Connect with us

Hi, what are you looking for?

Krisdayanti. ANTARA/M Risyal Hidayat

KEPO

Berbagai Reaksi Netizen Soroti Nyanyian Gaji Buta Sang Diva di DPR RI


Proklamator.id – Tentu masyarakat publik tidaklah asing mendengar sosok Krisdayanti, yang awalnya artis penyanyi hingga melenggang ke Gedung DPR-RI di Senayan, Jakarta. Dikabarkan bahwa ia menyampaikan secara terang-terangan tentang pendapatan yang ia terima selama menjabat menjadi legislator di Senayan tersebut.

Pernyataan yang disampaikan olehnya tentang besaran gaji, berbuntut panjang hingga menjadi trending topik di Twitter dengan tagar #DPRMakanGajiButa

Kendati demikian, netizen turut berkomentar tentang pendapatan anggota dewan yang nilainya dianggap fantastis. Muncul beragam tanya tentang aliran uang tersebut dan mengaitkannya dengan kinerja dewan yang menurut mereka belum memuaskan.

Pada video tersebut, Krisdayanti mengungkapkan bahwa dia menerima gaji pokok Rp16 juta setiap tanggal 1 dan uang tunjangan Rp59 juta setiap tanggal 5.

Selain jatah bulanan itu, Krisdayanti juga menerima uang Rp450 juta sebagai dana aspirasi sebanyak lima kali setahun. Ada pula kunjungan dapil atau daerah pilihan Rp140 juta yang diterimanya delapan kali setahun.

Podcast tersebut akhirnya tersebar dan menjadi pemberitaan heboh. Krisdayanti kemudian memberikan rilis terkait dana aspirasi yang berjumlah ratusan juta.

Semua itu bermula saat Krisdayanti berbincang di channel Akbar Faizal Uncensored. Anggota Komisi IX DPR ini pun membeberkan gaji yang diterimanya selama menjadi wakil rakyat.

Pernyataan tersebut, sehingga dari Fraksi PDI Perjuangan DPR – RI turut memanggilnya pada Kamis (16/9/2021) diminta untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dana Reses

Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Timur V itu menjelaskan dalam rilisnya bahwa dana reses bukan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR.

Dana reses digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Anggaran ini pun wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat.

Baca Juga:   Beberapa Fakta Tentang Kelahiran Bung Karno

Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi DPR RI yang diamanatkan konstitusi.

Pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini. Bentuk kegiatan banyak juga yang merupakan usulan dari masyarakat.

Contohnya, lanjut Krisdayanti, dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR, sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia menekankan, dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan.

Kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di dapil yang telah dianggarkan oleh negara ini tidak saja berlaku bagi anggota DPR RI, tapi juga untuk anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten sesuai dengan ketentuan UU MD3.

Penggunaan anggaran negara tersebut dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga wajib dilaporkan ke Sekretariat Dewan di masing-masing tingkatan, dan dalam hal DPR RI, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fakta Gaji Anggota DPR

Sementara itu, rekan satu fraksi Krisdayanti, Hendrawan Supratikno, menyebut anggota DPR memiliki beberapa sumber pendapatan. Selain gaji dan tunjangan-tunjangan, sumber pendapatan lainnya adalah dana reses dan kunjungan kerja (kunker).

Dana-dana yang diberikan itu dalam pelaksanaannya digunakan untuk kegiatan anggota, seperti kunjungan dapil, kunjungan kerja, reses, sosialisasi, serap aspirasi, dan lain-lain.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hendrawan juga menerangkan bahwa pendapatan yang masuk ke kantong anggota DPR hanyalah gaji dan tunjangan anggota DPR, yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp 60 juta. Namun, uang ini biasanya dipotong untuk iuran fraksi yang besarannya tergantung kebijakan masing-masing fraksi.

Pernyataan senada disampaikan oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman. Dia membenarkan pengakuan Krisdayanti, tetapi ada hal yang menurutnya perlu diperjelas agar publik tak beranggapan miring. Salah satunya soal tunjangan yang jika digabungkan nilainya sekitar Rp65 jutaan.

Baca Juga:   “Move On” Dari Kisah Tragis Masa Lalu, “Kampung Janda” Menggugat!

Sebenarnya, masyarakat bisa dengan mudah mengecek pendapatan anggota DPR yang memang sudah diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000. Peraturan ini menyebutkan gaji anggota ditetapkan sebesar Rp4,2 juta per bulan.

Gaji pokok tersebut jumlahnya lebih tinggi untuk posisi Ketua DPR yakni sebesar Rp5,04 juta per bulan, sedangkan Wakil Ketua DPR mendapatkan gaji pokok sebesar Rp4,6 juta per bulan.

Selain itu, gaji anggota DPR diatur pula dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI.

Tunjangan-tunjangan tersebut ditulis secara terperinci yang dibagi atas tunjangan melekat, tunjangan lain, dan biaya perjalanan. Jika ditotal, tunjangan dan gaji anggota DPR ini bisa mencapai lebih dari Rp50 juta dalam sebulan. Jumlah ini bisa lebih besar lagi karena masih ada tunjangan rumah dinas dan lainnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+62

Proklamator.id – Menjelang waktu proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Direktorat Jendral (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum...

IOT

Proklamator.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) gelar webinar bertajuk Literasi Digital “Tanggap dan Tangguh di...

FYI

Proklamator.id – Pandemi Covid-19 telah menghambat segala macam aktivitas, terumata disektor Pendidikan, yang mana Guru dan Siswa hanya dapat berjumpa melalui dunia maya atau...

FYI

Proklamator.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR – RI), Puan Maharani, telah memimpin delegasi parlemen Indonesia menghadiri rangkaian kegiatan 5th World Conference...

Advertisement
close