Wiwid Widjojo

Proklamator – Saya mulai mengenal tulisan Hatta ketika akhir tahun 80an meneliti sejarah transmigrasi. Saat itu saya sedikit terkejut karena Hatta menginginkan program emigratie (kolonisasi) diteruskan. Keinginan Hatta tercermin dari salah satu agenda Panitia Siasat Ekonomi yang dibentuk setelah kemerdekaan dan diketuai olehnya.[1]

Pada awal abad 20 pemerintah kolonial Belanda memulai politik etis, untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat yang memburuk. Politik etis memiliki 3 program: emigratie, irrigatie, educatie. Program emigratie, menurut Hatta harus diteruskan namun dengan agenda yang baru. Emigratie yang kemudian berganti nama menjadi transmigrasi, oleh Hatta harus diubah dengan tujuan melakukan industrialisasi di luar Jawa. Menurut Hatta, petani tidak dipindahkan ke luar Jawa untuk menjadi petani lagi, tetapi menjadi pekerja industri.

Meskipun sejak itu program transmigrasi selalu ada dalam setiap pemerintahan, gagasan Hatta tidak pernah terealisasi. Ada tiga hal penting yang bisa dipetik dari kisah itu. Pertama, Hatta adalah ekonom yang rasional, bagi dia tidak semua yang menjadi warisan Belanda (atau Barat) adalah buruk. Kedua, bagi Hatta menciptakan kemakmuran bagi rakyat sangat penting, kalau tidak yang terpenting. Ketiga, dan barangkali ini yang paling relevan dalam pembicaraan kita hari ini, dengan segala hormat kepada beliau, cita-cita merealisasikan kemakmuran rakyat itu semakin menjauh dari harapan dan apa yang dibayangkan Hatta.

Saya mengucapkan terimakasih pada LP3ES karena diminta untuk ikut membedah Buku ke-4 kumpulan tulisan Bung Hatta, seorang tokoh yang hanya bisa disejajarkan dengan Bung Karno dalam kiprah perjuangannya membebaskan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Bung Hatta juga terus mendampingi Bung Karno sebelum kemudian mengundurkan diri pada tahun 1956. Meskipun tidak lagi menjabat dalam pemerintahan Bung Hatta terus menyumbangkan pemikirannya, antara lain melalui tulisan-tulisannya, tidak sedikit yang merupakan kritik terhadap pemerintahan Sukarno. Seperti Bung Karno, Bung Hatta telah terbiasa menuliskan pikirannya sejak muda. Bung Hatta menulis artikel pertamanya “Perjalanan Membikin Propaganda” (1918) dan yang terakhir “Pengembangan Pengusaha Kecil: Salah Satu Aspek Ekonomi Terpimpin” (1979). Tulisan terakhir itu berarti dibuat setahun sebelum beliau wafat. Tulisan-tulisan Bung Hatta meliputi aspek yang sangat luas, dan aspek ekonomi meskipun tampaknya menjadi perhatian utama beliau, hanyalah satu aspek dari berbagai aspek-aspek lain yang menjadi pemikiran beliau.

Buku ke-4 yang diberi judul “Keadilan dan Kemakmuran” berkisar pada pemikiran beliau tentang ekonomi makro, politik ekonomi dan ekonomi pembangunan. Buku ke-4 ini diberi kata pengantar oleh Emil Salim yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Redaksi Buku Karya Lengkap Bung Hatta. Dalam pengantarnya Emil Salim menyebutkan bahwa “Bung Hatta adalah contoh par exellence seorang ilmuwan ekonomi yang berhasil mempertaruhkan politik secara jujur dalam analisanya dan mampu jelas membedakan wilayah politik dengan wilayah ekonomi” (hal xxiii). Dalam bagian yang lain dari kata pengantarnya Emil Salim mengatakan: “Bung Hatta taat beragama dan sejak kecil sudah dilatih dan diajar beragama Islam. Penghayatannya beragama Islam ini pulalah menyebabkan ajaran Marxisme-Leninisme dan kemudian faham Komunisme tidak bisa diterimanya” (hal xxvii).

Kata pengantar Emil Salim yang ditulis 1 Agustus 2002 ini sangat membantu bagi yang berminat membaca Buku ke-4 yang tebalnya mencapai 500an halaman. Oleh redaksi buku, isi Buku ke-4 ini dibagi menjadi 4 Bab: Bab 1 Perkembangan Ekonomi Dunia, Bab 2 Ekonomi Kerakyatan, Bab 3 Kebijakan Ekonomi Indonesia dan Bab 4 Bantuan Ekonomi dan Modal Asing.

Tulisan-tulisan Bung Hatta yang terentang dari tahun 20an hingga tahun 70an oleh redaksi kemudian dikelompokkan kedalam bab-bab di atas, tentu berdasarkan tafsir redaksi terhadap substansi tulisan-tulisan tersebut. Jadi bisa saja tulisan tahun 30an dijejerkan dengan tulisan tahun 50an, 60an atau 70an. Pembaca hanya perlu agak teliti karena tulisan-tulisan itu dibuat dalam konteks politik yang berbeda-beda. Hampir bisa dipastikan bahwa ada konteks yang berbeda antara tahun 30an saat Bung Hatta menulis di kamp pembuangan Boven Digoel misalnya dengan tulisan yang dibuatnya tahun 70an ketika Indonesia memasuki era Orde Baru yang oleh Herbeth Feith disebut sebagai “repressive developmentalist regime”.[2] Begitu juga menjadi problematik untuk menempatkan dalam bab yang sama, misalnya bab Perkembangan Ekonomi Dunia, ketika kita tahu ada perbedaan konteks Perang Dunia II misalnya dengan Perang Dingin.

Sampai di sini sebetulnya menjadi menarik untuk bertanya “Adakah benang merah yang secara substantif bersifat fundamental dalam tulisan-tulisan Hatta?”. Apakah benar “keadilan dan kemakmuran” seperti judul Buku ke-4 ini bisa dianggap sebagai benang merah yang bersifat substantif-fundamental? Membaca tulisan yang terkumpul dalam Buku ke-4 ini saya merasa bahwa tidak keliru redaksi memberi sub-judul “Keadilan dan Kemakmuran” karena sejak tulisan pertama sampai terakhir dua kata itu menjadi benang merah yang menyatukan kumpulan tulisan ini. Jika pada bab satu saya menangkap bagaimana Hatta mengupas berbagai isu yang saat ini bisa disebut sebagai isu globalisasi (imperialisme, kolonialisme, kapitalisme dan sosialisme), pada bab dua Hatta secara khusus membicarakan implikasi globalisasi terhadap mereka yang tertindas dan terpinggirkan (rakyat), sementara pada bab tiga dan empat lebih melihat melihat bagaimana keadaan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Sebuah isu yang hampir selalu berulang pada tulisan-tulisan Hatta setelah proklamasi kemerdekaan terkait dengan sesuatu yang saat ini telah menjadi mitos bangsa ini: Pasal 33 UUD 1945, sebuah pasal yang diusulkan oleh Bung Hatta. Tentang hal ini uraian Bung Hatta paling eksplisit tertuang dalam tulisannya yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945” (hal.237-241) yang semula merupakan pidato pada Kongres ISEI (Ikatan sarjana Ekonomi Indonesia) 15 Juni 1977. Dalam tulisan ini Bung Hatta mengatakan bahwa: Dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu disebut pula sebagai tugas yang terpenting ialah menjalankan peraturan Pasal 33. Pasal ini mengenai politik perekonomian menuju kemakmuran rakyat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik kita dicantumkan bahwa negara Indonesia yang diciptakan hendaklah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita itu haruslah direalisasi. Realisasi itu dijalankan dengan pembangunan. Pembangunan harus dilaksanakan dengan rencana yang teratur. Maka direncanakan “Pembangunan Lima tahun”. Yang menjadi dasar Pembangunan Lima tahun itu ialah kemakmuran rakyat. Di atas dasar kemakmuran rakyat itu dapatlah dibangun berangsur-angsur segi lain daripada penghidupan rakyat. Tiap-tiap lima tahun diulang lagi pembangunan dengan mengujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejatuhan Bung Karno menyusul tragedi politik tahun 1965, menurut dugaan saya, memberikan harapan baru bagi Bung Hatta. Naiknya para ekonom-teknokrat yang membantu Presiden Suharto merancang strategi pembangunan ekonomi, melalui Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita) seperti terlihat dalam tulisan di atas menjanjikan akan direalisasikannya cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 sebagai politik perekonomian menuju kemakmuran rakyat. Hatta juga dengan jelas menunjukkan bahwa keadilan sosial baru akan tercapai apabila kemakmuran rakyat telah dipenuhi.

Sebagai ekonom Hatta melihat bahwa hanya melalui pembangunan ekonomi yang dilakukan secara bertahap dan mengikuti prinsip-prinsip yang terermin dalam Pasal 33 itu keadilan sosial akan bisa direalisasikan. Melihat waktu tulisan itu dibuat, tahun 1977, berarti pemerintah Orde-Baru telah memasuki Pembangunan Lima Tahun yang kedua dan Bung Hatta sudah melihat apa yang telah dihasilkan oleh politik perekonomian pemerintahan yang didukung oleh para ekonom-teknokrat ini, termasuk Emil Salim yang menjadi Ketua Tim Redaksi dan menuliskan kata pengantar di Buku Ke-4 ini. Dalam tulisan untuk ISEI ini, Bung Hatta sebetulnya mengisyaratkan bahwa apa yang menjadi harapan sesungguhnya tidak terlaksana. Perhatikan apa yang ditulis Hatta:

Perlu diperingatkan kembali, bahwa sejak kita merdeka kira-kira 32 tahun yang lalu, berkali-kali tiap-tiap saya mengunjungi daerah di luar ibukota Republik Indonesia saya menganjurkan supaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berusaha dengan perintah dan peraturan, supaya pengusaha asing yang mendapat konsesi hendaknya memperbaharui kesuburan tanah dan hutan yang ditebang. Tiap batang pohon harus diganti sedikit-dikitnya dengan menanam tiga pohon baru. Di Kalimantan Timur dibiarkan saja si pemegang konsesi menebang hutan, semau-maunya dengan tidak menanam gantinya tiga pohon. Demikian juga di Riau, yang sudah ditinggalkan oleh si pemegang konsesi, sebelum habis masa konsesinya.

Hatta yang wafat 3 tahun setelah tulisan itu dia buat, dugaan saya, telah menduga bahwa pemerintah Orde Baru yang didukung oleh para ekonom-teknokrat itu telah mengingkari prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 33, seperti terpantul dari paragraf akhir tulisannya: Negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman. Berbagai barang yang penting bagi penghidupan rakyat tidak menjadi monopoli pemerintah, tetapi dimonopli oleh orang-orang Cina.

Tulisan terakhir di Buku ke-4 “Keadilan dan Kemakmuran” ini berjudul “Pemerintah Harus Cari Bantuan Lebih Banyak”. Tulisan ini menurut keterangan yang ada berasal dari “dokumen pribadi, tanpa tanggal, bulan dan tahun”. Dalam tulisan yang saya duga dibuat pada awal Orde Baru ini ada sebuah paragraf yang cukup membuat kening saya berkerut, Untuk memperoleh bantuan ini dapat dikemukakan alasan, bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang telah menumpas komunisme dengan kekuatan sendiri. Jika pembangunan tidak dibantu, maka komunisme akan berkuasa lagi di Indonesia. Negara-negara yang berkemungkinan besar mau membantu Indonesia adalah Amerika Serikat serta negara-negara Eropa Barat yang baik hubungannya dengan Indonesia, seperti Belanda. Akan tetapi yang terpenting bagaimana meyakinkan negara-negara mengenai kesungguhan kita.

Betapapun trivial tampaknya sikap Hatta terhadap komunisme dan harapannya tentang bantuan dari Amerika dan Belanda, dalam tafsir saya ini mencerminkan sebuah desperasi dari seseorang yang begitu lama menanggung beban tak terlihatnya sinar matahari di kegelapan jalan buntu yang sedang dilalui bangsanya. Mungkin Hatta sendiri merasa bahwa tulisan itu memang tidak semestinya dipublikasikan. Mungkin redaksi buku kumpulan tulisan Hatta tidak menyadari bahwa dengan adanya tulisan ini apa yang dikatakan oleh Emil Salim dalam kata pengantarnya yang menyebutkan kemampuannya untuk memisahkan antara wilayah ekonomi dan politik seperti telah terkoreksi oleh sikapnya ini.

Membaca tulisan Hatta dalam kumpulan ini saya menilai bahwa tulisan-tulisan yang dibuatnya pada masa pembuangannya di Boven Digoel dan Banda Neira merupakan buah perenungan yang dalam dan bacaan yang luas dari khazanah literatur dunia, terutama pemahamannya yang sangat mendalam tentang Marxisme dan Sosialisme. Menurut John Ingeson, Hatta mungkin tidak pernah menganggap dirinya seorang Marxis, tetapi Hatta, “melebihi orang Indonesia manapun, telah mendekati usaha memadu apa yang ia pandang sebagai implikasi sosial Islam dengan wawasan sosiologisnya Marx”.[3]

Setelah kembali dari pengasingan dan terlibat aktif dalam perjuangan mencapai kemedekaan dan kemudian mempertahankan kedaulatan sebagai perunding unggul yang kemudian berhasil mengukuhkan kesatuan Republik Indonesia saya kira kesempatan merenung menjadi semakin terbatas sementara rangkaian konflik dan krisis politik menuntut keterlibatannya secara total. Meskipun Hatta tidak pernah berhenti menulis, terasa tulisannya menjadi kurang mendalam, lebih bernada pragmatis menjawab berbagai persoalan yang teknis-spesifik dan disana sini juga terjadi pengulangan.

Secara keseluruhan pemikiran Bung Hatta menurut hemat saya berpusat pada persoalan keadilan dan kemakmuran. Memahami pemikiran Bung Hatta tentang keadilan dan kemakmuran, tidak cukup hanya membaca Buku ke-4 ini karena dalam pembacaan saya, bagi Bung Hatta keadilan tidak mungkin ada tanpa kemakmuran, begitu juga kemakmuran tidak bisa bertahan tanpa keadilan. Itu juga yang bagi Bung Hatta membuat tidak mungkin dipisahkannya ekonomi dan politik, baik secara teori maupun praktek.

Barangkali penting bagi kita sekarang untuk mencoba menganalisis mengapa harapannya, seperti tercermin terutama dalam Pasal 33, semakin jauh dari kenyataan yang ada. Paling tidak ada dua hal yang saya tawarkan untuk didiskusikan lebih lanjut. Pertama, meskipun seperti pemimpin politik tahun 30an yang lain yang pada dasarnya menganut ideologi kiri (sosialisme) Hatta tidak memilih jalan perjuangan progresif. Hatta percaya pada gradualisme, perubahan teratur dan menolak revolusi yang hanya akan melahirkan anarki. Sikap anti komunismenya, meskipun banyak yang menduga berasal dari ketaatannya pada agama, menurut pendapat saya lebih karena kekhawatirannya dengan aksi massa yang cenderung anarkis. Itulah mengapa bersama Sjahrir keduanya menginginkan partai kader daripada partai massa. Kedua, adalah keyakinannya yang bagi saya cenderung romantis terhadap kolektifisme dan pandangannya bahwa pada dasarnya individu itu baik. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 yang secara operasional diwujudkan dalam bentuk koperasi berangkat dari faham yang berkarakter komunitarian. Pasca 1965, ketika liberalisme dan kapitalisme justru berkembang karena disponsori negara[4], sosialisme versi Hatta yang percaya pada gradualisme dan berkarakter komunitarian semakin tersisih dan terpinggirkan.[5]

Sebagai ekonom yang rasional dan politisi yang bekerja dengan hati nurani, saya kira Hatta mulai menderita kekecewaan atas perkembangan ekonomi dan politik setelah gagalnya konstituante tahun 1955. Setelah resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden tahun 1956, Hatta lebih merupakan seorang pengamat dan tokoh yang dihormati karena sifat-sifatnya yang penuh karifan. Sebagai pengamat dia kecewa karena negerinya bergerak menuju arah yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Pasca tragedi politik 1965, meskipun pada awalnya dia menaruh harapan dengan pemerintahan yang baru, namun terbukti diapun dikecewakan oleh para ekonom-teknokrat yang semula menjadi harapannya. Sebagai ekonom mungkin Hatta terlalu romantis dan percaya kolektifisme punya akar dan bisa tumbuh di negerinya. Sebagai politisi barangkali Hatta terlalu bersih dan selalu berprasangka baik bahwa seorang musuhpun harus diberi kesempatan karena itulah nilai dasar demokrasi.[6]

Untuk mengakhiri pembacaan saya tentang Hatta, perkenankan saya mengutip pendapat Deliar Noer, penulis biografi politik Hatta, di akhir bukunya:[7] Mungkin ada yang melihat hidup Hatta ini berakhir secara tragis. Ia pejuang besar, orang kedua di Indonesia sesudah merdeka. Ia juga penuh cita-cita yang baik dan mulia, tetapi ia tinggalkan segalanya tanpa hasil yang ia dambakan, sekurang-kurangnya tidak seperti yang ia harapkan. Ia pergi bagai dalam kesepian, malah tanpa ada jaminan bahwa cita-citanya ini akan ada yang melanjutkan (hal 114).

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo Peneliti independen.

---

Tulisan ini disampaikan pada Webinar “Bedah Pemikiran Bung Hatta: Keadilan Sosial dan Kemakmuran” yang diselenggarakan LP3ES, Selasa 22 Juni 2021.

[1] Lihat Mohammad Hatta, 1954, Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Koperasi. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian PP dan K.

[2] Herbeth Feith, 1980, “Repressive-Developentalist Regime in Asia: Old Strengths, New Vulnerabilities”, Prisma, No. 19, December, pp. 39-55.

[3] Lihat John Ingleson, “Mohammad Hatta, Cendekiawan, Aktivis dan Politikus”, Prisma, No. 1, pp. 61-74, Januari, 1982.

[4] Untuk periode Orde Baru, lihat Richard Robison, 1986, Indonesia: The Rise of Capital. Sydney: Allen & Unwin; untuk periode pasca Orde Baru, lihat Richard Robison and Vedi Hadiz, 2004, Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London and New York: Routledge Curzon.

[5] Komunistofobia seperti tercermin dalam sikap Hatta memiliki jejak sejarah yang panjang. Sebuah pemahaman tentang skisma yang diidap oleh golongan kiri di Indonesia perlu dilakukan secara sungguh-sungguh jika sosialisme sebagai penangkal kapitalisme ingin dikembangkan di Indonesia.

[6] George Kahin yang mengenal Hatta sejak zaman revolusi hingga zaman Orde Baru, dalam obituarinya menulis dengan subtil kualitas Hatta baik sebagai pribadi maupun sebagai figur publik. Kahin menunjukkan berbagai aspek dari Hatta yang menurutnya selama ini tidak diketahui oleh publik. Lihat”In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980)”, Indonesia, Vol 030, October, pp. 113-119, 1980.

[7] Deliar Noer, 2018, Jilid 3 Biografi Politik: Mohamad Hatta dan Orde Baru. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.