Berpotensi Ricuh, Ganjar Tidak Akan Hadiri Kongres GPM Ilegal - Ever Onward Never Retreat
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ganjar Pranowo1
Ganjar Pranowo1
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. BAMBANG E. ROSS

NGASUS

Berpotensi Ricuh, Ganjar Tidak Akan Hadiri Kongres GPM Ilegal


Proklamator ID – Wacana Kongres ke – X Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) digelar pada tanggal 5-7 November 2021 di Bali, yang dinisiasi oleh Heri Satmoko dan Didik Supandri menuai konflik internal organisasi.

Pasalnya, kongres tersebut diduga mendapatkan dukungan dari Kader Golkar yakni Bambang Soesatyo, oleh karenanya. Secara legalitas GPM dibawah kepemipinan Heri Satmoko dan Didik Supandri cacat hukum.

Kendati demikian, GPM di bawah kepemimpinan Caretaker Heri Satmoko memiliki 2 akta pendirian dan 2 SK Kemenkumham yang berbeda.

Hal tersebut disampaikan dalam acara audiensi jajaran Dewan Pembina dan Deklarator Kebangkitan GPM bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semalam (31/10) di rumah dinas Gubernur.

“Akta pertama yang dikeluarkan Notaris Nisa Rahmawati,SH menghasilkan SK Kemenkumham AHU-0015421.ah.01.07 tahun 2018 digugurkan dengan membuat akta akta baru nomor 10 tanggal 18 juni 2021 dihadapan notaris Sasmito Raharjo,SH dan disahkan berdasar AHU-0040917.ah.01.04 tahun 2021” jelas Willem M Tutuarima selaku Ketua Dewan Pembina GPM.

Willem menduga adanya manipulatif legalitas untuk melegalkan penyelenggaraan Kongres tersebut, selain itu tanpa adanya sepengetahuan dari Dewan Pembina.

“Akta dan SK Kemenkumham yang terakhir dibuat Heri Satmoko tanpa sepengetahuan hampir seluruh Dewan Pembina. Manipulasi legalitas tersebut digunakan untuk melaksanakan Konggres” lanjut Willem M Tutuarima saat bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Menurutnya hal tersebut berpotensi menimbulkan kericuhan organisasi pada saat berlangsungnya Kongres. Ganjar Pranowo dengan tegas menolak menghadiri undangan Kongres GPM dan menyarankan untuk menyelesaikan persoalan legalitas.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Konggres menurutnya tidak memiliki kepastian dasar hukum yang sah dan menimbulkan dualisme kepengurusan kelak.

“Kita sedang berkordinasi dengan Kapolri dan Kemendagri untuk meninjau kembali perijinan pelaksanaan Konggres di Bali” jelas Willem M Tutuarima dalam keterangan pers seusai bertemu Ganjar Pranowo.***

Baca Juga:   Bedah Pemikiran Sukarno, GMNI Sumedang Ajak Mahasiswa ITB dan UNPAD

Click to comment

FYI

BuzzFeed – Pelaksanaan Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) yang semestinya terlaksana di bulan Juni di Bandung tertunda karena naiknya...

NGASUS

Proklamator ID – Beberapa waktu lalu tersebar kabar di media tentang recana acara Kongres ke X Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Bali pada tanggal...

ROMANSING

Proklamator ID – Secara umum, pemahaman tentang pemuda merupakan manusia individu secara fisik maupun psikis mengalami perkembangan, dan sebagai calon generasi mendatang, diharapkan kedepannya...

ROMANSING

Proklamator.id – Partai Indonesia Raya atau yang disingkat Partindo merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Partindo didirikan di Jakarta pada tanggal...

Advertisement
close