Connect with us

Hi, what are you looking for?

Baliho-baliho tokoh politik mulai bertebaran di berbagai daerah.
Baliho-baliho tokoh politik mulai bertebaran di berbagai daerah.
Baliho-baliho para tokoh politik mulai bertebaran di berbagai daerah walaupun masih dalam suasana pandemi. PROKLAMATOR

NGASUS

Baliho Para Politisi Tak Berizin, Siap – Siap Dicopot


Proklamator.id – Polemik pemasangan baliho para politisi memasuki babak baru. Di Klaten, baliho tersebut dinilai tidak memiliki izin pemasangan.

Puluhan baliho bergambar elite politik saat ini bertebaran di berbagai pelosok Kabupaten Klaten. Baliho yang disebut-sebut berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 tersebut bergambar sejumlah elit politik di antaranya Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin Iskandar.

Menurut, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Klaten, Agus Suprapto, sampai saat ini belum ada izin untuk memasang baliho para politisi tersebut.

“Belum, belum ada yang izin masuk ke saya. Prosedurnya, vendor harusnya mengajukan perizinan ke DPMPTSP,” ungkap Agus Suprapto.

Ia melanjutkan, setelah mengajukan izin, pihak dinas akan berkoordinasi dengan instansi lain mengecek. Ada DPU PR, Satpol-PP dan lainnya.

“Setelah itu DPMPTSP akan cek lokasi bersama tim. Ada DPU PR, Dinas Perwaskim, BPKD, Satpol-PP dan lainnya,” lanjut Agus.

Agus mengaku hingga saat ini pihaknya belum melakukan pendataan berapa jumlah baliho politik tersebut.

“Pendataan kewenangan di BPKD. Meskipun pasangnya di pihak ketiga tetapi idealnya tetap mengurus perijinan sebab baliho itu sebuah informasi,” sebutnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Dari sisi pendapatan, pajak dan retribusi itu ke BPKD tapi sampai sekarang izinnya belum ada. Kalau yang namanya reklame itu kan foto bagaimana, tulisannya apa harus jelas, ” lanjutnya.

Agus mencontohkan saat Pilkada, Pileg dan Pilpres pemasangan baliho tokoh juga ada yang izin. “Saat Pilkada, Pileg dan Pilpres ada yang izin meskipun minoritas. Idealnya ya izin,” katanya.

Ditanya soal sanksi, ujar Agus, soal izin bukan kewenangan DPMPTSP tetapi di Satpol PP karena terkait dengan penegakan Perda.

Baca Juga:   Maraknya Aksi Vandalisme Baliho Politik Jadi Target Sasaran

Ditemui terpisah, Kasatpol PP Pemkab Klaten Joko Hendrawan mengatakan Satpol PP belum mengecek baliho politik itu mengantongi izin atau tidak. Tapi jika memang tidak mengantongi izin, baliho tersebut bisa diturunkan untuk ditertibkan.

“Coba nanti kita cek ke KPT (DPMPTSP sekarang). Kalau tidak (berizin) ya bisa kita turunkan,” kata Joko di kantornya.

Tak hanya di Klaten, di wilayah Pamekasan, Jawa Timur sejumlah baliho bergambar wajah petinggi partai politik di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dipasang tanpa mengantongi izin dari pemerintah setempat.

Baliho yang beredar di Pamekasan di antaranya menampilkan foto Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan tulisan berisi kutipan dari Presiden Sukarno. Ada pula baliho bergambar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan dibubuhi tulisan 2024.

Selain itu, baliho lain menampilkan gambar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan Supriyadi mengatakan dari sekian baliho tersebut, hanya baliho yang bergambar AHY yang mengantongi izin.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kami sudah merekomendasikan penegak perda agar melakukan penertiban baliho yang tidak mengantongi izin,” kata Supriyadi.

Dia mengatakan kebanyakan baliho tokoh parpol dipasang di wilayah kota. Pihaknya pun memantau sejumlah titik pemasangan baliho-baliho tersebut.

“Baliho itu dipasang di dalam kota dengan ukuran besar, sedangkan yang di wilayah pinggiran ukurannya lebih kecil,” imbuhnya.

Kepala Satpol PP Pamekasan Kusairi mengatakan surat rekomendasi dari DPMPTSP terkait penertiban baliho tokoh parpol sudah diterima pihaknya. Ia menyatakan dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban baliho.

“Baliho politisi ini urusan politik, jadi harus hati-hati. Kami akan ajak pimpinan partai untuk menertibkannya,” ujar mantan Camat Batumarmar itu.

Baca Juga:   Paradoksal dan Polemik Sepak Terjang FPI Bertentangan Dengan Pancasila?

Ia mengatakan penertiban baliho itu tidak dapat ditindak sembarangan. Meski tidak berizin, pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pimpinan partai politik.

Pemasangan baliho bergambar tokoh parpol tidak hanya dipajang di Pamekasan, tapi juga di daerah lain seperti di Solo dan Makassar.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BORING

Proklamator.id – Publik ramai membicarakan pemasangan baliho para politisi. Salah satunya Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Ternyata kedua politisi itu memiliki tujuan yang berbeda...

NGASUS

Proklamator.id – Ramai vandalisme terjadi beberapa minggu belakangan ini. Sasarannya adalah baliho para politisi. Tak luput, Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menjadi korban...

BORING

Proklamator.id  – Baliho-baliho tokoh politik mulai bertebaran di berbagai daerah. Pro kontra pun mencuat, ada yang beranggapan momentum baliho kurang tepat dilakukan di tengah...

SAIK

Proklamator.id – Jika Anda mencari kata baliho pada mesin pencarian Google, akan banyak berita mengenai pemasangan baliho para politisi. Hal itu sempat membuat viral...

Advertisement
close