik. Tapi kalau tidak berbasis fakta real di lapangan, maka hasilnya mungkin tak akan terlalu efektif.

Sebagai contoh, Otsus Papua dan dana triliunan rupiah yang mengikutinya juga masih jadi pertanyaan, sejauh mana efektifitasnya.

“Memang secara normatif sudah dilakukan pembangun Indonesia untuk Papua. Tapi persoalan paling krusial adalah pada penanggulangan masalah korupsi. Inilah yang membuat masyarakat dengan mudah kecewa. Entah benar atau tidak, bagaimana pejabat yang menikmati dan masyarakat masih miskin,” kata Hikam.

Problem lainnya bagi Hikam adalah bagaimana memosisikan masyarakat Papua secara humanistik agar orang Papua merasa dihargai.

“Dalam bahasa Jawa bagaimana kita Ngewongke Wong. Orang Papua dilibatkan dan didengarkan. Sekarang ada orang bicara Papua cenderung bicara ‘kami versus mereka’ Bukan solodarity making. Ini juga jadi persoalan,” katanya.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengawali paparannya dengan menyampaikan dua arahan Presiden Jokowi terkait Papua. Pertama pada 11 Maret 2020 Presiden mengusung semangat pembangunan Papua dengan paradigma baru dan cara kerja baru agar terbuka kesempatan kemajuan bagi rakyat Papua.

Kedua, belum lama ini Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan tak ada ruang bagi kelompok kriminal di Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Jaleswari menyebut salah satu ukuran dalam pembangunan di Papua bisa dilihat dari rasio ASN dengan penduduk Papua 1:38, lebih ideal dibanding daerah lain, seperti Jawa 1:111, Sumatera 1:59, Sulawesi 1:43, dan Kalimantan 1:50.

“Namun yang menjadi masalah mendasar adalah sebaran ASN di Papua yang terkosentrasi di kota-kota. Ini membuat layanan publik dan fasilitas belum dapat menjangkau masyarakat secara merata,” ujarnya.

Jaleswari menilai ada korelasi yang kuat antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan konflik yang terjadi di Papua. Daerah yang IPM-nya rendah relatif sering terjadi kekerasan.

“Daerah yang IPM-nya masih rendah seperti Nduga, Puncak, Intan Jaya dan Puncak Jaya cenderung tingkat kekerasannya tinggi. Mimika juga tinggi, tapi ini pemicunya berbeda. Di sana ada tambang freeport,” jelas Jaleswari.

Ia memaparkan, sejak era pemerintahan Jokowi, percepatan pembangunan Papua dilakukan dengan konsep botton up, yang memperhatikan masyarakat lokal Papua berbasis wilayah adat. Hal ini pun tergambarkan dalam
Impres 9 / 2020 terkait percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

“Kita mengenal Jokowi bukan sekedar komitmennya terhadap pembangunan Papua. Bagaimana beliau 13 kali kunker Papua dan melihat progres pembangunan. Tapi Jokowi menginginkan cita-cita visi Indonesia Sentris harus dipenuhi,” jelas Jaleswari.

Ia menyebut tiga paradigma pendekatan yang dipakai, Pertama, adalah pendekatan antropologis, bagaimana rakyat papua harus dilibatkan dengan pendekatan budaya. Masyarakat Papua bukan objek tapi subjek.

Kedua, pendekatan kesejahteraan (ketimpangan terjadi perlu dibongkar dengan program langsung ke bawah. Seperti BBM satu harga, jalan ruas, termasuk pengambilalihan 51 persen Saham Freeport dan sebagainya.

Sedangkan yang ketiga, kata Jaleswari, adalah pendekatan evaluatif. Yakni pembangunan diawasi ketat agar dana tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.

07/05/2021

FYI

Vaksinasi Jalan Utama Pemulihan Ekonomi

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Tahun 2021 menjadi momen penting bagi dunia dan Indonesia dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Sejumlah negara di dunia telah memulai program vaksinasi sebagai upaya menghentikan pandemi. Antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Israel, Rusia, Meksiko, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Di Indonesia, program vaksinasi rencananya dimulai pada pertengahan Januari 2021.

Sedikitnya 181,5 juta orang Indonesia akan mengikuti program vaksinasi Covid-19. Jumlah itu diambil 70 persen dari total penduduk yang berjumlah 269,6 juta jiwa dikurangi penduduk yang berisiko tinggi. Seperti ibu hamil, pasien terpapar Covid-19, dan orang dengan penyakit penyerta (komorbid) tidak terkontrol.

Juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan, pelaksanaan vaksinasi akan berlangsung dalam dua periode selama 15 bulan. Periode pertama berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Periode kedua berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022, untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia membutuhkan 426 juta dosis vaksin Covid-19. Jumlah itu terdiri atas vaksin yang akan digunakan untuk masyarakat dan 15 persen untuk cadangan sebagaimana ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam siaran pers Kementerian Kesehatan pada 29 Desember 2020 disebutkan, pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia melalui lima jalur. Empat jalur bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral. Perinciannya, Sinovac sebanyak 125 juta dosis dengan opsi penambahan, Novavax sebanyak 50 juta dosis dengan opsi penambahan, AstraZeneca sebesar 50 juta dosis dengan opsi penambahan, dan Pfizer 50 juta dosis dengan opsi penambahan. Jalur multilateral melalui Covax/Gavi sebesar 54 juta dosis dengan opsi penambahan. Hingga 31 Desember 2020, telah tersedia 3 juta vaksin Sinovac yang siap digunakan dan menunggu izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksinasi Syarat Pemulihan

Upaya pemulihan ekonomi yang kini ditempuh pemerintah sangat berkaitan erat dengan program vaksinasi Covid-19. Selama pandemi, sisi permintaan dan penawaran berjalan terpisah. Pembatasan aktivitas dan kegiatan ekonomi memberi pengaruh pada produksi dan distribusi. Di sisi lain, masyarakat kelas bawah konsumsinya turun signifikan dan kelas menengah serta kelas atas banyak menahan konsumsi. Kehadiran vaksin dan program vaksinasi akan memberikan ekspektasi pada pemulihan ekonomi. Sisi permintaan dan penawaran akan bertemu kembali jika program vaksinasi sukses dan berjalan dengan baik.

Bagi perekonomian Indonesia, program vaksinasi juga akan mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat kelas atas dan kelas menengah yang banyak menjadi pebisnis atau investor juga sangat berperan dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Upaya dan kerja keras pemerintah dalam menyiapkan ketersediaan vaksin 70 persen dari populasi menjadi syarat mutlak harus terpenuhi. Setelah terpenuhi, tantangan berikutnya adalah proses distribusi dan pelaksanaan vaksinasi yang tidak sederhana, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kebutuhan waktu yang tidak singkat dalam proses distribusinya.

Setelah menjamin kelancaran distribusi vaksin dan keamanan pelaksanaan vaksinasi, hal terpenting yang tidak boleh absen adalah melanjutkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan ketat. Program vaksinasi bersama penerapan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan penguatan 3T (tracing, testing, treatment) merupakan upaya lengkap dalam menekan persebaran dan menanggulangi pandemi Covid-19 dengan efektif.

Strategi Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi yang mensyaratkan kecepatan, ketepatan, dan keberhasilan program vaksinasi harus dilakukan secara paralel dan simultan dengan upaya-upaya perbaikan ekonomi yang fokus pada usaha rakyat banyak atau sektor usaha rakyat. Hal itu perlu dilakukan karena rakyat (utamanya masyarakat miskin dan miskin baru)-lah yang paling menderita akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Sedikitnya terdapat tiga langkah dan strategi pemulihan ekonomi yang perlu ditempuh secara paralel dengan pelaksanaan program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, meningkatkan konsumsi pada masyarakat kelompok bawah dan menengah. Kita ketahui bersama, peran konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sangat besar, yaitu 58,60 persen. Fakta empiris menunjukkan, berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah mampu menjaga konsumsi masyarakat yang anjlok pada kuartal III 2020 hingga negatif 2,17 persen. Pendek kata, program perlindungan sosial untuk 2021 nilainya minimal harus sama atau lebih besar daripada nilai di 2020.

Pada APBN 2021 pemerintah menetapkan anggaran program perlindungan sosial Rp 260,1 triliun atau 13,3 persen. Kami mengusulkan agar nilainya ditingkatkan dengan mengurangi belanja bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum sehingga anggaran perlindungan sosial menjadi Rp 322 triliun lebih atau di atas 17,5 persen. Upaya tersebut akan sangat signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat lewat sisi konsumsi.

Kedua, membangun ekonomi digital, utamanya di UMKM yang memberikan kontribusi 60,4 persen terhadap PDB nasional. Pemberlakuan PSBB dan protokol penanganan pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas fisik menurunkan kinerja UMKM.

Ketiga, peningkatan investasi dengan kemudahan lewat Lembaga Pengelola Investasi (LPI), seperti yang diatur dalam PP 74/2020. Program vaksinasi di berbagai negara yang sedang berlangsung akan memberikan kepastian pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi global akan pulih atau positif.

Kondisi itu akan memengaruhi pelaksanaan relokasi dari perusahaan di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Indonesia harus menangkap peluang emas ini. Oleh karena itu, masuknya investasi ini harus dipermudah lewat LPI yang sifatnya satu pintu. LPI ini akan sangat menarik bagi negara-negara investor.

Oleh: Soekarwo, Dewan Pertimbangan PA GMNI dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

31/03/2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Kongres Persatuan Alumni GMNI di Kemayoran, Jakarta 2015. PROKLAMATOR

ROMANSING

PA GMNI, Rumah Besar Kaum Nasionalis

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Maret adalah bulan Dies Natalis bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Momentum itu juga digunakana oleh Persatuan Alumni (PA) GMNI melaksanakan serangkaian konferensi cabang (konfercab) di beberapa kota di Jawa Tengah. Selain proses regenerasi, konfercab dapat dibaca sebagai upaya mengukuhkan eksistensi organisasi yang mewadahi alumni GMNI tersebut.

Seperti organisasi kemahasiswaan lainnya, pertautan antara aktivis GMNI dan alumni (sering disebut sebagai relasi senior dan yunior) sangat lumrah dan memang seharusnya dilakukan. Irisan-irisan interaksi tersebut membuahkan banyak hal bagi organisasi maupun secara individual.

Saat saya masih aktif di GMNI, kesan utama yang membekas selama berinteraksi dengan sebagian alumni adalah kentalnya nostalgia masa silam. Setiap kali bertemu dengan alumni, tema perbincangan yang tak pernah lepas adaalah cerita masa lalu. Era atau kiprah mereka semasa aktif di GMNI. “So yesterday”, kalau istilah anak muda saat ini. Jadi, kadang tidak banyak membuahkan inspirasi untuk generasi yang masih aktif di GMNI. Tentu tidak semua alumni bersikap demikian.

Masa lalu bukannya tidak penting. Bung Karno menegaskan “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah),” menekankan pada kita untuk tidak mengubur masa lalu. Namun, dalam konteks ini, tentu bukan masa lalu yang sifatnya nostalgia belaka, tapi sebuah fase perjalanan yang mampu menumbuhkan semangat, inspirasi dan gagasan baru. Masa lalu dilihat sebagai bagian dari refleksi untuk melihat realitas kekinian dan menyiapkan langkah masa depan.

Konstruksi relasi senior-yunior kadangkala bersifat “patron client”. Meski bersifat individual, namun juga dapat berdampak pada kebijakan organisasi. Khususnya jika aktivis GMNI tersebut juga menduduki jabatan strategis di organisasi.

Rumah Besar Kaum Nasionalis

Jika GMNI telah berdiri sejak 1954, PA GMNI baru terbentuk pada 1994. Awalnya bernama Forum Komunikasi Alumni (FKA) GMNI. Baru pada Musyawarah Nasional (Munas ke III) berubah menjadi Persatuan Alumni (PA) GMNI. Munas tersebut sekaligus sebagai kongres I.

Keberadaan PA GMNI, tentu tidak dimaksudkan sebagai wadah alumni bernostalgia belaka ataupun menguatkan relasi “patron client” antara alumni dengan aktivis GMNI. Namun mampu keluar dari “penjara” tipe relasi seperti itu. Lebih jauh lagi, organisasi ini juga dapat menjadi penggerak lahirnya gagasan baru, merawat idealisme semasa di GMNI dan berkontribusi nyata pada kemajuan masyarakat.

Organisasi ini juga tidak didesain sebagai kendaraan politik untuk kepentingan golongan atau partai politik tertentu. PA GMNI menegaskan, organisasi ini bersifat intelektual, kekeluargaan, independen dan terbuka, serta menyelenggarakan komunikasi berkelanjutan antar segenap Alumni GMNI dengan menghormati status, kedudukan, fungsi, aspirasi politik dan organisasi yang diikuti masing-masing anggotanya, dengan tetap dalam semangat kebersamaan.

Karena itu, PA GMNI tidak boleh berafiliasi pada satu partai politik tertentu. Justru harus mampu menjadi jejaring bagi alumni yang tersebar di beragam posisi, peran dan lapisan sosial masyarakat. Apalagi salah satu tujuannya adalah membangun aliansi strategis dengan semua kekuatan bangsa yang memiliki komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keberadaan PA GMNI harus mampu menjadi “Rumah Besar Kaum Nasionalis”, dimana segenap elemen masyarakat yang mencintai Pancasila dan keberagamaan di republik merasa nyaman dan aman bernaung di bawahnya.

Apalagi pada tahun-tahun belakangan ini, fenomena politik identitas semakin menguat. Perbedaan diinterpretasikan dan dipolitisasi secara ekstrim telah membuahkan pandangan “kita” dan “mereka”. Politisasi agama mendegradasi peran agama menjadi sangat profan, serta menumbuhkan kejumudan dalam beragama. Sekat perbedaan semakin dipertajam, dibalut dalam sikap konfrontatif dan agitatif telah menghadirkan politik tanpa keadaban.

Di sisi lain, gerakan yang ingin menghapuskan Pancasila dan jati diri “Merah Putih”, kemudian menggantikannya dengan faham anti keberagaman dan anti nasionalisme masih terus bermunculan, meskipun organisasi itu sudah dibubarkan.

Karena itu, kesadaran kebangsaan harus terus menerus dipupuk. Itu menjadi salah satu tugas dan kewajiban PA GMNI. Tentu tidak cukup hanya dengan glorifikasi masa lalu atau jargon semata. Ada kerja konkrit yang harus dilakukan dan dapat dilihat oleh masyarakat sebagai upaya menyusun kembali satu riwayat yang sama, kebangsaan Indonesia! Membumikan nasionalisme yang menghadirkan rasa keadilan dalam semua sektor kehidupan.

Satu hal lagi dalam menjaga jati diri “Merah Putih”, sebagaimana dikemukakan Bung Karno, “Warna-warna ini tak diputus begitu saja untuk Revolusi. Warna-warna itu berasal dari awal penciptaan manusia. Sebelum ada agama, makhluk menyembah hal-hal dasar ini. Jadi warna itu mengalami perjalanan sepanjang masa sampai pada peradaban kami sekarang. Merah adalah lambang keberanian. Putih lambang kesucian. Di dunia mistik, orang Jawa menyajikan bubur merah dan bubur putih. Bendera kami telah ada semenjak 6000 tahun yang lalu” (Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia).

Oleh: Ichwan Arifin, Mantan Ketua GMNI Semarang dan alumnus Pasca Sarjana Undip.

31/03/2021

ROMANSING

HUT GMNI ke-67: Sterilitiet GMNI, Yang Tidak Murni Terbakar Mati

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Penggalan penutup pidato yang menggelora dari Bung Karno ini dipekik dalam Konferensi Besar Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) di Kaliurang Yogyakarta sekira tanggal 17 Februari 1959, ketika organisasi pengusung Marhaenisme ini masih berusia sekitar setengah dekade.

“Lenyapkan sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat Marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati!”

Bukan tanpa alasan Bung Karno mendesak GmnI untuk melenyapkan sterilitiet di gerakan mahasiswa. Sterilitiet yang dimaksud dalam bahasa Indonesia berarti kemandulan, kemandulan baik dalam bentuk gerakan perjuangan maupun pemikiran. Kekhawatiran lebih dari setengah abad silam ini justru kian kuat dirasakan, dan kini kerap dijadikan kritik kepada entitas mahasiswa secara luas.

Perasaan ini berkecamuk dalam peran mahasiswa umum yang terus bertransformasi lebih untuk mengejar angka indeks prestasi semata. Tanpa mendalami, menghayati secara seksama terhadap disiplin ilmu masing-masing untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Orientasi kuantitas yang tiada tara ini diperparah karena tumbuh ditengah ketimpangan dan kemiskinan yang semakin menjalar di Indonesia.

Pada sisi yang lain pemikiran begitu tersita untuk menghitung rumus komersialisasi pendidikan a la Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan kesibukan menjabarkan tuntutan lulus tepat waktu, bukan pada waktu yang tepat. Sementara itu kolom media massa masih sepi dari opini gerakan mahasiswa, meja diskusi terus didominasi oleh drama atau fanatisme berlebih pada sepak bola eropa.

Mari Dekati Massa Marhaen

Secara hakikat kaum progresif revolusioner berada dalam satu barisan dengan massa marhaen yang terdiri dari tiga unsur: kaum proletar Indonesia (buruh), kaum tani melarat Indonesia, dan kaum melarat Indonesia yang lain. Namun bagi “Elit GmnI” posisi ini tidak terlampau menarik.

Hal yang paling menarik bagi mereka adalah dekat dengan politik praktis atau menjadi bagian dari kekuasan. Mengekor pada politik garis senior tidak lagi sebagai pilihan, tetapi sudah menjadi lumrah bahkan keharusan. Namun amat disayangkan tak berdampak secara sistemik kepada massa marhaen.

Dalam hal ini, ketika gerakan mahasiswa tanpa massa marhaen, maka gerakan itu akan mandul dus tak murni. Perpecahan antar “Elit GmnI” masa ini dilatari bukan lah karena ideologi dan asas, tetapi karena ada kepentingan. Kepentingan yang dimaksud juga bukan merupakan kepentingan rakyat banyak.

Sama sekali tak bermaksud menyampingkan sebagian lain kader GmnI yang tak tergolong elit, masih terus melakukan kegiatan turun basis, analisis sosial dan pengorganisasian massa marhaen.

Akan tetapi marilah merefleksikan gerakan ini yang kian hari semakin ekslusif. Karena itu juga yang menjadi alasan penyematan kata elit sebelum akronim GmnI.

Dari pelbagai kesempatan, kerangka “Elit GmnI” terformat lebih pada isu-isu kekuasan dan mainstream yang dikendalikan kepentingan penguasa, senior, bahkan media massa. Sehingga sedikit demi sedikit obor kesetiaan pada kaum marhaen terus memudar.

Untuk itu, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) GmnI ke-67 ini, kader GmnI harus lah segera kembali pada real-nya gerakan.

Kembali ke Gerakan

Sebagai tahap awal kadar kembali ke gerakan menurut Bung Karno dan sudah tentu seluruh kader pahami, dimulai dengan machtsvorming atau menyusun kekuatan dan machtsaanwending atau menggunakan kekuatan.

Artinya terlebih dahulu dengan menyingkirkan nilai individualis dan merampungkan dengan prinsip kebersamaan untuk digunakan sebagai suatu kekuatan.

Penggunaan kekuatan dilanjutkan dengan massa aksi yang non-koperatif dan radikal. Non-kooperatif yang dimaksud merupakan sikap keberpihakan pada marhaen, bukan sikap pencari jalan tengah yang kompromis.

Kemudian radikal yang dimaksud disini bukanlah suatu perilaku anarkis terapan, vandalis murni, atau cara-cara yang justru melemahkan negara. Tapi mengakar yang konsisten pada perjuangan menguatkan negara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi.

Pada akhirnya, dinamika organisasi sepatutnya dibalut dengan prinsip dalam satu barisan serasa sama bahagia. Bukan intrik yang memecah belah. Bukan kepentingan yang durjana. Pastikan terus GmnI bersama buruh tani, bersatulah segera, marhaen pasti menang!.

Angga Hermanda

Oleh: Angga Hermanda, Penulis adalah Alumni GmnI Komisariat Untirta, Serang Banten

31/03/2021

Mantan Menkominfo Rudiantara saat membahas Ekonomi Digital. KOMINFO

4.0

Ekonomi Digital, Tantangan Bagi Kita

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Kongres PA GMNI kali ini berlangsung dalam suasana prihatin akibat pandemic panjang Covid-19. Namun kita semua tahu bahwa tantangan-tantangan besar menanti bila pandemic berlalu. Tanpa pandemi dunia memang tengah bergerak menuju tatanan perekonomian baru yang lebih didominasi teknologi digital. Semoga tantangan itu mendapat perhatian serius karena posisi kaum pejuang pemikir kelak akan ditentukan oleh kecerdikan mereka menyambut perubahan itu.

Perubahan dunia oleh kemajuan-kemajuan teknologi digital amat terasa saat ini. Kehidupan manusia pun berada dalam sebuah transformasi menuju tatanan sosial ekonomi baru. Hal itu terus berjalan kendati pademi melanda. Alih-alih surut oleh kelesuan ekonomi, teknologi digital malah mendorong kecepatan inovasi-inovasi baru setidaknya pada sector kesehatan.

Lantas bagaimana pada masa pasca pandemic? Barangkali kecepatan perubahan makin tinggi setelah agak lama terkendala. Inilah soal penting yang perlu dicermati oleh kongres kali ini. Bagaimanapun pemilik modal yang menguasai teknologi akan tetap meraih manfaat paling besar. Sudah menjadi tugas para pejuang pemikir agar setidaknya orang-orang Marhein tidak menjadi kian terpingggirkan oleh perkembangan itu.

Kalau kita telisik sejumlah perusahaan start-up besar yang lahir, tumbuh dan berkembang mula-mula lahir dari ide kreatif anak bangsa. Pada perkembangannya mereka butuh suntikan modal agar usahanya berkembang. Ini merupakan undangan bagi pemilik modal untuk ikut serta. Setelah itu perusahaan pun berkembang dengan keuntungan berlimpah.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar serta kekayaan alam melimpah akan selalu mengundang pesona. Studi yang dilakukan oleh Google dimana internet ekonomi Indonesia diperkirakan baru mencapai USD 27 milliar di tahun 2018 bakal bertumbuh hingga mencapai USD 100 milliar di 2025. Ini bukti bahwa kita para pejuang pemikir tak boleh lengah.

Transformasi Besar

Pada sisi lain, Pemerintah Indonesia berusaha mempercepat transformasi digital dengan mengambil berbagai langkah. Salah satunya adalah mengkosilidasikan 2700 pusat-pusat data. Klaim atas hasil langkah ini adalah penghematan penggunaan dana sebesar Rp 8.1 trilion. Konsilidasi juga dilakukan atas 27.400 aplikasi instansi pemerintah sebesar Rp 2,7 triliun per tahun serta penghematan biaya pengembangan aplikasi yang dilakukan pemerintah daerah yang diperkirakan hingga Rp 12 triliun.

Pegeseran teknologi yang tengah berlangsung memang dahsyat. Semoga saja langkah pemerintah berhasil sehingga akan terbuka ruang fiscal yang longgar dan kita bisa menggunakannya untuk pembiayaan berbagai kebutuhan penting lain.

Apa yang dilakukan itu hanya satu sisi dari transformasi teknologi sesungguhnya. Sesuatu yang lebih besar tengah terjadi dan kita menjadi bagian di dalamnya. Sebagai pejuang pemikir akankah kita pasrah dalam proses menuju peradaban baru itu? Atau ikut mewarnainya lebih dari sekedar mendapatkan porsi terbanyak dari 17 juta lapangan kerja, sebagaimana diperkirakan Bappenas, di tahun 2025 mendatang. Ingatllah 100 tahun kemerdekaan Indonesia tak terlalu lama lagi akan datang.

Oleh: Donny Iswandono, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), senior jurnalist dan social worker.

31/03/2021

Koeshondo W. Widjojo, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), CEO KBI Media Holding. PROKLAMATOR

4.0

Transformasi Sebuah Kunci Keberlangsungan Hidup

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Hampir semua manusia di belahan bumi manapun pasti berteriak, ketika menghadapi badai pandemi Covid-19 yang menyerang siapapun dengan tidak pandang bulu dan tanpa memilih-milih atau membedakan status sosial tertentu, sudah menjadi sunatullah akhirnya seluruh masyarakat dipaksa untuk beradaptasi. Tidak hanya secara individu atau perorangan yang harus menerapkan Protokoler Kesehatan (Prokes) Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas (5M) secara ketat, begitupun dengan dunia industri dan usaha juga kalang kabut terhadap tuntutan untuk mengubah dan menyesuikan proses bisnisnya selama pandemi. Pelaku bisnis dituntut dengan cepat untuk melakukan revisi model bisnis secara responsif dan adaptif dengan situasi saat ini, sebab pilihannya hanya ada dua, yaitu mau berubah atau mati karena tidak mau beradaptasi.

Jika melihat progres yang berkembang selama ini, pelaku industri kecil dan menengah (UMKM) tampaknya lebih fleksibel dalam merespons perubahan yang mendadak akibat kebijakan yang diberlakukan selama masa pandemi, meskipun tak disangkal mereka juga tertatih-tatih dan juga berdarah-darah dalam menjalankan bisnisnya.

Empathize sebagai tahapan proses awal dari design thinking menjadi tahapan yang sangat krusial, namun terkadang kita tidak menyadarinya. Namun dengan adanya badai pandemi ini, kita dipaksa untuk harus tahu bagaimana cara merubah mindset dan peluang dikala kesulitan datang secara tiba-tiba.

Kafe menjual kopi literan dalam botol-botolan besar, yang siap dikirim kemana pun dan kapan saja, dengan berbagai citarasa yang biasanya hanya bisa diperoleh para pelanggan dengan datang ke kafe. Namun dengan munculnya startup jasa kurir pengantaran yang sangat menjamur, menawarkan diversifikasi pricelistnya yang sangat kompetitif satu sama lain, dalam range yang cukup lebar dan cukup bisa memangkas disparitas harga yang dimana dulu pemain jasa pengiriman hanya masih segelintir dan bisa dihitung jari, namun tentu dengan fluktuasi persaingan harga yang sangat ketat tadi, justru kualitas dan keamanan pengiriman tak lagi menjadi prioritas, terkadang bahkan sangat abai dengan kualitas penanganan barang yang dikirim, hanya memburu cepat agar barang cepat sampai di tujuan saja.

Usaha berskala kecil pun kini banyak muncul secara tiba-tiba dan mendadak, bahkan motifnya tak sedikit karena faktor prihatin, karena suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak ibu-ibu rumah tangga yang membuat usaha kecil-kecilan, mulai dari makanan dan minuman ringan hingga pakaian, bahkan mahasiswa yang merasa bosan kuliah online, lalu mereka memilih untuk memaksimalkan operasional gadgetnya untuk berjualan online melalui media sosial (medsos) atau sekadar membuka toko online di platform e-Commerce. Lalu bagaimana dengan usaha dan industri berskala besar?

Sudah barang pasti, tentunya mereka juga berjibaku dalam upaya mempertahankan bisnisnya, mempertahankan hidup atau mati kelanjutan usahanya, dengan rule model apa saja yang memungkinkan. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah, sangat kecil kemungkinannya untuk mengharapkan peningkatan angka penjualan yang eksponensial seperti yang lalu-lalu pada saat kehidupan masih normal sebalum ada badai pandemi ini. Perusahaan pun kini sibuk mengencangkan ikat pinggang, merestrukturisasi semua proses bisnis, berdiet merampingkan diri agar tetap dapat eksis melewati masa sulit yang entah kapan akan berakhir ini? Kita tentu belum tahu secara pasti.

Karyawan maupun tenaga kerja pun tidak datang lagi ke kantor atau tempat kerja seperti dulu, rapat harus melalui paltform plikasi digital khusus, pemantauan progres pekerjaan maupun proyek-proyek di perusahaan juga dilakukan dari jarak jauh secara daring atau online. Orang-orang akhirnya dipaksa untuk terbiasa menggunakan teknologi dalam bekerja, kalau tidak mau dikatakan gagap teknologi, baik itu kaum Milenial, Generasi X, Y, Baby Boomers dan generasi-generasi yang masih bercokol di perusahaan, tanpa terkecuali.

Namun sisi baiknya adalah bagi beberapa perusahaan yang sudah menerapkan teknologi otomatisasi pada produksinya boleh untuk sedikit bersyukur, karena tidak terlalu terdampak dengan ketiadaan karyawan di pabrik akibat kebijakan WFH (Work From Home). Penerapan konsep pemasaran digital menjadi hal yang sangat krusial dan kritikal, pengolahan dan penyimpanan data dengan menggunakan teknologi Big Data bukan menjadi sebuah angan-anagan lagi. Seluruh data dan informasi disimpan di awan melalui cloud computing, dan secara fleksibel dapat diunduh kapan dan dimana saja, tentunya oleh mereka yang diberi otoritas untuk melakukan hal itu.

Inovasi-inovasi di bidang kesehatan bahkan sudah menerapkan teknologi sebagai alat bantu dan juga penentu kecepatan dalam upaya untuk menghentikan pandemi. Sebagai salah satu contoh, di Jepang, suatu perusahaan startup memproduksi robot, bahkan membuat produk robot yang dapat digunakan untuk mengusir kesepian para pasien Covid-19 yang tengah dirawat dan menjalani isolasi di rumah sakit.

Robot yang dapat berperan menjadi koki dan memasak takoyaki juga telah diproduksi di Jepang. Dan restoran yang menggunakan robot tersebut dapat menghemat 50% biaya karyawannya. Bayangkan!

Sementara itu di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), gamifikasi menjadi primadona dalam mengantarkan konten yang menarik dan memastikan pemahaman dari mahasiswa atau peserta. Teknologi Artificial Intelligent (AI) maupun Augmented Reality (AR) perlahan namun pasti merambah dunia pendidikan. Pengajar maupun instruktur mau tidak mau harus menguasainya, atau pilihannya tidak dapat menyebarkan ilmunya secara optimal. Mekanisme belajar mengajar berubah total juga secara drastis dan tiba-tiba, dan semuanya harus beradaptasi tanpa pilihan, hal itu bisa kita lihat dengan kelas-kelas dan pengajaran secara online atau daring dengan menggunakan alat-alat produk teknologi terkini, hal itu sudah pasti membentuk budaya ajar baru.

Jauh bisa kita bandingkan sebelum masa pandemi, penggunaan teknologi selalu membutuhkan pertimbangan yang panjang. Wajar saja, teknologi selalu memiliki dua wajah, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Yang satu membuat gembira, dan yang satu lagi tak jarang menciptakan pathetic. Namun pandemi yang kini melanda seluruh bagian dunia ini memaksa dan mewajibkan penggunaan teknologi tanpa ada kompromi lagi.

Dengan demikian apakah penggunaan teknologi yang mengidentikan era Industri 4.0 di semua bidang ini akan berjalan dengan mulus dan bisa menciptakan sebuah perilaku digital oriented sebagai salah satu identitas perkembangan teknologi dan informasi yang semua disajikan melalui digitalisasi, lalu bagaimana jika kita tidak aware dan adaptif terhadap semua perubahan yang sangat cepat itu itu?

Tentu saja tidak. Ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan bagi pelaku industri, maupun pemerintah sebagai regulator dan pendukung adopsi Industri 4.0.

Tantangan pertama tentu saja kapabilitas sumber daya manusia yang perlu disesuaikan dengan teknologi yang akan digunakan. Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa kapabilitas menjadi isu utama yang harus diperbaiki untuk dapat mengadopsi teknologi pada era Industri 4.0 ini.

Tak terkecuali di Indonesia, pengembangan sumber daya manusia sejatinya difokuskan pada area yang mendukung teknologi terkini. Bukan lagi melatih apa yang dapat dilakukan mesin (yang mungkin saja jauh lebih presisi daripada jika manusia yang melakukannya), tetapi bagaimana cara untuk mengendalikan mesin-mesin tersebut.

Dalam buku The Humachine karangan Nada R. Sanders, PhD dan John D. Wood, Esq, disebutkan istilah Moravec’s Paradox, yaitu sebuah kondisi di mana jika mesin berkapabilitas kuat maka manusianya akan lemah, dan sebaliknya.

Namun perlu diingat juga, bahwa mesin tidak bisa melakukan seluruhnya, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh mesin tetapi dapat dilakukan manusia, pun sebaliknya. Manusia dibekali dengan sifat intuitif, kreatif, dan paham akan konteks. Sedangkan mesin cenderung lebih kuat, lebih cepat, dan lebih presisi dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan software dan program. Adalah menjadi hal yang tidak akan bisa ditawar lagi, di masa depan, dua karakteristik itu harus dapat berjalan harmonis untuk saling bersinergi, antara kekuatan daya pikir manusia dan kekuatan daya kerja mesin.

Tantangan kedua adalah biaya implementasi. Perusahaan besar dengan modal besar tentu tidak terkejut lagi dengan nilai investasi besar untuk penggunaan teknologi. Namun perusahaan menengah atau bahkan yang berskala kecil, menggunakan teknologi Artificial Intelligent (AI) misalnya, bagaikan pungguk merindukan rembulan.

Disinilah intervensi pemerintah diperlukan untuk mengelola tantangan kedua ini. Keterlibatan startup yang membangun teknologi terkini dengan harga layanan yang kompetitif sangat diperlukan. Tetapi startup yang demikian juga perlu dikembangkan melalui inkubator-inkubator bisnisnya, bahkan idealnya jika perlu harus dikelola pengaturannya oleh negara.

Investasi negara pada inkubator bisnis bukan hal baru lagi, dengan catatan mereka memberikan payback yang kontributif untuk masyarakat pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan layanan teknologi yang terjangkau.

Sedangkan tantangan yang utama dan yang terakhir adalah soal waktu implementasi. Jenis teknologi yang berbeda akan membutuhkan waktu implementasi yang berbeda pula. Maka penting bagi masyarakat pelaku bisnis untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang ragam teknologi yang dapat digunakan dalam bisnisnya.

Peran akademisi pada dunia pendidikan tinggi sangat diharapkan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan masyarakat ini. Bukan hanya dunia usaha saja yang menjejali masyarakat dengan iklan-iklan layanan atau produknya, namun pengetahuan tentang ragam teknologi juga perlu disebarluaskan guna meningkatkan pemahaman litersi akan dunia bisnis. Dan ujung-ujungnya mereka akan memiliki pilihan dalam mendesain proses bisnis berteknologi dan siap mengadopsi Industri 4.0 secara benar tanpa harus gagap dan bingung lagi.

Beberapa informasi yang sudah ditemukan, didefinsikanlah sebuah problem yang akan manusia rumuskan solusinya, tentunya dengan pemanfaatan teknologi. Bagaimana cara mempermudah dan memaksimalkan produksi dengan teknologi.

Aware terhadap perubahan jaman dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi mengajarkan kita untuk menghasilkan sebuah perubahan akan peradaban baru, kita harus ikut dan berproses didalamnya, dimana hidup akan berdampingan dengan teknologi agar tidak tertinggal dengan progres perkembangan jaman yang sangat cepat ini, manusia pemenang bukanlah mereka yang hebat, tetapi mereka yang mampu beradaptasi dan menyesuikan diri dengan alam perkembangan jaman, mampu bertransformasi dan berkonvergensi atau akan terseok-seok melangkah ditengah kecanggihan jaman atau bahkan mati terkubur dalam pikiran-pikiran fosilnya.

Oleh: Koeshondo W. Widjojo, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), CEO KBI Media Holding

31/03/2021

NGASUS

Musda KNPI Diwarnai Intimidasi dan Kekerasan

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Forum Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tanggal 26-28 Maret 2021 diwarnai dengan aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum.

Forum terhormat ini seharusnya mengedepankan kebijaksanaan dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa para pelakunya tidak memiliki etika berorganisasi, beraktivis, dan jauh dari moral kemanusiaan.

Perilaku ini hanya muncul dari kader yang tidak mendapatkan proses penggemblengan dari kaderisasi yang bermutu.

Pemukulan dan pengeroyokan terhadap kader GMNI DKI Jakarta, yang dalam hal ini Ketua DPC GMNI Jakarta Barat Panji Utomo, adalah suatu cacat dan prilaku biadab yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

Tentu ini jauh dari adab dan moral Pancasila yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat kalaupun ada ketidakcocokan pemahaman, dan paling penting berperikemanusiaan.

Karena itu kami, Organisasi Cipayung Plus dan GMNI DKI Jakarta khususnya mengecam keras perlakukan arogan dan tidak manusiawi sejumlah oknum kepada Ketua GMNI Jakarta Barat di Musda KNPI DKI.

Pengeroyokan ini selain merupakan bentuk amoral dan kriminal, juga suatu bentuk penghinaan kepada kader-kader GMNI dan Cipayung plus. Tindak kekerasan ini harus ditempuh melalui jalur hukum hingga selesai.

31/03/2021

DELIVERY

DPC GMNI Surabaya Bersama Barisan Nasionalis Gelar Diesnatalis GMNI ke-67

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Surabaya ( DPC GMNI SURABAYA ) dalam rangka menyambut diesnatalis GMNI ke-67 mengadakan Pekan Dies Natalis GMNI dengan Tema “Merefleksikan Harlah GMNI Dengan Semangat Kebangsaan, Ideologi Dan Keberagaman”.

Dengan susunan acara Potong tumpeng dan Sarasehan bersama untuk membangun nilai nilai persatuan dan kesatuan bangsa .Acara Ini sangat luar biasa apalagi di hadiri oleh tokoh-tokoh penting di Jawa Timur yang tentunya alumni GMNI Seperti Mas Nonot Suryono , dan di hadiri antara lain Kasbi Jatim, Pemuda Demokrat Jatim , GSNI Surabaya dan kawan kawan Cipayung Surabaya seperti IMM dan PMII Cabang Surabaya.

Pada pembukaan Acara ini, Ketua DPD GMNI SURABAYA, Bung Edwin Rilo Pambudi berpesan tentang bagaimana komitmen kita sebagai anak Soekarno dengan komitmen untuk selalu merawat bhinneka tunggal Ika bangsa kita. Merawat toleransi karena begitulah wajah Indonesia yang Sesungguhnya.

Dalam hal ini ketua DPD Pemuda Demokrat menyampaikan pentingnya mempererat tali persaudaraan dalam organisasi dan mengaplikasikan marhaenisme Di lingkungan masyarakat.Saya di percaya menjadi bagian dari Pemuda Demokrat barisan Nasionalis berkat proses saya di GMNI ini, Mengingat dulu Saya di bangku kuliah selalu semangat untuk menjujung tinggi ajaran Soekarno dan belajar bersama kawan kawan di GMNI. Mari kita jaga kekeluargaan dan kesolidan organisasi ini dan terus menggaungkan implementasi Marhaenisme dalam praktek” pengabdian Masyarakat. “kata bung Vabianus Hendrik (Alumni GMNI )

Selanjutnya penyampaian diskusi kebangsaan yang di sampaikan oleh Bung syahril perwakilan dari Kasbi Jawatimur , Bahwasannya GMNI dan KASBI Selalu berjalan beriringan untuk mengawal Masyarakat yang tertindas. GMNI selalu menjadi pendobrak paling depan untuk melawan kapitalistik-Kapilastik bersama kami. Saya bangga dengan GMNI. Mereka selalu berwatak kerakyatan dan selalu berpihak kepada rakyat

Di susul lagi sambutan Bung Ravi selaku ketua DPC menyampaikan begitu bangga dan bersyukur nya kita mengingat GMNI umur nya semakin bertambah dan hari ini genap 67 tahun.

“Saya berharap kepada seluruh kader GMNI di mana pun berada mari kita tetap merawat asas asas Perjuangan yang di ajarkan Bung Karno, mari kita buat suatu hal yang baik yang bermanfaat bagi negara dan bangsa,” tutur Bung Ravi.

Ravi juga menyatakan dan berharap, bahwa Setiap kader GMNI di Surabaya akan tetap solid tanpa ada nama GMNI lain yang akan selalu mengisi ruang yang kosong.

Sama halnya yang di sampaikan oleh bung yusril Selaku Moderator ” bahwa Kita sebagai penerus bangsa harus betul merasakan kemerdekaan walaupun belom begitu sampai puncak mengingat banyak masalah yang mencerdai negara ini”.

Setelah itu acara di tutup dengan berdoa bersama untuk bangsa Indonesia dan potong tumpeng sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Esa atas rasa syukur yang diberikan kepada kita semua.

31/03/2021

Kunjungan kerja Pakde Karwo sebagai Wantimpres di balai Desa Dempel Kecamatan Geneng dalam rangka kajian literasi informasi. PROKLAMATOR/IST

IOT

Pakde Karwo Apresiasi Penggunaan Teknologi Digital di Ngawi

by Wiwid Widjojo 25/03/2021

PROKLAMATOR – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo atau yang akrab disapa dengan Pakde Karwo mengunjungi Kabupaten Ngawi, Rabu (24/03/21). Dalam kunjungan kerjanya itu, Pakde Karwo singgah di balai Desa Dempel Kecamatan Geneng dalam rangka kajian literasi informasi untuk membangun kebudayaan.

Dengan pemanfaatan teknologi disana, Pakde Karwo sangat mengapresiasi Desa Dempel yang telah menggunakan teknologi digital dalam pengembangan potensi Desanya ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Ngawi.

“Ternyata di Desa Dempel ini mengambil keputusan yang sangat bagus dengan menggunakan teknologi digital disaat pemberlakuan pembatasan yang luar biasa,” katanya, Rabu (24/03/21).

Sejauh ini Desa Dempel telah mengadopsi sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui aplikasi SID (sitem informasi desa), Desa Dempel juga mampu mengakomodir tidak hanya kebutuhan yang berkaitan dengan TIK dan data kependudukan desa dan perijinan. Namun juga pemasaran produk UMKM produk masyarakat Desa Dempel melalui market place, hingga kanal sapa desa yang memuat informasi yang dibutuhkan masyarakat Desa Dempel.

“Ini pelajaran bagus, Small Is beautiful, yang kecil di desa Dempel ini sangat beautiful,” ungkapnya.

Atas pencapaian transformasi pelayanan digital Desa Dempel, dikatakan Pakde Karwo pemerintah akan mendukung hal tersebut. Tidak hanya itu, ia juga mendorong agar transformasi pelayanan digital bisa dilakukan secara menyeluruh di Indonesia.

“Ini akan didukung, justru yang harus didorong itu transformasi digital, literasinya harus benar-benar diajarkan. Dan di Dempel dapat manfaat dari itu,” imbuhnya.

Namun mengenai transformasi pelayanan digital menyeluruh di Indonesia, dikatakan Pakde Karwo perlu waktu yang sangat lama.

“Di pulau Jawa hal itu bisa lebih cepat terealisasi, namun untuk luar pulau Jawa dikatakannya akan berjalan lebih sulit,” terangnya.

Ia juga mengapresiasi gagasan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono terkait Cyber Optic dalam hal transformasi pelayanan digital. Menurutnya dengan ide tersebut transformasi pelayanan digital tidak lagi tergantung dengan jumlah BTS (Tower Seluler), namun cukup dengan Cyber Optic yang dikelola oleh pemerintah daerah.

“Ide pak bupati sangat bagus, justru ada cyber optic yang akan dibantukan pemerintah daerah, bukan BTS nya, ini saya kira satu lompatan dari offline menuju online,” pungkasnya.

25/03/2021

FYI

Perkuat Gerakan Nasional, DPD GMNI Hadir di Ibu Kota Negara

by Wiwid Widjojo 25/03/2021

PROKLAMATOR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) dari DPP GMNI.

SK kepengurusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Arjuna Putra Aldino dan Sekretaris Jenderal M. Ageng Dendy Setiawan ini, resmi menandakan kehadiran GMNI di Ibu Kota Negara.

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Michael Silalahi mengucapkan banyak terikasih kepada DPP GMNI yang sudah menerbitkan SK DPD GMNI DKI Jakarta, terlebih khusus kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC GMNI) se DKI Jakarta.

“Dengan hadirnya GMNI DKI Jakarta, mudah-mudahan dapat memberikan ruang bagi pemuda dan pemudi untuk memahami pemikiran dan pemahaman ajaran Bung Karno serta bermanfaat untuk publik” ujar Michael Silalahi, pada Proklamator.id, Kamis (25/3/2021).

Selain itu, Michael Silalahi menyatakan bahwa pembentukan DPD GMNI DKI Jakarta sebagai hadiah dalam momentum Dies Natalis GMNI ke-67 tahun.

Sekretaris DPD, Andi Aditya Hardinto menuturkan bahwa, kehadiran DPD GMNI di Ibu Kota Negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan peran organisasi di setiap tingkatan.

“Saya berharap dengan adanya GMNI di tingkatan Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas semua pihak ke depan, tentunya dalam menjalankan program kerja yang mengedepankan sinergisitas antar kader DPC GMNI Se-DKI Jakarta” ujar Andi.

Selain itu, Andi turut meyakini bahwa seluruh pihak dapat mewujudkan GMNI sebagai organisasi yang konsisten dan berkarakter di mata generasi muda dan masyarakat.

DPD GMNI DKI Jakarta berkomitmen, untuk membangun kolaborasi dan sinergisitas dengan berbagai pihak untuk pengembangan organisasi kedepannya.

25/03/2021