Category:

BAPER

Sepucuk Surat Untuk GMNI

by Wiwid Widjojo 23/03/2021

PROKLAMATOR – Hai kalian yang mengaku Marhaenis, apakah kalian tau bahwa pada tahun 1954 ada Tiga organisasi yang sepakat meleburkan dirinya menjadi satu?, rela membuang segala ego demi tercapainya tujuan bersama yaitu menghapus segala bentuk penindasan bangsa di atas bangsa dan manusia diatas manusia (Ir.Soekarno) Dimana organisasi itu kita kenal dengan nama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Waktu terus berubah mengiringi derap langkah dan dinamika perjuangan para Marhaenis dalam satu barisan . Diawal pekan bulan maret 2021 tepatnya tanggal 23 usia GMNI terus bertambah dari 66 tahun menjadi 67 Tahun. usia yang tak lagi muda Regenerasi yang terus tumbuh dan berkembang ditubuhnya membuat GMNI semakin menjadi organisasi yang sangat besar dan terkenal di kalangan gerakan mahasiswa.

Sebagai suatu organisasi tentu di momentum hari lahir selalu di lakukan seremonial dalam wujud memperingati hari berdirinya GMNI. Namun tahun 2021 ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Apalagi hampir setahun lebih GMNI terbatas dalam melakukan gerakan gerakan kemanusiaan seperti turut andil dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait undang undang omnibus law yang tidak pro terhadap rakyat yang diakibatkan adanya virus yang menyerang seluruh belahan dunia tak luput Indonesia pun menjadi salah satu negara yang paling banyak terkena dampak virus ini dimana virus ini kita kenal dengan Virus Corona atau Covid-19.

Namun itu tidak menjadi penghalang bagi kita semua kader kader GMNI yang mengaku Marhaenis sejati. Meskipun ruang gerak kita terbatas, kita tetap bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyebarkan hal hal yang bersifat edukatif melalui Sosial media seperti Zoom, Instagram, Twitter dll

Bukan hanya itu semakin bertambahnya usia, semakin bertambah pula dinamika di dalam sebuah organisasi tetapi itu tidak harus menjadikan kita kader yang tumbuh dengan rasa egois yang tinggi dan menjadikan itu tembok penghalang untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Maka dari itu tidak bisakah kita menjadi kader yang tumbuh dengan nilai nilai yang baik ? bukan menjadikan ego itu menjadi tembok yang makin tumbuh subur dalam organisasi kita lalu menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita yang satu yaitu Sosialisme Indonesia.

Dirgahayu GMNI ku, panjang umur pergerakanku, dan panjang umur perjuangan. Tetap tumbuh suburr sekarang dan selamanya.

Merdekaa…!!!

Oleh: Sarinah Novi Astuti Thalenday

23/03/2021

Tukang sayur membawa bendera partai Demokrat. KLB Partai Demokrat digelar pada Jumat (5/3) di Deli Serdang, Sumatra Utara. KLB memilih Moeldoko untuk pemimpin Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. REPUBLIKA/Yogi Ardhi

BAPER

Parpol Atau Perusahaan Keluarga

by Wiwid Widjojo 21/03/2021

PROKLAMATOR – Struktur dan personalia Partai Demokrat makin meneguhkan bahwa partai politik di Indonesia itu identik dengan perusahaan. Pendiri, SBY, saat ini menjadi chairman atau ketua dewan pembina. Sang anak, AHY, jadi ketua umum alias CEO kalau di perusahaan. Anak kedua, Ibas, jadi wakil ketum atau deputy CEO.

Para pengurus yang non family adalah dewan direksi atau manajemen “PT” Partai Demokrat. Sementara seluruh kader partai adalah karyawan “PT” Demokrat.

Entitas sebagai parpol adalah entitas legal. Mereka pasti tak mau disamakan dengan PT. Karena mereka memiliki misi, yang pada umumnya adalah seputar pengembangan kebangsaan. De jure, pernyataan itu benar.

Pola yang sama juga terdapat pada parpol-parpol lain di Indonesia. Saya tak perlu sebut satu per satu.

Dan secara hakikat, memang benar penolakan anggapan bahwa organisasi mereka adalah organisasi bisnis. Karena, mereka adalah para politikus. Adapun pemain di PT adalah para pebisnis.

Yang satu, secara formal, tidak bertujuan mencari laba. Sementara PT, di mana pun, pada dasarnya bertujuan meraih laba plus pertumbuhan (profit and growth). Sampai pada tataran ini semua nampak oke, dua makhluk ini berbeda.

Namun realitasnya, kita tak dapat menyangkal bahwa dalil alami menyatakan, “Uang dan kekuasaan itu berhubungan secara timbal balik (resiprokal).” Bila Anda memiliki kekuasaan, Anda berpotensi untuk menghasilkan uang dari kekuasaan itu. Dan sebaliknya, bila Anda memiliki uang, Anda berpotensi untuk meraih kekuasaan. Iya atau iya?

Dalam konteks partai sebagai perusahaan, kita pun bisa lihat bagaimana banyak calon “karyawan” yang berusaha diterima sebagai anggota partai. Dan sebagai layaknya di perusahaan, karyawan yang telah diterima sebagai anggota partai memiliki ambisi dalam kariernya. Ke depan, target mereka adalah menjadi pengurus DPC, atau DPD, atau DPP. Di wilayah eksternal, mereka ingin menjadi anggota legislatif, di kota/kabupaten, provinsi, atau DPR (nasional). Atau, menjadi menteri atau jabatan lainnya di pemerintahan.

Dengan pencapaian demi pencapaian itu, mereka memiliki kekuasaan yang membesar. Dengan kekuasaan ini, peluang untuk “make money” pun membesar. Ini tak ada beda dengan karyawan yang sukses dalam kariernya. Dengan kesuksesan itu, peluang untuk menjadi makin makmur, secara materiil, terbuka lebar. Dalam kancah seperti inilah, substansi parpol tiada beda dengan perusahaan. “Politik itu bukan permainan. Itu bisnis yang serius,” kata Winston Churchill.

Sebagaimana perusahaan yang tiada henti berusaha meningkatkan laba dan pertumbuhan, parpol pun harus terus berusaha meraih kekuasaan dan kekuasaan. Yang pada ujungnya, kekuasaan itu berarti duit. Kuasa besar, duit pun besar.

Senapas dengan pebisnis, para pemilik perusahaan, pemilik parpol pun pasti tak ingin “bisnis”-nya melemah. Mereka ingin terus menguat dan membesar. Ini nafsu manusiawi. Dan, kadang di situlah mereka bisa tersandung. “Karyawan” yang ingin menyenangkan bossnya terpeleset, tertangkap karena korupsi. “Kekuasaan itu tak korup. Tapi ketakutanlah yang korup. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan,” kata John Steinback. Di masa lalu, ada tagline produk mebel, Ligna, menyatakan situasi itu sebagai “Sudah Duduk Lupa Berdiri”.

“Karyawan” atau istilah kerennya “kader partai” tahu persis, kesuksesan mereka berkarier pada ujungnya ditentukan oleh big boss, owner partai. Oke atau tidaknya, dan mulus atau tidaknya langkah mereka sangat tergantung pada sang owner. “Politik menentukan siapa yang memiliki kuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran,” kata Paul Krugman.

Di sisi lain, apakah di perusahaan (bisnis) tidak ada politik-politikan? Politik dalam arti bermain taktik dan strategi untuk meraih posisi atau jabatan. Jawabnya: ada. Dikenal sebagai “office politicking”, permainan politik ada dalam bentuk kasak-kusuk, sikut-menyikut, jilat-menjilat atasan, menakut-nakuti dan mengancam bawahan, dan sebagainya.

Hanya saja, perbedaannya, banyak anggota masyarakat yang agak alergi terhadap dunia politik, dalam arti ikut dalam parpol dan sejenisnya. Mungkin pandangan ini, antara lain, yang membuat alergi, “Politik adalah seni mencari-cari masalah, menemukannya di mana saja, mendiagnosisnya secara keliru, dan memperbaikinya dengan cara yang salah,” kata Groucho Marx.

Apa pun pilihan kita, mau jadi pemilik parpol, pemilik perusahaan, kader parpol, atau karyawan perusahaan, tiada yang salah. Sepanjang kita terus selalu dalam “jalan yang benar”, berpikir, berucap, serta bertindak baik dan benar. Harus berani bertarung untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam segenap segi kehidupan. Sebagaimana advis Albert Einstein, “Dunia akan hancur bukan oleh orang yang berbuat jahat, tetapi oleh mereka yang menyaksikan perbuatan jahat itu, tanpa melakukan suatu apa pun.”

21/03/2021

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. GLOBE

BAPER

Jokowi dan Anies

by Wiwid Widjojo 21/03/2021

PROKLAMATOR – Mungkin ada banyak perbedaan antara keduanya. Gaya bicaranya, blusukannya, taktik melobinya, politik identitasnya dan tentu saja capaian kinerjanya. Sebagai sarjana, keduanya lulusan dari universitas yang sama, UGM; keduanya juga punya klaim sebagai orang yang terbebas dari leletan Orde-Baru dan berhak mengatakan tidak punya sambungan dengan agenda Orde-Baru. Tapi belakangan ini mencuat persamaan yang mencolok mata. Argumentasi keduanya sama ketika ditanya apa penyebab banjir: curah hujan yang tinggi.

Persamaan yang kelihatan “trivial” dan tampak sepele ini, dan banyak orang yang kemudian melupakannya, sesungguhnya memantulkan sebuah masalah yang berakar dalam. Argumentasi penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, baik dari Jokowi maupun Anies Baswedan, tidak saja memperlihatkan cara berkilah yang jauh dari cerdas namun yang lebih penting menunjukkan adanya keengganan untuk mengakui kegagalan dan ketidakberanian untuk menyatakan bahwa di balik banjir itu ada persoalan serius menyangkut paradigma pembangunan yang secara struktural salah.

Dalam kaitan ini, klaim keduanya bahwa mereka tidak keleletan Orde-Baru dan apa yang dikerjakan bukan “bablasan” Orde-Baru merupakan dalih berkilah yang lemah dasarnya. Mereka, dalam istilah sahabat saya Mochtar Pabottingi cuma “bablasan” Orde-Baru, artinya sekedar penerus agenda atau proyek Orde-Baru. Apa itu proyek Orde-Baru?

Saya berpendapat bahwa 50 tahun pembangunan pasca 1965 telah menghasilkan berbagai bias dan mitos yang pada intinya justru semakin menjauhkan dari cita-cita kemerdekaan yaitu tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi mayoritas warga bangsa Indonesia. Bukti-bukti statistik menunjukkan dengan gamblang bahwa ketidakadilan sosial semakin menganga karena kekayaan hanya digenggam oleh segelintir orang sementara mayoritas warga bangsa masih hidup dalam keterbatasan pangan dan papan.

Pengerukan kekayaan alam Indonesia yang dimulai ketika dengan alasan tidak punya uang, para pemimpin Orde-Baru pasca kejatuhan Sukarno, tanpa malu telah meminta-minta ke negara-negara barat dan para pemimpin perusahaan multinasional untuk memberikan utangan kepada Indonesia yang dianggap telah bangkrut. Inilah sebuah periode ketika ekonomi Indonesia oleh para ekonom barat dan para teknokrat bangsa sendiri dinilai berada pada titik nadir. Gambaran tentang buruknya ekonomi Indonesia itu secara grafis ditunjukkan dengan angka inflasi yang mencapai 600 persen, sebuah “magic number” yang sampai hari ini sesungguhnya tidak pernah terverifikasi.

Sebuah jalan pintas dalam tikungan sejarah bangsa Indonesia yang terbukti menentukan apa yang kemudian terjadi hingga hari ini pada momen sejarah itu diputuskan. Melalui UU Penanaman Modal Asing yang disusun atas bantuan konsultan dan staf kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta menjadi awal dikeruknya kekayaan alam Indonesia sampai ludes hingga hari ini. Widjojo Nitisastro dan tim ekonom-teknokratnya mungkin bisa dianggap telah berjasa dalam membangun ekonomi Indonesia dan mengangkat jutaan orang miskin menjadi hidup lebih baik, namun dilihat dari situasi hari ini, apakah bangsa Indonesia menjadi lebih adil dan sejahtera seperti dijanjikan oleh proklamasi kemerdekaan?

Almarhum Gunawan Wiradi seorang intelektual yang mengalami kehidupan di berbagai zaman peralihan antara masa Sukarno, masa Suharto dan masa reformasi; mengungkapkan secara plastis bagaimana kerisauannya yang mendalam tentang nasib lingkungan yang rusak akibat industri ekstraktif yang sangat ganas mengeruk kekayaan alam Indonesia, “pada zaman Sukarno tidak ada sebatang pohon pun ditebang” ujarnya sambil tersenyum sinis. Bagi yang tertarik untuk mengetahui secara rinci bagaimana rombongan pemimpin Orde Baru melakukan kunjungan ke negara-negara barat untuk mencari utang, dan bagaimana proses penyusunan UU Penanaman Modal Asing dibuat, bisa membaca buku “Power in Motion: Capital in Mobility and the Indonesian state”, 1996, karya Jeffrey Winters.

Pencarian utang dan diundangnya modal asing yang berlangsung setelah jatuhnya Sukarno itu ironisnya terjadi bersamaan dengan pembunuhan massal anggota PKI, orang-orang yang dianggap PKI, para Sukarnois; penahanan dan pemenjaraan serta pembuangan mereka yang masih hidup, antara lain ke pulau Buru. Sejarah kelam bangsa Indonesia ini harus diingat kembali sebagai pelajaran yang sangat penting jika tidak ingin mengulangnya di masa depan. “Learning the hard way”, kata orang, untuk mendewasakan diri. Berbagai buku tentang peristiwa sejarah yang penting ini sudah bisa dibaca oleh generasi muda dan biarkanlah generasi muda ini menilai sendiri dengan hati nurani dan mataharinya apa yang telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsanya.

Ketika di dalam negeri sendiri peristiwa sejarah kelam ini tidak dapat dibaca dengan kepala dingin karena masih mudahnya emosi disulut oleh mereka yang masih ingin menangguk keuntungan ekonomi dan politik dari peristiwa ini, jangan heran jika tulisan-tulisan dengan penelitian yang baik masih dihasilkan oleh pengamat-pengamat asing. Buku “Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia, 2020, karya John Rossa, adalah salah satu contohnya.

Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia dan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta ketika berkilah bahwa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi sedang melupakan sejarah panjang negerinya yang selama 50 tahun telah dibangun tanpa memperdulikan lingkungan alam. Indonesia hingga hari ini masih tumbuh ekonominya bukan karena manusianya yang menjadi lebih produktif namun karena masih diteruskannya ekonomi ekstraktif dengan mengeruk habis-habisan kekayaan alamnya.

Banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya memiliki hubungan langsung dengan kerusakan lingkungan yang telah berlangsung selama lebih dari 5O tahun ini dan tidak ada tanda-tanda akan dihentikan. Bukti-bukti empiris sudah menunjukkan kalau pulau Jawa mulai tenggelam ke lautan, pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sudah gundul hutan tropisnya, dan hampir pasti Papua akan menyusul. Bencana ekologis yang semakin nyata ini ternyata masih dipungkiri oleh para pemimpin resmi negeri ini. Dalam konteks ini Jokowi dan Anies Baswedan tidak ada bedanya: banjir karena curah hujan yang tinggi.

Prof. Dr. Riwanto Tirtosudarmo

Oleh: Dr. Riwanto Tirtosudarmo, akademisi dan peneliti independen.

21/03/2021

Pertemuan antara Mao Tse Tung dan Richard Nixon dalam kunjungannya yang bersejarah ke China pada 21-28 Februari 1972. AFP

BAPER

Love Story, The End of Chimerica And Covid-19 Cocktail

by Wiwid Widjojo 16/02/2021

“The Week That Changed The Word”

Adalah sebuah konklusi kata bagi Richard Nixon dalam kunjungannya yang bersejarah ke China pada 21-28 Februari 1972 saat bertemu dengan Mao Tse Tung.

Gagasan brilian Henry Kissinger untuk membuka isolasi Republik Rakyat China
telah mengubah konstelasi geopolitik dan ekonomi. Misi rahasianya ke China
sebelum kunjungan Nixon disambut baik oleh Mao Tse Tung. Seluruh dunia mengalami shock termasuk ilmuwan ekonomi dan politik dunia yang tidak
menduga dan diluar jangkauan semua analisa dan prediksi mereka mengenai
persaingan ideologi kapitalisme dan komunisme.

Kepentingan AS dan China

Amerika Serikat menyadari sepenuhnya perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia yang akan merugikan kepentingannya, jika tidak dilakukan
langkah strategis, yaitu melakukan pendekatan dan membuka hubungan diplomatik dengan China dengan tujuan utama, keluar dari perang Vietnam
dan stabilisasi perekonomian dan finansial AS.

AS mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan tingginya pembiayaan perang
Vietnam menyebabkan defisit anggaran belanjanya. Selain itu defisit neraca
perdagangan dengan Eropa Barat dan Jepang berdampak semakin merosotnya nilai Dollar terhadap emas. (Akhir dari kesepakatan Bretton Wood).

Memanfaatkan retaknya hubungan Sino-Sovyet yang berlangsung sejak tahun
1956 dan mengisolir Uni Sovyet; mendorong China melakukan “open door
policy” untuk masuknya investasi asing. Perang Vietnam berakhir tahun 1975
dan tentara AS meninggalkan Vietnam.

Kepentingan China adalah mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan
ratusan juta lapangan kerja, serta mengejar ketertinggalannya di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Tahun 1978 China membuka diri terhadap
dunia internasional dan membuka wilayah pantai timur untuk investor asing,
terutama dari Hongkong dan Taiwan, kemudian AS, Eropa, Jepang, Australia
dan negara industri barat lainnya.

Di bawah Deng Xiao Ping, China melakukan reformasi ekonomi menuju China
modern. Deng bahkan berkeliling negara-negara Asia, antara lain Singapura,
Korea Selatan dan Jepang untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman
dengan para pemimpinnya guna merancang perekonomian China ke depan.

Deng menyebut system perekonomian China sebagai “Socialist Market
Economy”. Dalam bahasa para ekonom dunia lebih dikenal sebagai “State
Capitalism”. Masuknya perusahaan-perusahaan asing ke China disebut juga
sebagai “New International Division of Labour”, Pembagian Kerja Internasional
Baru.

Masuknya modal asing, teknologi dan pengetahuan management telah
membuka ratusan juta lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi
hingga mencapai 10% , peningkatan pendapatan per kapita naik 14 kali lipat
dan meningkatkan cadangan devisanya lebih dari 3 trilyun dollar pada
dasawarsa pertama abad ini. China terintegrasi ke dalam system ekonomi dan
politik internasional serta menjadi anggota World Bank, IMF, WTO. Selain itu,
China mengirim ratusan ribu mahasiswanya untuk studi di perguruan tinggi AS, seperti Harvard, MIT dan negara Eropa Barat seperti Jerman, Inggris,
Perancis,Kanada, Jepang, Australia, dll.

Berlangsung pertukaran pengalaman dan kerjasama ilmuwan China dan
negara-negara barat di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mahasiswa China di samping mahasiswa Korea, Jepang, Taiwan dan Singapura
mengungguli mahasiswa kulit putih di bidang sains dan teknologi (Joseph
Stiglitz: 2002; Fareed Zakaria: 2012).

Disisi lain, perkembangan ekonomi ini juga memiliki sisi negatif bagi China, antara lain meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara
warga perkotaan dan pedesaan, ketimpangan ekonomi antara wilayah Pantai
Timur dan daerah pedalaman di Barat, serta merebaknya korupsi. Zhu Rongji,
belajar dari Singapura mengatasi penyakit korupsi dengan cara yang sangat
tegas dan keras.

Chimerica

Niall Ferguson, sejarawan Inggris yang mengajar di Harvard dalam analisanya
tentang hubungan China dan America memberi nama Chimerica yaitu
simbiose perekonomian China dan Amerika Serikat (Ferguson: 2008).

Dalam mytologi Yunani kata Chimera adalah monster, penjelmaan dari
gabungan tiga ekor hewan. Kepalanya berbentuk kepala singa, bentuk
tubuhnya merupakan tubuh kambing dan ekornya berbentuk ular atau naga.

Ferguson menjelaskan tentang kerjasama China dan Amerika. China
menurutnya, memproduksi barang-barang yang murah dan diekspor terutama ke AS dan negara industri barat lainnya. Devisa dari hasil ekspor China diinvestasikan di treasury bond (obligasi pemerintah AS). Di sisi lain AS melalui kredit dari China ini dapat membeli produk-produk murah yang diimport dari China.

AS memanfaatkan kredit dengan bunga rendah ini untuk meningkatkan
konsumsi domestiknya. Disisi lain, China memanfaatkan hubungan ini untuk
menciptakan 200 juta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonominya. Dana
yang mengalir dari China ke AS ini, menurut Ferguson, membuka akses bagi
perusahaan dan rumah tangga di AS untuk mendapatkan kredit dan mendorong terjadinya booming di awal tahun 2000an. Melalui pembelian
tresury bonds, treasury bills Amerika yang sangat besar melalui Bank Sentral
China, nilai tukar Yuan terhadap Dollar dapat ditekan rendah dan selanjutnya
menguntungkan ekspor China ke AS.

Bretton Wood Regime II

Menurut ekonom Michael Dooley, David Folkert Landau dan Peter Garber, AS
dan China serta negara Asia Timur lainnya bersepakat membuat system nilai
tukar mata uang negara-negara Asia Timur, terutama mata uang Yuan setelah
tahun 2001 dengan Dollar AS (Pegged). Kesepakatan ini disebut sebagai
Bretton Wood Regime II.

Istilah mereka mengacu pada System Bretton Woods I, yaitu kesepakatan
banyak negara untuk menetapkan nilai tukar mata uang masing-masing negara terhadap emas dan Dollar Amerika, pada tahun 1944 di Bretton Wood di negara bagian New Hamspire, Amerika Serikat. Konperensi ini diikuti 44
negara, tetapi hanya delegasi AS, dipimpin Harry Dexter White dan Inggris dipimpin ekonom terkemuka, John Maynard Keynes untuk menentukan hasil
akhir.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan didirikannya organisasi internasional seperti IMF (International Monetary Fund), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan GATT (General Agreement on
Tariff and Trade), yang kemudian berganti nama menjadi WTO (World Trade Organization). Semua nilai mata uang di dukung oleh cadangan emas yang dimilikinya. Mata uang Dollar dinyatakan sebagai cadangan mata uang dunia. Nilainya 35 once emas per satu Dollar (fixe exchange rate, nilai tukar tetap).

Hingga pada tahun 1971 system Bretton Wood berakhir, karena AS tidak dapat mempertahankan kejatuhan nilai mata uang Dollar. Penyebabnya adalah defisit neraca perdagangan dengan negara-negara Eropa Barat dan Jepang serta defisit anggaran belanja akibat perang Vietnam yang menguras
keuangan AS.

Di awal abad 21 system tersebut diterapkan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan antara AS dan negara Asia Timur, terutama China dan Jepang. Sistem ini pada dasarnya menopang sebagian besar pembiayaan defisit
transaksi berjalan dan defisit anggaran AS melalui arus masuk modal dari
China dan Jepang.

Sistem ini intinya berjalan sebagai berikut : Defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran AS dibiayai dengan arus modal masuk dari negara-negara Asia Timur, khususnya China dan Jepang. Di sisi lain AS mengimport produk-produk yang murah dari Asia Timur.

Karena China dan Jepang tidak banyak mengimpor barang dari AS, menyebabkan tingginya defisit perdagangan luar negeri AS. Baik China dan
Jepang menerapkan strategi kebijakan nilai tukar mata uang mereka rendah terhadap mata uang lainnya, terutama Dollar. Strategi ini menjamin penjualan
produk produk ekspor mereka di dunia internasional.

Bretton Wood Regime II ini dinilai sebagai penyebab awal terjadinya krisis finansial sejak 2007 dan membentuk prasyarat ekonomi makro sebagai lahan
subur yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan finansial (lihat
pemberian kredit subprime mortgage!) Selanjutnya The Fed menurunkan suku
bunga acuan untuk mengatasi krisis ini dan semakin menurunkan nilai Dollar
hingga 8% (devaluasi) pada bulan Februari/Maret 2008. Bretton Wood Regime II bangkrut.

(Bersambung Bagian II)

Oleh Kamerad, Peneliti Ekonomi Politik & Penerjemah

16/02/2021

Presiden ke-6 RI yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. ANTARA/Hafidz Mubarak

BAPER

SBY: Era Saya Pers Sangat Sinis

by Wiwid Widjojo 16/02/2021

Proklamator – Presiden ke enam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan semasa kepemimpinannya kebebasan berekspresi dalam mengutarakan pendapat nyaris tanpa batas.

SBY mengaku senantiasa berusaha memahami kritik yang dilayangkan publik maupun media massa atau pers terhadap dirinya agar lebih matang memimpin pemerintahan selama 10 tahun masa jabatannya.

“Boleh dikatakan tiada hari tanpa kritik. Maklum pada waktu itu kita masih berada dalam euforia kebebasan, euforia reformasi, dengan demikian freedom of speech, freedom of the press luar biasa ekspresinya dan kita semua harus memahami konteks waktu itu,” kata SBY dalam wawancara dengan TV One, Senin (15/02/2021).

SBY menyampaikan bahwa keberhasilan menjabat sebagai Presiden RI selama 10 tahun tak lepas dari peran pers.

Menurutnya, berbagai kritik yang dilayangkan media massa akhirnya membuat dia berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak menyimpang dan bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia.

“Saya sendiri mengatakan merasa dikawal. Kalau saya bisa mengakhiri tugas saya dengan yang tadi itu tiada hari tanpa kritik, itu buat saya aware, buat saya berhati-hati dalam ambil keputusan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah agar tidak menyimpang secara fundamental dari konstitusi, UU (undang-undang), sistem politik, tata krama, dan sebagainya,” kata SBY.

“Dan yang lebih penting jangan sampai kebijakan dan tindakan ini bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia,” ujarnya.

SBY menyatakan hubungan antara pemerintah dengan media massa seperti benci dan cinta.

Dia menerangkan, hubungan cinta antara pemerintah dan media massa muncul ketika semua kebijakan dan imbauan pemerintah bisa disiarkan di media massa.

Sementara benci, lanjutnya, muncul ketika media massa melancarkan kritik keras serta sinis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Hate-nya dalam artian ini adalah boleh dikatakan era saya dulu pers sangat kritis, sangat keras, bahkan kadang-kadang sangat sinis,” tuturnya.

SBY pun menyatakan sejumlah pejabat di pemerintahan terkadang kurang nyaman dengan kritik-kritik keras yang dilayangkan oleh media massa.

Namun menurutnya hal itu merupakan sebuah keindahan dari hubungan antara pemerintah dengan media massa.

“Menghadapi itu terus terang sejumlah pejabat pemerintahan kurang nyaman, tetapi itulah indahnya antara hate and love relations tadi semuanya harus siap,” katanya.

Perdebatan mengenai kritik terhadap pemerintah kini jadi polemik publik setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Publik di sisi lain tak leluasa mengemukakan pendapat lantaran kerap diserbu buzzer dan dibayang-bayangi ancaman pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Dia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (08/02/2021).

Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla (JK) belakangan menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam survei itu Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. EIU menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10.

JK menyinggung pelaksanaan demokrasi belakang ini, terutama ihwal penyampaian kritik terhadap pemerintah tanpa berujung panggilan polisi.

“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” kata JK dalam agenda ‘Mimbar Demokrasi Kebangsaan’ yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/02).

16/02/2021

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan juga mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo

BAPER

Pakde Karwo Kenang Martono Sebagai Pegiat Demokrasi dan Pejuang Keadilan

by Wiwid Widjojo 16/02/2021

Proklamator – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan juga mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo turut merasakan duka mendalam atas kepergian Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Jawa Timur sekaligus mantan Ketua DPD Golkar Jatim periode 2009-2013, Martono juga adalah ketua pemenangan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada Pilgub Jatim dan merupakan akademisi di Universitas Surabaya (Ubaya).

“Innalillahi wa innailaihi roji’un. Telah wafat Dr. H. Martono, SH, MSi, tokoh Jatim yang sangat merakyat, tokoh intelektual di bidang Hukum, tokoh politik Golkar Jatim, tokoh Komnasham Nasional, Ketua Tim Sukses Pilgub Jatim 2008 Karsa, Pakde Karwo dan Gus Ipul,” kata Pakde Karwo melalui keterangan tertulis yang diterima oleh redaksi, Selasa (16/02/2021).

Diketahui Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Jawa Timur Martono meninggal dunia, Minggu (14/02/2021) malam, berdasarkan informasi, Martono meninggal sekitar pukul 21.12 WIB di RS Husada Utama Surabaya.

Pakde Karwo sendiri mengenal Martono sudah cukup lama. Jauh sebelum Pakde Karwo menjadi Gubernur Jatim dua periode pada (2009-2014 dan 2014-2019).

Martono dikenal karena kepiawaiannya dalam politik, hal itulah yang mendorong Pakde Karwo menggandeng Martono sebagai Ketua Tim pemenangan di Pilgub Jatim 2008, selain piawai dalam dunia politik Martono juga dikenal aktif di dunia aktifis dan pergerakan sebagai kader GMNI.

“Beliau sahabat yang sangat baik setia kawan, lebih dari sekadar seorang teman, beliau sudah seperti keluarga,” ungkapnya.

Martono juga dikenal sebagai pegiat demokrasi yang sehat bersama para tokoh intelektual, baik di Jatim maupun nasional.

“Tidak lelah sejak muda memperjuangkan masyarakat yang terpinggirkan dari keadilan hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan seluruh ketidakadilan, khusus dalam memperjuangkan demokrasi, beliau selalu hadir terdepan bersama semua aktivis termasuk bersama tokoh mahasiswa pada setiap peristiwa reformasi,” kenang Pakde Karwo.

“Mas Martono sahabatku, sahabat kita, sahabat Jatim, sahabat pejuang keadilan, kita nyalakan terus api perjuangannya demi kesejahteraan lahir dan bathin untuk Jatim dan Indonesia,” imbuhnya.

“Ya Allah terimalah amal ibadahnya dan ampunilah segala dosanya, tempatkanlah disisiMu, amin,” doa Pakde Karwo untuk Martono.

16/02/2021

BAPER

Syech Ali Jaber Meninggal, Sekjen GMNI: Kita Kehilangan Sosok Menyejukan

by National Marhenist 14/01/2021

Kabar duka datang dari ulama kharismatik, Syech Ali Jaber. Ia dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit. Kabar tersebut membuat banyak kalangan merasa kehilangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), M Ageng Dendy Setiawan, misalnya.

Bagi Dendy, sapaan akrabnya, dirinya mengaku kehilangan salah satu sosok Ulama yang menyejukan. Sebab, di tengah panasnya situasi kebangsaan, Almarhum justru menjadi Oase bagi sebagian orang, terutama untuk kalangan Nasionalis.

“Innalillah. Kita kehilangan sosok ulama yang dakwah-dakwahnya menyejukan. Di masa seperti sekarang ini, kita sulit mencari sosok seperti beliau, yang mengajarkan agama dengan nasionalisme secara beriringan,” tutur Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Menurut Dendy, meninggalnya Syech Ali Jaber tidak hanya meninggalkan duka untuk keluarganya, tapi juga kepada para pengikut, dan juga masyarakat secara umum. “Saya berbela sungkawa kepada semua pihak yang merasa kehilangan, khususnya untuk keluarga beliau,” katanya.

“Saya sendiri merasa kehilangan atas kepergian beliau. Saya yakin, Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, karena Insya Allah beliau sudah mendapat tempat terbaik di kehidupan selanjutnya. Yang membuat saya sedih, kita yang masih hidup kehilangan sosok panutan seperti beliau,” tutup mantan Ketua DPD GMNI Jatim ini.

14/01/2021

BAPER

DPP GMNI Dukung Warga Tolak Rencana Tambang Pasir Besi di Jember

by National Marhenist 03/01/2021

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut bersikap. Terhadap rencana masuknya pertambangan pasir besi, di pesisir pantai Desa Paseban, Jember, Jawa Timur. Di mana, rencana pertambangan itu, mendapat penolakan dari masyarakat.

“Kawan-kawan GMNI di Jember, juga sudah bersikap. Apa yang dilakukan kawan-kawan (GMNI) Jember, berjuang bersama masyarakat untuk menolak masuknya pertambangan tersebut, sudah tepat,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI, M. Ageng Dendy, Selasa (29/12/2020).

Sikap DPP GMNI, mendukung gerakan penolakan masyarakat terhadap rencana pertambangan, bukan tanpa alasan.

Pasalnya, kehadiran aktivitas tambang di daerah itu, dikhawatirkan mengganggu aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti mengganggu pertanian warga. “Intinya, dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat,” imbuhnya.

Prinsipnya, keselamatan ekonomi masyarakat jadi pertimbangan utama. Seharusnya, ini juga jadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin.

“Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa terancam, dirugikan dari segi ekonomi. Tentu ini jadi alasan kuat masyarakat melakukan penolakan,” ujar mantan ketua DPD GMNI Jawa Timur itu.

Berikutnya, Dendy menyoroti aspek lingkungan. Keberadaan tambang pasir besi juga menjadi ancaman ekologi di desa tersebut. “Aspek lingkungan dan sosial menjadi panglima tertinggi dan harus menjadi raja dalam konteks ini,” tekannya.

Jangan sampai, lanjut Dendy, pertambangan merusak aspek lingkungan dan merambat pada sosio kultur masyarakat.

“Apa dampak yang ditimbulkan dari keberadaan tambang tersebut. Apakah penyerapan tenaga kerja atau lapangan kerja. Apakah ada jaminan untuk itu dan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana dengan aspek lingkungan dan ancaman-ancaman terhadap lahan pertanian masyarakat. Ini yang sangat perlu dipertimbangkan. Karena percuma ada investasi, kalau merugikan masyarakat dan lingkungannya,” kata Dendy, menegaskan.

Dari informasi yang beredar, perusahaan tersebut ternyata mendapat karpet merah dari pemerintah daerah. Pemkab Jember. Melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diberikan ke perusahaan itu.

“Ini sangat disayangkan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tak bijak. Tak melihat sisi kepentingan masyarakat. Dan ini mengancam kehidupan masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau merasa tidak terancam, kan tidak mungkin ada penolakan,” katanya.

Kemudian dari segi keselamatan lingkungan. Seharusnya juga jadi pertimbangan pemerintah. Selama ini, ada banyak perusahaan pertambangan yang menjamin kegiatannya bersahabat dengan lingkungan.

“Tapi faktanya, malah terbalik. Justru merusak lingkungan. Apa jaminannya bagi masyarakat, jika tambang itu nantinya tak merusak lingkungan,” imbuhnya.

Apalagi, wilayah konsesi pertambangan kabarnya berada di wilayah pesisir pantai. Dampak pengerukan sudah bisa ditebak. Selain mengancam wilayah pertanian masyarakat, juga abrasi.

“Pada kondisi alam biasanya, pantai bisa saja abrasi. Apalagi ada pertambangan, akan sangat cepat terjadi abrasi. Kalau sudah terjadi kerusakan lingkungan, perusahaan bisa saja pergi dan cari tempat pertambangan lain. Lalu, bagaimana dengan nasib rakyat yang tinggal di situ?,” katanya.

Diketahui, di Desan Paseban, Jember rencananya akan dibuka tambang pasir besi. Pertambangan itu milik PT ADS. Rencana ini direspons oleh masyarakat sekitar. Mereka kemudian melancarkan aksi penolakan. Karena kehadiran pertambangan tersebut dinilai akan mengancam lingkungan dan lahan pertanian masyarakat.

03/01/2021

Gedung BPJS Ketenagakerjaan. (Angga Nugraha/VOI)

BAPER

Strategi Aneh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Rugi Milyaran

by Wiwid Widjojo 03/01/2021

PROKLAMATOR – Pengelolaan investasi, pelaksanaan basis asas transparansi dan manajemen resiko atas semua aspek tidak dijalankan secara utuh dan maksimal oleh direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), asas transparansi tidak hanya dalam konteks pencatatan hasil yang di capai tapi pada keseluruhan business process, artinya transparansi bukan pada semata pada hasil berupa keuntungan atau kerugian semata baru kemudian disampaikan ke publik.

Keseluruhan proses ditawarkan suatu proyek investasi mencakup mulai ditawarkan kan suatu proyek investasi portofolio maupun investasi langsung ataupun jenis lainnya.
Siapa pihak yang menyodorkan barang siapa pemilik barang, siapa pihak BPJS TK yang memutuskan apa pertimbangannya, dasar aturannya, siapa yang menganalisa dan lain-lain, hingga hasil investasinya. Teryata ini semua tidak ada, ternyata proses ini sudah berjalan diujungnya diputuskan baru dicatat, proses yang berjalan ini resiko yang sangat riskan dan cenderung ada permainan.

Karena tidak terekam dengan basis transparansi dan manajemen resiko yang kecil. Padahal dalam undang-undang diamanatkan dalam UU SJSN dan UU BPJS diataranya dalam ke dua UU tersebut secara rigid mengamatkan transparansi, penggunaan manajemen resiko, memberikan manfaat lebih kepada peserta hingga bekerja sama dengan kepala daerah dalam melakukan penetapan jaminan sosial ketenagakerjaan. Struktur investasi BPJS TK selamai ini sebagian besar atau setengahnya ke SUN, sisanya kemudian berupa deposito, reksadana, saham dan investasi langsung.

Hingga saat ini investasi BPJS TK tidak ada investasi ke usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau investasi yang tujuannya penambahan lapangan pekerjaan. Artinya investasi tersebut hanya memperkaya orang atau koorporasi tidak memperkaya basis lapangan pekerjaan secara riil untuk pekerja. Ada kabar menarik kalau KPK menemukan jika total dari kelolaan ke empat bagian besar yakni menambal SUN dan Sukuk sebesar 200 triliun, 100 triliun untuk deposito berbagai bank, 50 triliun untuk saham di bursa saham, 20 triliun untuk penyertaan langsung.

Uang pekerja yang seharusnya menentukan langkah pengelolaan investasi, karena uang tersebut bukan uang arisan sudah semestinya uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pekerja semisal perumahan untuk pekerja bukan untuk main saham, obligasi dan reksadana selama ini.

Ada kasus menarik disini dalam insane BPJS TK tidak boleh memiliki dan tidak boleh membeli saham di bursa saham tetapi pada 2019, OJK menemukan fakta bahwa direktur pengembangan investasi BPJS TK memiliki saham sejak sebelum menjabat direktur BPJS TK tetapi yang terjadi kebalikannya kalau Amran mengakuinya walau katanya saham pribadi tidak dijual karena harganya yang masih rendah.

Tetapi Amran berjanji untuk menjual saham tersebut. Secara garis besar disini terlihat bahwa kalau tidak ada investigasi dari OJK maka di inves yakni Amran Nasution akan diam seribu bahasa. Serta temuan menarik ada pihak swasta sempat meminjam dana sebesar 50 milyar walau Dirinves mengatakan bahwa dana terebut sudah di kembalikan. Tetapi apakah dengan bunga? Dan disinyalir ada mafia dalam tubuh BPJS TK?

Dan untuk pengembangan investasi BPJS TK juga membangun beberapa gedung termasuk gedung Social Security Tower (SS Tower) yang telah berubah menjadi Plaza BP Jamsostek serta pendirian perusahaan konstruksi. Gedung-gedung yang dibangun kemudian ruangan disewakan ke sejumlah pihak dari temuan KPK dua langkah BPJS TK berpotensi terjadi konflik kepentingan. Pasalnya hampir sebagian besar para penyewa ruangan gedung tersbut merupakan mantan investasi BPJS TK. Mau tidak mau mitra tersebut mesti menyewa kalau tidak ingin investasinya dicabut, sedangkan perusahaan konstruksi yang dibuat dan di bentuk berpotensi di permudah saat proses tender karena pemilik pekerjaan diantaranya perusahaan mitra investasi BPJS TK, kekhawatiran pemilik pekerjaan pun sama yaitu jangan sampai investasi dicabut BPJS TK.

Hakekatnya pengelolaan dan pengembangan dana program jaminan sosial ketengakerjaan serta hasilnya dipergunakan seluruhnya dan sepenuhnya untuk kepentingan peserta, suara pekerja, buruh, karyawan untuk pelaksanaan investasi semestinya perlu didengar mereka adalah pemilik sesungguhnya dana tesebut. tidak boleh disisihkan oleh BPJS TK dan pemerintah walau sebentar.

Kasus korupsi salah investasi berupa pembelian surat utang jangka menengah dengan empat perusahaan dengan total 311 milyar pada tahun 2001-2003 an. Junaidi dan Alamsyah. Dan negara mengalami kerugian sebesar 133,250 milyar dan majelis hakim menilai mereka berdua melanggar prosedur dan asas kehati-hatian.

Tetapi apa daya temuan BPK yang tertuang dalam IHPS semester II 2018 jelas menunjukan ada masalah serius dalam tubuh BPJS TK yang lakukan oleh direksi BPJS TK. BPJS TK pun semestinya melaporkan dan menyampaikan informasi BPK mana saja rekomendasi yang sudah dan belum dilakukan. Dari delapan rekomendasi yang di berikan BPK tidak satupun dilakukan hal yang sama rekomendasi yang disampaikan Dewas tidak di gubris.

Penempatan dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk investasi pada instrument apapun hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian segalanya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada. Jika tida ada ketentuan yang mengatur maka tidak boleh serampangan diterabas dengan menggunakan dana pekerja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Pengawasan melekat dan menyeluruh serta evaluasi secara terus menerus harus dilaksanakan. Antisipasi atas potensi penyimpangan tidak boleh di tawar, guna menyelamatkan uang dan hak-hak pekerja, buruh dan karyawan.

Oleh: Agus Wiryono, Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Buruh dan Tani Alumni DPD GMNI DKI Jakarta

03/01/2021

BAPER

Keluarga Besar GMNI Kecam Tindakan Pemukulan Oknum Terhadap Kadernya di Halsel

by National Marhenist 07/11/2020

PROKLAMATOR – DPD GMNI Maluku Utara (Malut) memberikan komentar tentang tindakan pidana yang dilakukan oleh 4 pemuda taman sari di Kabupaten Halmahera Selatan, di Kota Labuha, yang sebagaimana tindakan tersebut dilakukan di Sekretariat DPC GMNI Halmahera Selatan (Halsel), pada pukul 03. 00 WIT.

Tindakan tersebut mengakibatkan korban, luka-luka serta memar di beberapa bagian tubuh. Korban tersebut adalah Sandi Ridwan dan Fikram Hidayat (kader GMNI Halsel). Sementara 4 orang pelaku yang melakukan tindak pidana (pengeroyokan) belum diketahui namanya, akan tetapi pihak Polres Halsel telah melakukan interogasi.

Dengan adanya peristiwan ini, Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Nimrod Lasa menegaskan kepada Polda Malut, agar segera melakukan proses hukum terhadap oknum-oknum pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Negara kita adalah negara hukum. Jangan main hakim sendiri dalam bertindak. Olehnya, polisi dapat memproses kasus tersebut pada tingkat proses hukum,” katanya.

Nimrod menambahkan, yang dipukul adalah kader GMNI. “Maka kami sebagai keluarga besar GMNI tidak akan tinggal diam dengan adanya tindakan pemukulan ini. Kami juga akan menekan sampai ke Polda Maluku Utara,” ujarnya.

Sebagai bagian dari keluarga besar GMNI Malut, Jenfanher Lahi selaku sekretaris DPP GMNI Bidang Organisasi mempertegas posisi kasusnya.

“Bahwa sampai hari ini pelakunya belum ditemukan. Oleh sebab itu kita hanya melaporkan saja, yang menjadi tugas untuk melakukan penyelidikan adalah polisi. Karena itu diatur dalam UU. Di dalam pasal 4 KUHAP ditekankan kembali bahwa penyeledik adalah setiap pejabat (salah satunya polisi),” katanya.

Jenfanher Lahi menjelaskan, tentang kewenangan penyelidik. Berdasarkan pasal 5 KUHP.

“Antara lain, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain ke-empat kewenangan yang tersebut di atas, berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, atas perintah penyidik, seorang penyelidik juga dapat melakukan suatu tindakan-tindakan,” jelasnya.

07/11/2020