Category:

CUAN

Pasar Luar Negeri Jadi Kunci Pertumbuhan

by Wiwid Widjojo 21/03/2021

PROKLAMATOR – Terlepas dari ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi global dan dampak ekonomi yang terkait pandemi, pasar luar negeri tetap menjadi kunci utama pertumbuhan. Paling tidak, ini yang menjadi salah satu temuan dari studi kedua yang dilakukan oleh Standard Chartered tentang strategi dan tantangan pertumbuhan internasional yang dihadapi para CFO dan Treasurer di AS, Inggris, Jerman, dan Prancis.

Studi yang dilakukan enam bulan lalu ini juga mengungkapkan adanya perhatian yang lebih besar pada investasi dalam teknologi digital, penggunaan dana yang tertahan, dan meningkatkan fokus pada masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kaitannya dengan perdagangan dan rantai pasokan. Para responden telah mengindikasikan peningkatan keyakinan dalam pertumbuhan lintas batas, yang mana 42% perusahaan (naik dari 37%) melihat peluang pertumbuhan terbaik ada di luar negeri.

Perusahaan Eropa dan AS menempatkan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara ke-empat yang paling disukai dalam hal peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan atau operasi mereka selama enam hingga dua belas bulan ke depan. Kendala regulasi menjadi perhatian nomor satu di antara responden yang ingin berekspansi ke Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan kemudahan investasi asing melalui peningkatan kesadaran akan kemudahan berusaha. Beberapa inisiatif utama yang telah diluncurkan Indonesia baru-baru ini terkait kemudahan investasi dan usaha, termasuk mengesahkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, serta membentuk Otoritas Investasi Indonesia/INA sebagai institusi pengelola dana kekayaan negara (sovereign wealth fund).

Asia tetap menjadi kawasan pertumbuhan utama (dengan lebih dari 85% perusahaan beroperasi dan menerapkan kegiatan usaha di Asia, atau mempertimbangkannya untuk kegiatan bisnis). Afrika dan Timur Tengah juga mengalami peningkatan marjinal (naik 4%) sebagai pasar pertumbuhan potensial selama enam hingga dua belas bulan ke depan. Meskipun berambisi untuk berkembang secara internasional, para perusahaan yang ingin memperluas atau memperkuat operasi internasional mereka memahami bahwa persyaratan peraturan di luar negeri tetap menjadi kendala terbesar (35%). Kendala lainnya adalah kebutuhan untuk membangun hubungan dengan pemasok dan menyesuaikan logistik rantai pasokan (21%).

Selagi perusahaan melihat ke depan ke dalam situasi pascapandemi, prioritas mereka mengalami pergeseran, yakni adanya penurunan prioritas pada hal-hal terkait kegagalan rantai pasokan (turun 2% menjadi 50%) serta kebutuhan likuiditas (turun 2% menjadi 47%), dan kenaikan prioritas terkait peningkatan investasi dalam digitalisasi untuk memobilisasi likuiditas (naik 4% hingga 66%), dan isu ESG (naik 5% hingga 23%).

“Bisnis mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada pertumbuhan di luar negeri dan berinvestasi untuk masa depan. Keberlanjutan, digitalisasi, dan kebutuhan untuk memahami regulasi bukan hanya kunci bagaimana bisnis akan dijalankan, tetapi juga merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tumbuh secara internasional, dan menjadi yang terdepan dalam persaingan,” kata Torry Berntsen, CEO of Europe and Americas, Standard Chartered.

21/03/2021

CUAN

Banyak Dilupakan, Ketua Umum DPP GMNI Minta DPD Maluku Utara Fokus Kajian Jalur Rempah

by National Marhenist 01/12/2020

PROKLAMATOR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melantik Pengurus karteker Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Provinsi Maluku Utara, Senin (30/11) di Ballroom Hotel Sahid Bela, Kota Ternate.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino yang melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah GMNI Maluku Utara dibawah kepemimpinan Nimbrod Lasa sebagai Ketua dan Asri Tidore sebagai Sekretaris.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP GMNI berpesan agar DPD yang baru dilantik untuk berfokus melakukan kajian tentang Jalur Rempah. Karena secara geopolitik dan geostrategis wilayah Maluku Utara masuk dalam rute jalur komoditas rempah yang melintasi banyak area dan berbagai pelabuhan di dunia terutama dari wilayah nusantara barat melintasi Asia, Afrika hingga Eropa.

“Saya minta kepada DPD yang dilantik untuk fokus pada kajian tentang Jalur Rempah. Karena secara geopolitik dan geostrategis Maluku Utara menjadi pusat rempah dunia. Di Maluku Utara, pohon-pohon cengkeh tua menjadi saksi hidup kejayaan rempah Nusantara. Demikian pula, benteng-benteng tua peninggalan Portugis, Spanyol, dan Belanda turut menyaksikan hiruk-pikuk perdagangan rempah dunia di bumi Nusantara.”, tutur Arjuna

Menurut Arjuna, cengkeh dan pala, tanaman asli Nusantara, adalah komoditas paling diburu di abad ke-16. Perburuannya mendorong pelayaran dunia, sekaligus penjajahan. Namun narasi sejarah Jalur Rempah ini banyak dilupakan orang. Banyak generasi milenial yang tidak memahami eksistensi jalur rempah.

“Sejarah jalur rempah sudah banyak dilupakan orang. Bahkan generasi milenial banyak yang tidak lagi mempelajarinya. Padahal jalur rempah adalah basis identitas nasional. Melalui jalur rempah inilah terjadi asimilasi budaya dan kemudian membentuk Nusantara, hingga ke sejumlah negara di berbagai belahan dunia”, tambah Arjuna

Untuk itu, DPP GMNI meminta DPD GMNI Maluku Utara untuk menjadikan materi Jalur Rempah sebagai materi wajib dalam Kaderisasi Tingkat Dasar di seluruh DPC se-Maluku Utara. Agar para mahasiswa dan pelajar di tempat asal rempah ini tidak melupakan sejarah jalur rempah yang berabad-abad menjadikan Maluku Utara sebagai negeri asal rempah yang pernah menjadi sasaran penjelajahan bangsa-bangsa Eropa.

“Kawan-kawan harus serius dan fokus mengkaji Jalur Rempah dan menjadikannya materi wajib dalam Kaderisasi Tingkat Dasar DPC GMNI se-Maluku Utara. Ini awal kita menggencarkan narasi Jalur Rempah, dimulai dari kaderisasi di Maluku Utara. Sehingga pemahaman tentang sejarah Jalur Rempah terus hidup di tengah masyarakat. Tidak boleh ada kader GMNI di Maluku Utara yang tidak tahu narasi sejarah Jalur Rempah”, tegas Arjuna Ketua Umum DPP GMNI

Arjuna juga menambahkan bahwa DPP GMNI juga akan mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mendaftarkan Jalur Rempah sebagai world heritage atau warisan dunia ke UNESCO. Hal ini penting untuk mengangkat kembali peranan penting Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia melalui Jalur Rempah, baik melalui praktik perdagangan maupun penyebaran pengetahuan dan kebudayaan, dalam skala global.

“Kita akan mengusulkan kepada Kemendikbud agar segera mendaftarkan Jalur Rempah sebagai world heritage atau warisan dunia ke UNESCO. Sehingga peranan penting Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia melalui Jalur Rempah bisa tercatat sebagai warisan dunia,” tutup Arjuna

01/12/2020

CUAN

GMNI Beri Rekomendasi Kebijakan Soal UMKM Dalam UU Cipta Kerja

by National Marhenist 19/10/2020

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) kembali melakukan kajian atas dokumen UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Baleg DPR RI.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menilai positif regulasi soal UMKM dalam UU Cipta Kerja. Menurut Arjuna, prioritas pemerintah pada isu legalitas dan pemberdayaan UMKM dinilai sudah tepat karena salah satu kendala yang membuat UMKM tidak berkembang karena faktor legalitas yang membuat mereka tidak memperoleh akses keuangan dan dukungan pemberdayaan dari Pemerintah yang relatif kurang.

“Saya kira kita harus objektif, bab soal UMKM dalam UU Ciptaker yang memuat soal basis data tunggal, pengelolaan terpadu, kemitraan, kemudahan izin serta insentif fiskal dan pembiyaan hingga adanya dana alokasi khusus dan pencatatan keuangan untuk UMKM sangat berdampak positif. Karena fenomena informalitas dan ilegalitas UMKM harus dijawab melalui pembentukan kebijakan publik yang bisa mengembangkan UMKM itu sendiri”, papar Arjuna

Namun GMNI mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pemberdayaan terhadap UMKM. Sehingga UMKM dapat berkembang dan bersaing secara global di era digital dan keterbukaan informasi saat ini. Untuk itu, GMNI merekomendasikan, pertama, pemerintah harus memberikan jaminan akses pembiayaan yang aman dan adil bagi pelaku UMKM.

“Program pembiayaan yang seringkali diberikan kepada UMKM masih relatif berbunga tinggi dan beresiko berdasarkan perspektif pelaku UMKM. Maka jaminan akses atas pembiayaan yang adil dan aman perlu diatur dalam peraturan turunan”, jelas Arjuna

Kedua, perlu ada fasilitas pendampingan dari pemerintah agar UMKM dapat mengakses basis data tunggal dari Online Single Submission (OSS). Dan yang tak kalah penting mekanisme basis data tunggal harus disusun sesederhana mungkin dan memudahkan UMKM untuk mengakses, sesuai alam pikir dan karakteristik UMKM.

“Fasilitas pendampingan perlu disediakan oleh pemerintah agar UMKM bisa mengakses basis data tunggal. Dan mekanismenya diatur sesederhana mungkin, tidak perlu terlalu birokratis, karena tujuannya menyederhanakan bukan malah merumitkan. Harus memudahkan, sesuai karakteristik UMKM”, tambah Arjuna

Ketiga, pemerintah harus memastikan kemitraan yang dilakukan dengan UMKM harus bersifat economy sharing, menghindari pola eksploitatif. Artinya perlu ada pertauran turunan yang mengatur tentang mekanisme kontrol kemitraan agar usaha besar tidak melakukan pola-pola eksploitatif terhadap usaha kecil.

“Perlu ada peraturan teknis untuk memastikan kemitraan yang dilakukan UMKM betul-betul kemitraan, berbasis economy sharing. Bukan pola hubungan dependensi yang menjadikan UMKM kita sekedar periferi dengan sebutan “mitra usaha” dari pelaku usaha besar. Relasi ini penting diatur ditengah globalisasi ekonomi dan keuangan”, tutur Arjuna

Keempat, GMNI mengusulkan perlu adanya sistem asuransi bagi UMKM yang mengalami kegagalan usaha. Sistem asuransi dibutuhkan apabila UMKM mengalami kendala karena faktor krisis ekonomi, masalah iklim/gagal panen bagi UMKM pertanian dan anjloknya harga komoditas global yang bisa membangkrutkan usaha UMKM. Sistem asuransi untuk UMKM menurut Arjuna sangatlah penting agar UMKM tidak mengalami kebangkrutan permanen akibat faktor eksternal yang dialami UMKM.

“Peraturan turunan selanjutnya perlu memuat sistem asuransi bagi UMKM. Ini penting agar UMKM tidak mengalami kebangkrutan permanen ketika terjadi krisis ekonomi dan problem lainnya. Sistem asuransi ini bersifat antisipatif, jaring pengaman bagi UMKM”, tambah Arjuna

Terakhir, GMNI juga mengusulkan pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendampingan dan bantuan hukum bagi pelaku UMKM yang mencakup mulai dari perizinan, perluasan bentuk usaha, menjalin hubungan kemitraan, hingga penyelesaian sengketa. Karena menurut Arjuna, fasilitas pendampingan yang selama ini disediakan hanya berujung pada pendataan dan sangat sedikit ditemukan pendampingan yang menjangkau pada pembinaan untuk peningkatan kualitas usaha.

“Ke depan paling tidak harus ada kebijakan turunan yang berkaitan dengan fasilitas pendampingan dan bantuan hukum, bisa dimulai dari penyebarluasan program literasi dan mentoring hukum yang berkaitan dengan perizinan dan kontrak yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM hingga pada ranah perluasan bentuk usaha, menjalin hubungan kemitraan, hingga penyelesaian sengketa. Sehingga membantu kinerja dan kualitas usaha UMKM”, tutup Arjuna

19/10/2020

CUAN

Februari 2021, Erick Targetkan Merger Bank Syariah

by Proklamator 05/07/2020

PROKLAMATOR.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir kembali mengajukan wacana merger BUMN demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kali ini ia mewacanakan merger bank-bank syariah yang merupakan anak usaha Himbara pada Februari tahun depan.

Saat ini Kementerian BUMN masih tengah mengkaji lebih lanjut rencana merger tersebut. “Kita sedang coba kaji bank-bank syariah, kita coba merger. Insya Allah Februari tahun depan jadi satu,” kata Erick dalam keterangan pers, Jumat (03/0720).

Adapun bank-bank syariah yang rencananya akan dimerger adalah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah. Mandiri Syariah memiliki fokus di segmen kredit korporasi, sedangkan BRI Syariah memiliki fokus pada penyaluran pembiayaan di segmen UMKM.

Kemudian BNI Syariah fokus ke consumer banking menyasar milenial dan international funding karena induknya yakni BNI memiliki sejumlah cabang di luar negeri. Sepanjang kuartal I tahun 2020, kinerja tiga bank tersebut tercatat kokoh dalam menghadapi kondisi krisis pandemi Covid-19.

BRI Syariah mengalami peningkatan pembiayaan di segmen ritel yang tumbuh 49,74 persen menjadi Rp 20,5 triliun. Sedangkan BNI Syariah yang baru saja menjadi Bank BUKU III pada kuartal pertama tahun ini berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih 58,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 214 miliar. Mandiri Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp 368 miliar pada kuartal I 2020, naik 51,53 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait penggabungan dan penutupan perusahaan BUMN pada 19 Mei 2020. Nantinya, perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut akan mengalami konsolidasi, merger, rasionalisasi hingga penutupan agar kinerja BUMN secara menyeluruh bisa lebih efektif. Rencana penggabungan dan konsolidasi perusahaan ini adalah langkah Erick untuk merestrukturisasi BUMN yang sudah dilakukan sejak awal dirinya menjabat.

05/07/2020

CUAN

Tinggalkan Cina, 7 Perusahaan Multinasional Pindah ke Indonesia

by Proklamator 04/07/2020

PROKLAMATOR.ID – Beberapa Perusahaan Multinasional berencana merelokasi pabriknya dari Cina ke Indonesia. Saat ini, terdapat tujuh perusahaan yang sudah memastikan bakal merelokasi usahanya ke Indonesia.

Diperkirakan relokasi tersebut akan mendatangkan nilai investasi sebesar 850 juta dolar AS dan mampu menyerap 30.000 tenaga kerja lokal.

Bidang usaha perusahaan yang akan relokasi tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor.

Selain itu, terdapat juga 17 perusahaan lain yang menyatakan komitmen untuk melakukan relokasi atau diversifikasi usaha mereka ke Indonesia, dengan proyeksi total nilai investasi sebesar 37 miliar dolar AS dan menyerap tenaga kerja mencapai 112.000 orang.

Salah satu investor potensial adalah LG Chemical, yang ingin menggelontorkan dananya hingga 9,8 miliar dolar AS, dengan potensi penyerapan kerja sebanyak 14.000 orang.

Perusahaan lainnya, yakni PT Meiloon Technology Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia (Alpan), PT Kenda Rubber Indonesia, PT Denso Indonesia, dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

04/07/2020

CUAN

Pandemi Covid-19, Pasar Tradisional Lebih Cepat Pulih Dibandingkan Mal

by Proklamator 04/07/2020

PROKLAMATOR.ID – Pengamat ekonomi Chatib Basri menyoroti masa pandemi covid-19 yang memaksa orang untuk berdiam diri di rumah, namun berdampak negatif bagi perekonomian secara keseluruhan. Dia menganologkan bahwa kegiatan perekenomonian terjadi karena adanya pertemuan antara pasar dan konsumen. Nah, dengan adanya pandemi maka, tidak ada lagi pertemuan yang mengerus sektor ekonomi.

“Lama orang tahan untuk tetap stay di rumah tergantung seberapa banyak tabungan yang dimiliki. Jika punya tabungan, orang masih bisa menikmati kemewahan saat harus tinggal di rumah. Bagi orang Indonesia, menganggur adalah suatu kemewahan. Tapi buat yang tidak memiliki tabungan, dorongan untuk mencari penghasilan di luar rumah akan makin kuat,” katanya saat menjadi pembicara tunggal acara webinar yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (IBS) bertajuk Dampak Covid-19 terhadap Kondisi Perekonominan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (03/07/20).

Menurut Chatib, itu sebabnya kenapa pasar tradisional bisa cepat recovery dibandingkan mal. Orang pilih-pilih jika akan ke mal lagi karena masih punya tabungan.

”Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah jatuh sebelum wabah Covid-19 diumumkan pemerintah Maret 2020, dan terus berlanjut. Indonesia masih bisa pertahankan pertumbuhan ekonomi 4,8 persen saat krisis ekonomi 98 melalui berbagai strategi yang dijalankan Pemerintah Indonesia fokus ke pasar dalam negeri. Antara lain melalui strategi penurunan suku bunga.,” jelas Chatib.

Webinar kali ini dimoderatori oleh Dr Antyo Pracoyo dan menghadirkan pembicara tunggal Dr. Muhamad Chatib Basri, Menteri Keuangan periode 2013-2014, dan ketua BKPM pada 2012-2013. Saat ini Muhamad Chatib menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri dan Presiden Komisaris di XL-Axiata, Tbk.

Ketua IBS Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LL.M menjelaskan, tema ini dipilih karena saat ini pandemi Covid-19 telah menimpa hampir semua negara, termasuk Indonesia. Dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang, baik sektor riil, dunia usaha mikro, kecil dan menengah, sektor jasa keuangan dan sebagainya.

Dan yang paling dirasakan berat terhadap perekonomian secara global di Indonesia, karena mengalami pelambatan pertumbuhan. Dampaknya, secara ekonomi terjadi penurunan aktivitas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi relatif rendah.

Menurutnya, perekonomian telah dihantam pandemi dan memaksa setiap pihak melakukan penyesuaian. Perekonomian mayoritas membutuhkan penyesuaian di beberapa sektor misalnya transportasi, industri manufaktur, pariwisata, perbankan, termasuk perguruan tinggi.

Pandemi Covid-19 pun diharapkan tidak menggangu penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan berbagai aktifitas pendukungnya. “IBS menerapkan kegiatan daring atau online sebagai solusi cerdas dan bijak untuk menyelanggarakan kegiatan kampus di masa pandemi, termasuk menyelanggarakan webinar ini,” kata Kusumaningtuti.

Dengan adanya webinar ini, IBS ingin berbagi pengetahuan kepada dunia perguruan tinggi khususnya anak didik dan dosen untuk mengikuti diskusi perkembangan perekonomian dan keuangan Indonesia saat ini.

Chatib mengungkapkan, saat ini OJK mengambil kebijakan dengan meredam volatilitas di pasar, relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan, memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan. Jika sekarang belum terasa besar dampak bagi industri keuangan, namun pada 2021 dampak itu akan terasa besar.

“Pada saat itulah kita akan tahu NPL (tingkat kredit macet) yang sebenarnya. Probability banking akan jadi isu. Likuidity akan jadi problem. Pada saat ini sebenarnya isunya akan jadi kresdit crush. tapi akan menjadi isu likuidity problem setelah maret 2021. Jadi yang perlu diantisipasi di dalam finansial stablity itu tahun depan. sekarang memang ada pressure, tapi pressure tahun depan jauh lebih berat,” papar Chatib.

IBS yang merupakan kampus didirikan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan dibina langsung oleh Bank Indonesia, menerapkan Blended Learning, yakni, metode belajar yang memadukan pertemuan tatap muka dengan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan teknologi digital.

Penerapan blended learning juga bertujuan agar lulusan IBS tanggap terhadap perubahan. Apalagi dengan penggabungan metode tatap muka dan online sangat fleksible dan efisien sesuai dengan karakter generasi milenial. Selain itu, mahasiswa akan lebih mandiri dalam menentukan target pembelajaran.

Kampus ini pun menyediakan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi baik akademik dan non akademik. Salah satu beasiswa itu, antara lain berupa keringanan uang pangkal. Dengan adanya program beasiswa ini memberikan kesempatan kepada seluruh siswa SMA dan sederajat untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam kesempatan webinar kali ini, dan di masa pandemi Covid-19, IBS bekerja sama dengan BNI memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu dan berprestasi. Adapun program beasiswa ini meliputi Beasiswa Pendidikan Start senilai Rp19 juta, di mana calon mahasiswa yang terpilih dibebaskan biaya tes, uang pangkal dan uang semestes pertama. “Donasi ini akan membantu mahasiswa berprestasi untuk memulai perkuliahan semester pertama di masa pandemi Covid-19,” kata Kusumaningtuti.

Beasiswa Study diperuntukan untuk mahasiswa yang berprestasi namun secara ekonomi kurang mampu dan sedang menempuh pendidikan di IBS pada semester pertama. Maka akan mendapat bantuan senilai Rp12 juta untuk biaya kuliah dan sertifikasi profesi pada akhir masa perkuliahan.

Terakhir adalah beasiswa Graduation diperuntukan bagi lulusan terbaik dari SMA Negeri yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun berprestasi, berupa pembiayaan kuliah selama 8 semester dengan nilai beasiswa Rp96 juta.

Calon penerima beasiswa diseleksi oleh IBS bekerja sama dengan SMA mitra kerja terpilih. Bagi calon penerima beasiswa yang terpilih selain nilainya terbaik, juga harus aktif berorganisasi, memiliki prestasi non akademis, atau kegiatan sosial yang mempunyai dampak kebermanfaatan bagi masyarakat.

04/07/2020

CUAN

Recovery Ekonomi, Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Dipercepat

by Proklamator 03/07/2020

PROKLAMATOR.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan instruksi kepada seluruh Dirjen (Direktur Jenderal) untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan di Kementerian PUPR. “Karena pada tahun anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujar Basuki di Jakarta, pada Rabu (01/07/20).

Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19. Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp 120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sebesar Rp 44,58 triliun sehingga pagu akhir Kementerian PUPR menjadi sekitar Rp 75,63 triliun. Saat ini sudah dilakukan realokasi sebesar Rp 37,3 triliun, sehingga pagu sementara sebesar Rp 82,9 triliun dan proses realokasi anggaran masih terus berjalan secara bertahap.

Realokasi program dan anggaran tahun 2020 dan refocussing kegiatan merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Hingga akhir semester pertama tahun 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar 32.4% atau senilai Rp 26,9 triliun dari total pagu tahun 2020 sebesar Rp 82,9 triliun. Sementara untuk progres pembangunan fisik sebesar 31,61%. Penyerapan keuangan maupun realisasi fisik pada semester pertama 2020 secara persentase lebih baik dibandingkan yang periode sama tahun 2019 lalu sekitar 25%.

Progres penyerapan anggaran tersebut lebih cepat dari tahun 2019 tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2019, dengan total jumlah paket untuk tahun anggaran 2020 sebanyak 6.108 paket senilai Rp 58,8 triliun (termasuk multi years contract/MYC lanjutan 643 paket senilai Rp 16,9 triliun).

Tercatat hingga 1 Juli 2020 pukul 08.00 WIB, progres paket yang terkontrak sebanyak 4.685 paket (81,27%) dengan nilai Rp 47,8 triliun terdiri dari paket MYC, MYC baru, dan single years contract (SYC). Sebanyak 938 paket senilai Rp 7,6 triliun (13,00%) masih dalam proses lelang dan sisanya 485 paket senilai Rp 3,4 triliun (5,73%) masih belum proses lelang.

Anggaran Kementerian PUPR utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Belanja anggaran Kementerian PUPR juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi yang diakibat pandemi itu, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.

Kementerian PUPR pada 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,45 triliun untuk untuk merealisasikan 15 program yang meliputi bidang Sumber Daya Air (SDA), Permukiman, Jalan dan Jembatan serta Perumahan. Dari total anggaran tersebut, saat ini sudah terserap 27% atau sebesar Rp 3,16 triliun. Besaran anggaran yang terserap tersebut telah memberikan manfaat membuka peluang kerja sebanyak 186.288 orang dari total target sebanyak 613.483 tenaga kerja.

03/07/2020

CUAN

Label Baru, Indonesia Masuk Peringkat Negara Menengah Atas

by Proklamator 02/07/2020

PROKLAMATOR.ID – Bank Dunia pada Rabu, 1 Juli 2020, meningkatkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah (middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country). Kenaikan status tersebut diberikan berdasarkan penilaian Bank Dunia terkini, yakni gross national income (GNI) per capita Indonesia di tahun 2019 naik menjadi US$ 4.050 dari posisi sebelumnya US$ 3.840. Bank Dunia mengklasifikasikan empat kategoi negara yang berdasarkan GNI per capita, yaitu negara berpendapatan rendah (low income) US$ 1.035, negara berpendapatan menengah-bawah (lower middle income) US$ 1.036-4.045, negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income) US$ 4.046 -12.535, dan negara berpendapatan tinggi (high income) US$ 12.535.

Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman) serta dijadikan rujukan oleh lembaga dan organisasi internasional dalam operational guidelines.

Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan berkesinambungan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut merupakan hasil dari kerja keras masyarakat dan pemerintah Indonesia yang mengupayakan laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.

Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan, dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

“Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan,” ucap Rahayu, Kamis (02/07/20).

Kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju Tahun 2045. Untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial, membangun infrastruktur yang layak untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri ke depan, memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN yang sehat sebagai kunci sukses menuju Indonesia Maju 2045.

Indonesia dan Bank Dunia juga terus meningkatkan kerjasama melalui kerangka kerja Country Partnership Strategy. Untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, Bank Dunia memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,62 triliun (kurs Rp 14.500/US$) yang dikemas dalam program Indonesia Covid-19 Emergency Response. Pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Program ini sekaligus akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.

02/07/2020

CUAN

Dijual Jalan Tol, Yuk Silahkan Dibeli Bagi Yang Minat!

by Proklamator 01/07/2020

PROKLAMATOR.ID – Direktur Utama PT Waskita Karya (WSKT) Destiawan Soewardjono mengaku bakal ‘menjual’ atau divestasi sejumlah ruas tol tahun ini.

“Waskita akan mendivestasikan tol Becakayu, Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang. Serta switch yang di Cibitung-Tanjung Priok dari mayoritas menjadi minoritas,” ungkapnya di DPR RI, Rabu (01/07/20).

Berapa dana yang diincar dari divestasi tersebut? “Kira-kira nilainya hampir Rp 7-8 triliun,” ujarnya.

Dia mengaku sudah ada sejumlah pihak yang tengah bernegosiasi. Namun, sejauh mana prosesnya dia tak menjelaskan secara rinci.

“Ada beberapa kemarin, cuma karena Covid-19 belum kembali kami untuk lakukan lagi tawaran. Siapa yang berminat. Masih dalam proses,” tandasnya.

Waskita memang butuh dana segar yang bakal digunakan untuk membangun sejumlah ruas tol baru. Karena itu, dia menargetkan 4 Ruas tol tersebut bisa terjual secepatnya.

“Targetnya tahun ini. Kalau nggak, berat cashflow tahun ini,” urainya.

Sebelumnya, PT Waskita Toll Road (WTR), anak perusahaan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) resmi melepas kepemilikan (divestasi) 40% kepemilikan saham di ruas Tol Solo-Ngawi yang dioperasikan PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) dan 40% saham di ruas Tol Ngawi-Kertosono- Kediri (PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri/JNK) ke Kings Key Limited, investor asal Hong Kong.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (Sales Purchase Agreement/SPA) antara keduanya pada hari ini, Rabu (18/12/19) tahun lalu.

Kingsley Key Limited adalah anak perusahaan Road King Expressway International Holdings Limited, berdomisili di Hong Kong yang berpengalaman sebagai investor jalan tol lebih dari 20 tahun di China.

“Perusahaan asal Hong Kong ini sepakat mengambilalih kepemilikan saham WTR di JSN dan JNK masing-masing sebesar 40% dengan perolehan keseluruhan mencapai hingga Rp 2,5 triliun,” kata Corporate Secretary WSKT Alex Siwu saat itu dalam siaran pers yang disampaikan hari ini, Rabu (18/12/19).*

01/07/2020

CUAN

ADB Kucurkan 90 Juta Dolar AS Untuk Indonesia

by Proklamator 03/12/2019

PROKLAMATOR.ID – Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 90 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk Indonesia. Dana pinjaman tersebut untuk mendukung peningkatan akuntabilitas Pemerintah Indonesia dalam belanja negara.

“Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (03/12/19).

Wicklein menambahkan bantuan ini mencerminkan komitmen kuat ADB untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia.

Ia menjelaskan pembiayaan akan dimanfaatkan bagi Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara (State Accountability Revitalization Project) untuk membantu pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Pinjaman tersebut akan membantu institut pelatihan nasional bagi aparat pengawasan internalpemerintah (APIP) dan memberikan fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning.

Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional.

Proyek itu juga mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan.

Fokus dari pelaksanaan program ini salah satunya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan fasilitas kampus di Bali, Ciawi, Makassar dan Medan serta mengakomodasi pelatihan e-learning.

Dengan demikian, pembiayaan ini akan memberikan manfaat terhadap pembaruan sistem informasi manajemen keuangan BPKP untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan, serta memperkuat pelaporan dan pengawasan.

Secara keseluruhan, bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik.

03/12/2019