Category:

ROMANSING

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Kongres Persatuan Alumni GMNI di Kemayoran, Jakarta 2015. PROKLAMATOR

PA GMNI, Rumah Besar Kaum Nasionalis

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Maret adalah bulan Dies Natalis bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Momentum itu juga digunakana oleh Persatuan Alumni (PA) GMNI melaksanakan serangkaian konferensi cabang (konfercab) di beberapa kota di Jawa Tengah. Selain proses regenerasi, konfercab dapat dibaca sebagai upaya mengukuhkan eksistensi organisasi yang mewadahi alumni GMNI tersebut.

Seperti organisasi kemahasiswaan lainnya, pertautan antara aktivis GMNI dan alumni (sering disebut sebagai relasi senior dan yunior) sangat lumrah dan memang seharusnya dilakukan. Irisan-irisan interaksi tersebut membuahkan banyak hal bagi organisasi maupun secara individual.

Saat saya masih aktif di GMNI, kesan utama yang membekas selama berinteraksi dengan sebagian alumni adalah kentalnya nostalgia masa silam. Setiap kali bertemu dengan alumni, tema perbincangan yang tak pernah lepas adaalah cerita masa lalu. Era atau kiprah mereka semasa aktif di GMNI. “So yesterday”, kalau istilah anak muda saat ini. Jadi, kadang tidak banyak membuahkan inspirasi untuk generasi yang masih aktif di GMNI. Tentu tidak semua alumni bersikap demikian.

Masa lalu bukannya tidak penting. Bung Karno menegaskan “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah),” menekankan pada kita untuk tidak mengubur masa lalu. Namun, dalam konteks ini, tentu bukan masa lalu yang sifatnya nostalgia belaka, tapi sebuah fase perjalanan yang mampu menumbuhkan semangat, inspirasi dan gagasan baru. Masa lalu dilihat sebagai bagian dari refleksi untuk melihat realitas kekinian dan menyiapkan langkah masa depan.

Konstruksi relasi senior-yunior kadangkala bersifat “patron client”. Meski bersifat individual, namun juga dapat berdampak pada kebijakan organisasi. Khususnya jika aktivis GMNI tersebut juga menduduki jabatan strategis di organisasi.

Rumah Besar Kaum Nasionalis

Jika GMNI telah berdiri sejak 1954, PA GMNI baru terbentuk pada 1994. Awalnya bernama Forum Komunikasi Alumni (FKA) GMNI. Baru pada Musyawarah Nasional (Munas ke III) berubah menjadi Persatuan Alumni (PA) GMNI. Munas tersebut sekaligus sebagai kongres I.

Keberadaan PA GMNI, tentu tidak dimaksudkan sebagai wadah alumni bernostalgia belaka ataupun menguatkan relasi “patron client” antara alumni dengan aktivis GMNI. Namun mampu keluar dari “penjara” tipe relasi seperti itu. Lebih jauh lagi, organisasi ini juga dapat menjadi penggerak lahirnya gagasan baru, merawat idealisme semasa di GMNI dan berkontribusi nyata pada kemajuan masyarakat.

Organisasi ini juga tidak didesain sebagai kendaraan politik untuk kepentingan golongan atau partai politik tertentu. PA GMNI menegaskan, organisasi ini bersifat intelektual, kekeluargaan, independen dan terbuka, serta menyelenggarakan komunikasi berkelanjutan antar segenap Alumni GMNI dengan menghormati status, kedudukan, fungsi, aspirasi politik dan organisasi yang diikuti masing-masing anggotanya, dengan tetap dalam semangat kebersamaan.

Karena itu, PA GMNI tidak boleh berafiliasi pada satu partai politik tertentu. Justru harus mampu menjadi jejaring bagi alumni yang tersebar di beragam posisi, peran dan lapisan sosial masyarakat. Apalagi salah satu tujuannya adalah membangun aliansi strategis dengan semua kekuatan bangsa yang memiliki komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keberadaan PA GMNI harus mampu menjadi “Rumah Besar Kaum Nasionalis”, dimana segenap elemen masyarakat yang mencintai Pancasila dan keberagamaan di republik merasa nyaman dan aman bernaung di bawahnya.

Apalagi pada tahun-tahun belakangan ini, fenomena politik identitas semakin menguat. Perbedaan diinterpretasikan dan dipolitisasi secara ekstrim telah membuahkan pandangan “kita” dan “mereka”. Politisasi agama mendegradasi peran agama menjadi sangat profan, serta menumbuhkan kejumudan dalam beragama. Sekat perbedaan semakin dipertajam, dibalut dalam sikap konfrontatif dan agitatif telah menghadirkan politik tanpa keadaban.

Di sisi lain, gerakan yang ingin menghapuskan Pancasila dan jati diri “Merah Putih”, kemudian menggantikannya dengan faham anti keberagaman dan anti nasionalisme masih terus bermunculan, meskipun organisasi itu sudah dibubarkan.

Karena itu, kesadaran kebangsaan harus terus menerus dipupuk. Itu menjadi salah satu tugas dan kewajiban PA GMNI. Tentu tidak cukup hanya dengan glorifikasi masa lalu atau jargon semata. Ada kerja konkrit yang harus dilakukan dan dapat dilihat oleh masyarakat sebagai upaya menyusun kembali satu riwayat yang sama, kebangsaan Indonesia! Membumikan nasionalisme yang menghadirkan rasa keadilan dalam semua sektor kehidupan.

Satu hal lagi dalam menjaga jati diri “Merah Putih”, sebagaimana dikemukakan Bung Karno, “Warna-warna ini tak diputus begitu saja untuk Revolusi. Warna-warna itu berasal dari awal penciptaan manusia. Sebelum ada agama, makhluk menyembah hal-hal dasar ini. Jadi warna itu mengalami perjalanan sepanjang masa sampai pada peradaban kami sekarang. Merah adalah lambang keberanian. Putih lambang kesucian. Di dunia mistik, orang Jawa menyajikan bubur merah dan bubur putih. Bendera kami telah ada semenjak 6000 tahun yang lalu” (Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia).

Oleh: Ichwan Arifin, Mantan Ketua GMNI Semarang dan alumnus Pasca Sarjana Undip.

31/03/2021

ROMANSING

HUT GMNI ke-67: Sterilitiet GMNI, Yang Tidak Murni Terbakar Mati

by Wiwid Widjojo 31/03/2021

PROKLAMATOR – Penggalan penutup pidato yang menggelora dari Bung Karno ini dipekik dalam Konferensi Besar Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) di Kaliurang Yogyakarta sekira tanggal 17 Februari 1959, ketika organisasi pengusung Marhaenisme ini masih berusia sekitar setengah dekade.

“Lenyapkan sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat Marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati!”

Bukan tanpa alasan Bung Karno mendesak GmnI untuk melenyapkan sterilitiet di gerakan mahasiswa. Sterilitiet yang dimaksud dalam bahasa Indonesia berarti kemandulan, kemandulan baik dalam bentuk gerakan perjuangan maupun pemikiran. Kekhawatiran lebih dari setengah abad silam ini justru kian kuat dirasakan, dan kini kerap dijadikan kritik kepada entitas mahasiswa secara luas.

Perasaan ini berkecamuk dalam peran mahasiswa umum yang terus bertransformasi lebih untuk mengejar angka indeks prestasi semata. Tanpa mendalami, menghayati secara seksama terhadap disiplin ilmu masing-masing untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Orientasi kuantitas yang tiada tara ini diperparah karena tumbuh ditengah ketimpangan dan kemiskinan yang semakin menjalar di Indonesia.

Pada sisi yang lain pemikiran begitu tersita untuk menghitung rumus komersialisasi pendidikan a la Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan kesibukan menjabarkan tuntutan lulus tepat waktu, bukan pada waktu yang tepat. Sementara itu kolom media massa masih sepi dari opini gerakan mahasiswa, meja diskusi terus didominasi oleh drama atau fanatisme berlebih pada sepak bola eropa.

Mari Dekati Massa Marhaen

Secara hakikat kaum progresif revolusioner berada dalam satu barisan dengan massa marhaen yang terdiri dari tiga unsur: kaum proletar Indonesia (buruh), kaum tani melarat Indonesia, dan kaum melarat Indonesia yang lain. Namun bagi “Elit GmnI” posisi ini tidak terlampau menarik.

Hal yang paling menarik bagi mereka adalah dekat dengan politik praktis atau menjadi bagian dari kekuasan. Mengekor pada politik garis senior tidak lagi sebagai pilihan, tetapi sudah menjadi lumrah bahkan keharusan. Namun amat disayangkan tak berdampak secara sistemik kepada massa marhaen.

Dalam hal ini, ketika gerakan mahasiswa tanpa massa marhaen, maka gerakan itu akan mandul dus tak murni. Perpecahan antar “Elit GmnI” masa ini dilatari bukan lah karena ideologi dan asas, tetapi karena ada kepentingan. Kepentingan yang dimaksud juga bukan merupakan kepentingan rakyat banyak.

Sama sekali tak bermaksud menyampingkan sebagian lain kader GmnI yang tak tergolong elit, masih terus melakukan kegiatan turun basis, analisis sosial dan pengorganisasian massa marhaen.

Akan tetapi marilah merefleksikan gerakan ini yang kian hari semakin ekslusif. Karena itu juga yang menjadi alasan penyematan kata elit sebelum akronim GmnI.

Dari pelbagai kesempatan, kerangka “Elit GmnI” terformat lebih pada isu-isu kekuasan dan mainstream yang dikendalikan kepentingan penguasa, senior, bahkan media massa. Sehingga sedikit demi sedikit obor kesetiaan pada kaum marhaen terus memudar.

Untuk itu, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) GmnI ke-67 ini, kader GmnI harus lah segera kembali pada real-nya gerakan.

Kembali ke Gerakan

Sebagai tahap awal kadar kembali ke gerakan menurut Bung Karno dan sudah tentu seluruh kader pahami, dimulai dengan machtsvorming atau menyusun kekuatan dan machtsaanwending atau menggunakan kekuatan.

Artinya terlebih dahulu dengan menyingkirkan nilai individualis dan merampungkan dengan prinsip kebersamaan untuk digunakan sebagai suatu kekuatan.

Penggunaan kekuatan dilanjutkan dengan massa aksi yang non-koperatif dan radikal. Non-kooperatif yang dimaksud merupakan sikap keberpihakan pada marhaen, bukan sikap pencari jalan tengah yang kompromis.

Kemudian radikal yang dimaksud disini bukanlah suatu perilaku anarkis terapan, vandalis murni, atau cara-cara yang justru melemahkan negara. Tapi mengakar yang konsisten pada perjuangan menguatkan negara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi.

Pada akhirnya, dinamika organisasi sepatutnya dibalut dengan prinsip dalam satu barisan serasa sama bahagia. Bukan intrik yang memecah belah. Bukan kepentingan yang durjana. Pastikan terus GmnI bersama buruh tani, bersatulah segera, marhaen pasti menang!.

Angga Hermanda

Oleh: Angga Hermanda, Penulis adalah Alumni GmnI Komisariat Untirta, Serang Banten

31/03/2021

ROMANSING

Kesaksian dan Hariman Siregar

by Wiwid Widjojo 24/02/2021

Proklamator – Saya kuliah ketika kampus belum siuman benar dari semaputnya. Orde Baru belum terlalu lama – tahun 1978 – memukulnya dengan sangat keras: mengirim tank dan tentara masuk ke dalam ruang-ruang akademik dan menggiring mahasiswa ke penjara. Setahun berikutnya, terbit kebijakan bernama Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diterbitkan Mendikbud Daoed Joesoef, dan kampus benar-benar dibuat semaput. Tidak ada lagi politik dan kritik dari kampus terhadap pemerintah.

Setahun setelah NKK/BKK itulah saya masuk ke Akademi Ilmu Statistik. Kampusnya berada di jalan yang mulai ramai tetapi tak terlalu berisik di Jalan Oto Iskandar Dinata, dekat Kampung Melayu. Selama empat tahun sejak 1980 saya belajar tentang menghitung pertumbuhan penduduk, mengukur indeks kualitas hidup, mengira inflasi, belajar mengenali berbagai parameter untuk kebutuhan pengitungan kependudukan. Tetapi meski bicara tentang penduduk, yang berarti manusia, tak ada manusia dalam ilmu statistik. Kemanusiaan – yang pada akhirnya berarti tentang keadilan – absen dari semua mata kuliah kami.

Semasa SMA, saya membaca tentang dunia mahasiswa yang penuh dinamika, protes dan aksi. Sebuah dunia yang berisik. Saya mengingat Gandhi: ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, apa artinya? Semua tidak saya dapati selama di bangku kuliah, sehingga memaksa saya mencarinya di tempat-tempat seperti Taman Ismail Marzuki. Tetapi di sini pun, sajak seperti telah kehilangan kata, kecuali dari W.S. Rendra.

Pada akhirnya saya masuk ke Universitas Nasional tahun 1984, dan di sinilah saya memulai ikut memecah kesunyian. Bersama beberapa kawan, mendirikan majalah kampus “Politika” dan menurunkan laporan yang tak semata-mata berisi tentang tetek bengek di dalam universitas, tetapi mengangkat tema politik pemerintahan. Sebagai Pemimpin Redaksi Politika, saya menugaskan Parulian Manulang (sekarang wartawan senior Media Indonesia) dan beberapa reporter lain mewawancarai tokoh mahasiswa yang oleh penguasa mau dikubur terus ke kerak bumi: Hariman Siregar.

Suara Hariman bagi kami penting. Mahasiswa-mahasiswa tahun 1980-an perlu mencari tali sambung kepada gerakan sebelumnya sebelum benar-benar melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Kami mau membangun kesan bahwa kelompok-kelompok yang muncul pada kurun 1980-an ini ialah suatu gerak simultan dari sebelumnya. Ada suatu jejaring yang dengan demikian membuat penguasa berhitung bila ingin memukul. Apalagi, ini suatu kemunculan baru di puncak kedigdayaan Orde Baru. Selain dengan Hariman, kami mulai membangun kontak dengan W.S. Rendra dan Arief Budiman. Kami pun sering datang ke kantor LBH lalu mengenal Mulyana W. Kusumah, Hendardi, dan H.J.C. Princen.

Selain muncul di majalah Politika, Hariman kembali kami wawancarai di koran terbitan Unas, Solidaritas, dua tahun berikutnya. Selama itu, meski telah berhubungan secara tidak langsung, tak sekali pun saya bertatap muka dengannya. Pertemuan pertama dengan Hariman baru terjadi sesudah wawancara dengan Solidaritas terbit. Saya datang mengantar beberapa aktivis mahasiswa dari Yogyakarta: Agus Edi Santoso (Agus Lenon), M. Thoriq, Atha Mahmud, dan Muhammad Yamin. Kami datang ke markas tokoh 1974 itu di Jalan Lao Tze, Jakarta Pusat.

Jalan Lao Tze waktu itu menjadi seperti sarang veteran perang. Hariman berkumpul bersama kawan-kawannya di sana. Selain dokter-dokter lulusan UI yang pernah berjuang bersamanya di tahun 1974, ada pula alumni ITB, Jusman Syafii Djamal dengan rambut gondrong, lalu Rendra, dan Julis Usman.

Dari pertemuan pertama itu, saya dan kawan-kawan di Unas sepakat: Hariman harus dibawa ke kampus. Sudah waktunya, universitas dibuat menjadi lebih berisik. Depolitisasi kampus melalui NKK/BKK harus dilawan. Soeharto harus tahu bahwa ia tak boleh enak-enak saja merampas tanah-tanah petani, berutang dari luar negeri guna menimbun kekayaan keluarga dan kroninya sembari menggadaikan masa depan kita sebagai agunan, dan sembarangan mencap orang subversif. Tidak. Kursi kekuasaan Soeharto harus dirobohkan, bila belum mampu setidaknya digoyang-goyang sedikit biar duduknya tak lagi nyaman.

Kami juga – walau baru beberapa kali bertemu – seperti “tak sudi” bila Hariman hanya mengurusi Persija dan disayang-sayang oleh Gubernur Ali Sadikin dan Alamsyah Ratuprawiranegara. Salah-salah dia – mengingat latar belakangnya yang pernah bengal semasa sekolah – hanya sekadar sibuk berurusan dengan Japto yang mulai merajai night club di Jakarta.

Unas membuat pekan diskusi yang salah satunya mengundang Hariman, Cosmas Batubara dan Rahman Tolleng. Tetapi yang terakhir disebut ini tidak datang karena kami lupa mengonfirmasi kesediaannya tapi telanjur mengumumkan. Tema diskusi adalah “Peran Politik Generasi Muda”. Dan ini sekaligus menjadi penampilan pertama Hariman setelah gerakan 1978 dipukul Soeharto. Sambutan teman-teman mahasiswa luar biasa. Unas ramai sekali karena juga dihadiri oleh teman-teman dari kampus lain. Hariman sendiri membawa serta 30 orang temannya.

Kala itu, Unas seperti oase bagi aktivis di Jakarta. Teman-teman dari Bogor, Bandung, Yogyakarta, Lampung, Solo, termasuk Universitas Indonesia kerap datang pada diskusi-diskusi yang kami selenggarakan di kampus Pejaten. Ada Satrio Arismunandar dari FTUI, Kelompok Studi Proklamasi yang dikoordinir Denny JA, Kelompok Studi Teknologi yang dikelola Taufik Razen dan Hamid Dipopramono, Bambang Beathor Suryadi dari Universitas Pancasila, lalu Pramono Anung (Satgas Forum Komunikasi Himpunan dan Jurusan ITB). Ciri gerakan 1980-an ialah ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok diskusi. Selain yang dibentuk Denny JA, di Bandung muncul kelompok diskusi yang dikelola Dedi Triawan di ITB, Helmy Fauzi dkk. di Unpad, atau yang di luar kampus seperti digagas Hari Wibowo (Harwib) dengan nama Kelompok Studi Pojok Dago. Unas sendiri muncul dengan pers mahasiswa intra kampus. Seluruhnya saling berkomunikasi agar jaringan antar aktivis mahasiswa kian kuat.

Puncak dari jaringan ini, menurut saya, ditandai dengan kedatangan Andreas Harsono, aktivis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga datang ke “Kandang Sapi”, di Jalan Siaga, Pasar Minggu. “Kandang Sapi” ini tempat kos saya bersama dua mahasiswa Unas satu angkatan: Imron Zein Rolas dan Nurdin Fadli. Belakangan ikut pula bergabung Imran Hasibuan (Ucok), junior di kampus. Kemudian tempat kos ini kami jadikan Sekretariat Depot Kreasi Jakarta Forum. Kedatangan Andreas Harsono ialah meminta agar Unas dan teman-teman di Jakarta membantu advokasi petani-petani di Surakarta yang menjadi korban pembangunan waduk Kedung Ombo. Tak lama, terbentuklah Komite Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO) yang melibatkan mahasiswa Salatiga, Yogyakarta, Solo, Jakarta, dan Bandung. Bersama-sama kami menggelar aksi serentak di tiga titik berbeda.

Sekali lagi saya bertemu Hariman untuk keperluan ini. Spontan ia mengirimkan obat-obatan dan berbagai vitamin. Bagi saya bantuan itu biasa saja. Yang tidak biasa adalah perkataan Hariman kala itu hingga membuat saya seperti tersentak dari ketidaksadaran. Katanya, “sekarang kalian sudah masuk (wilayah) politik, bukan (semata) gerakan moral.”

Dari awal, karena niatnya memang membuat duduk Soeharto tidak nyaman, kami sadar tentang risiko. Mendengar pernyataan bahwa kami sudah berpolitik, tetap saja telinga jadi gatal-gatal. Kami merasa tetap sebagai gerakan moral. Tapi, ada rasa gengsi juga untuk kaget, makanya saya bilang, “Memang kenapa, Bang? Namanya melawan Soeharto ya harus dengan cara-cara politik.”

“Mir, kalau sudah berpolitik, lo nggak bisa sekadar mengandalkan hati nurani, ada rasionalitas juga,” tutur Hariman. Ia meminta saya bersiap menerima kekalahan-kekalahan dan mulai berpikir tentang strategi dan taktik. Termasuk bagaimana menjadikan kekalahan sebagai modal membangun gerakan perlawanan lebih besar lagi. Saya merekam perkataannya dalam ingatan sampai sekarang. Ketika Soeharto tetap meresmikan, dan air waduk masuk ke rumah-rumah rakyat yang bertahan, saya jadi tahu arti rasional yang dimaksud Hariman.

Bulan Mei 1988, kawan-kawan di Yogyakarta – Bonar Tigor Naipospos, Bambang Subono dan Bambang Isti Nugroho – ditangkap lalu dipenjara karena dianggap menyebarkan ajaran komunisme Marxisme/Leninisme. Mereka sebetulnya hanya mengedarkan buku roman karangan Pramoedya Ananta Toer. Tapi, Orde Baru menganggap tindakan mereka berbahaya. Selama mendampingi Coki (panggilan akrab Bonar Tigor), saya tinggal sementara di Yogyakarta. Komunikasi dengan Hariman rutin dilakukan melalui Nuku Soleman (almarhum) yang kemudian dipenjara Soeharto karena stiker SDSB (Soeharto Dalang Segala Bencana).

Miring ke Kekuasaan

Bila dihitung, meski telah berkenalan dan berkomunikasi dengan Hariman selama lebih dari 20 tahun, intensitas perjumpaan – hampir setiap hari – terjalin sejak 10 tahun terakhir. Pada masa pemerintah Habibie, saya dan Hariman malah sempat berseberangan. Saya terang merasa kecewa ketika Hariman berada dalam pemerintahan B.J. Habibie. “Ngapain abang jadi anggota MPR segala?”

“Gue cuma bantu Habibie, Mir. Dia teman gue.”

“Teman apa? Sejak kapan jadi teman Habibie?” Setahu saya, Hariman hanya berteman dengan Fanny Habibie. Jadi, saya kira – kala itu – Hariman tengah miring-miring ke kekuasaan.

Hariman hanya diam tak menjawab pertanyaan saya itu. Tapi beberapa waktu setelah itu saya merasa betapa lugunya saya kala itu. Saya tak melihat Hariman sebagai orang politik yang tengah mengambil ruang politik. Belakangan saya dengar, sikap saya kala itu sama seperti sikap Profesor Sarbini – mertuanya Sarbini pun konon marah mengetahui Hariman terlibat dalam pemerintah Habibie. Tapi sesungguhnya Hariman tengah memanfaatkan celah pada ruang politik. Sehingga saya merasa, baik saya maupun Prof. Sarbini, naif.

Pada fase ini Hariman sepenuhnya sadar dengan risiko yang ia hadapi. Banyak orang menuduh bahkan mencela ia tengah haus terhadap kekuasaan. Ada orang yang menganggap dia oportunistis. Dan Hariman diam saja terhadap tudingan itu. Tapi, akhirnya saya memahami bahwa dia memberi manfaat positif. Betapapun, sedikit banyak dengan keterlibatannya di inner circle Habibie, beberapa keputusan pemerintah keluar. Seperti pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, juga tentang dwifungsi TNI, dan yang lebih penting ialah retool orang-orang Soeharto oleh Habibie di kabinet dan DPR. Ini sekaligus menjaga keseimbangan politik dalam arti mengimbangi desakan kuat orang-orang ICMI yang meminta “jatah” kekuasaan. Keberadaan Hariman mengganjal ambisi ICMI. Setiap pagi ia diundang Habibie untuk sarapan dan memberikan beberapa saran politik. Termasuk saran perubahan paket UU politik tahun 1985 yang menjadi isu gerakan reformasi.

Mengapa dia sadar betul tentang risiko itu? Karena terbukti di satu sisi dia dianggap orang Habibie, namun ia tetap membantu gerakan anti-Habibie. Termasuk anak-anak UI yang ingin mendemo Habibie. “Ini hitung-hitung premi asuransilah,” candanya ketika membantu mahasiswa.

Kami tak sehaluan, tapi tetap saling memahami. Terbukti ketika ada teman yang melapor, “Amir ini anti-Habibie, Bang Hariman hanya menjawab, “Ah sudahlah…, kau tahu apa.”

Melewati usia 60 tahun, melewati berbagai fase politik sejak Orde Baru hingga reformasi, pastilah membuat Hariman menjadi makin matang melihat kondisi Indonesia. Ia, misalnya, yang pernah mengalami pasang-surut kehidupan di Republik ini – bahkan pernah mengenyam yang namanya berada di ring kekuasaan, tidak serta merta merasa frustrasi dengan keadaan sekarang yang sungguh membingungkan. Kondisi sekarang, ketika demokrasi sebatas prosedural dan tidak menyentuh substansi yang diamanatkan oleh reformasi, cenderung membuat orang frustasi.

Hariman tidak. Ia tidak bertingkah seperti penguasa sekarang yang infantil, bahkan ketika infantilisme itu sah saja dialami Hariman. Kita tahu, dalam psikodinamika, kondisi psikologi orang kerap ditentukan oleh fiksasi yang pernah ia alami. Ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kecemasan, mekanisme regresi muncul yang pada mulanya laten. Tetapi, infantilisme laten itu sebatas termanifes dalam guyon saja di antara kami: ketika keinginan-keinginan dari gagasannya tak dijalankan oleh kami, ia ngambek. Bagi kami di Jalan Lao Tze itu lebih terasa sebagai keakraban ketimbang betulan ngambek.

Karenanya, saya bisa pastikan: ia satu dari sangat – harus ditegaskan sangat – sedikit orang yang memahami betul kondisi kejiwaan bangsa Indonesia. Ia harus didengar. Pada titik ini, saya – seperti pada awal 1980-an – merasa tidak keliru ketika membukakan ruang untuk Hariman berbicara. Dan bisa saya pastikan juga: suaranya sangat keras. [Kesaksian Amir Husin Daulay dalam buku Hariman & Malari]

24/02/2021

ROMANSING

Bung Karno dan NU

by Proklamator 02/07/2020

Bagi Bung Karno, mencintai NU tidak berbeda dengan mencintai rakyatnya karena organisasi NU juga berisi masyarakat Indonesia yang begitu mencintai negaranya. Sebab itu, tak ada alasan untuk seorang Bung Karno mencintai NU.

Hal itu ia tegaskan ketika menyampaikan pidato pada Harlah ke-40 NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 31 Januari 1966.

Saat itu puncak Harlah Akbar tersebut dihadiri oleh 100.000 orang lebih warga NU yang memadati Stadion GBK hingga memenuhi segala lini stadion dan meluber hingga keluar. Mun’im menulis, Harlah NU yang sangat fenomenal adalah Harlah ke-40 yang dihadiri oleh ratusan ribu Nahdliyin dari seluruh Indonesia. Walaupun stadion tidak muat sehingga hadirin tumpah-ruah di jalanan, tetapi suasana tetap tertib.

Selain itu, Bung Karno juga mengamanatkan peneguhan Pancasila kepada seluruh warga NU. Hal ini cukup berasalan, karena Pancasila juga turut disusun oleh salah satu tokoh NU saat itu, KH Abdul Wahid Hasyim, ayah Gus Dur. Jelas NU dengan segenap elemen bangsa lain mempunyai saham dalam pendirian negara ini.

Oleh karena itu, NU mempunyai kewajiban menjaga tetap tegaknya Indonesia berdasarkan Pancasila dan pilar-pilar negara lainnya seperti UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Secara jelas Bung Karno berkata dalam amanat di peringatan Harlah ke-40 tersebut, “Kalau unsur Pancasila pada alim ulama teguh dalam batin, negara kita akan menjadi negara yang paling baik di seluruh dunia”.

Hal itu dikatakan Bung Karno saat menguraikan kembali tentang malam menjelang 1 Juni 1945, yakni jelang lahirnya Pancasila.

Pada kesempatan itu, Bung Karno juga menyinyalir adanya banyak kebohongan yang dilemparkan di dalam dan di luar negeri tentang dirinya.

Hubungan Soekarno dengan para ulama pesantren begitu erat dalam meletakkan dasar-dasar pendirian bangsa selain berjuang melawan kolonialisme. Seperti ketika proses merumuskan Pancasila. Proses perumusan dasar negara ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan yang sengkarut terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh KH Wahid Hasyim merupakan prinsip tauhid dalam Islam. Tetapi, kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam.

Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan. Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila Ketuhanan yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menilai dan mencermati apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh KH Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila.

Mereka menuju Jombang untuk menemui KH Hasyim Asy’ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan rombongan. Setelah mendengar maksud kedatangan rombongan, Kiai Hasyim Asy’ari tidak langsung memberikan keputusan. Prinsipnya, Kiai Hasyim Asy’ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua.

Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan tirakat.

Oleh: Fathoni Ahmad, Jurnalis dan Kader Muda NU

02/07/2020

ratusan kader banteng jaktim napak tilas ke rengas dengklok WFSv7SabON

ROMANSING

Napak Tilas, Kader Banteng Jaktim Kunjungi Rengas Dengklok

by Proklamator 11/11/2019

Proklamator – DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur menggelar Napak Tilas Sejarah dengan Parade Sepeda Motor ke Rengas Dengklok, Jawa Barat.

Napak Tilas ini mengambil titik start di Kantor DPC PDI Perjuangan di Duren Sawit, Jakarta Timur dan berakhir di Monumen Kebulatan Tekad dan Rumah Sejarah di Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

“Kegiatan Napak Tilas Sejarah tahun ini dalam bentuk Parade Sepeda motor, diikuti oleh 300 Sepeda Motor atau kurang lebih 600 Orang yang terdiri dari Masyarakat Umum, Pengurus, Sayap, Badan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan Se Jakarta Timur,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo di Jakarta, Minggu (10/11/11).

Lebih lanjut anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A ini menjelaskan dipilihnya Rengas Dengklok, karena pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok adalah tempat dibuatnya draft naskah Proklamasi Kemerdekaan RI.

“Di tempat ini para pemuda seperti Soekarni, Chairul Saleh, Wikana dkk merundingkan gagasan untuk memproklamirkan Indonesia Merdeka bersama Tokoh Bangsa Ir. Soekarno dan Moh. Hatta,”paparnya,

Rio mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa Rengas Dengklok menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia, sudah selayaknya DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur menjadikan Rengas Dengklok sebgai tempat untuk Merefleksikan sejarah akan berdirinya Negara Republik Indonesia yang sangat majemuk, berbeda adat istiadat serta perbedaan agama sebagai bagian dari gerakan JASMERAH (jangan pernah meninggalkan sejarah).

Napak Tilas Sejarah dengan Parade Sepeda Motor ke Rengas Dengklok, Jawa Barat.

Menurut Rio, napak tilas ke Rengas Dengklok memiliki banyak arti bagi generasi saat ini. Apalagi ditengah dinamika politik sekarang yang menjurus kepada perpecahan bangsa. Hal yang lebih mengerikan lagi, kata Rio, adalah hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Untuk itu, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur dalam gelaran acara Napak Tilas Hari Pahlawan melakukan aksi Parade Motor Rengas Dengklok dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan partai menuju soliditas dalam mengawal keutuhan bangsa yang diwujudkan dalam cita-cita Proklamasi Indonesia Merdeka,” ujarnya.

Napak Tilas Sejarah tersebut juga menyampaikan pesan-pesan kebangsaan sekaligus sikap terhadap dinamika politik yg terjadi saat ini, antara lain; Pertama, menjadikan Momentum Hari Pahlawan sebagai media untuk mengkampanyekan semangat Nasionalisme dan Patriotisme Bangsa demi menjaga Cita-Cita Proklamasi dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, Rio mengajak seluruh komponen Bangsa untuk membumikan Pancasila secara terus menerus, menjadikan Pancasila sebagai Jalan Hidup berbangsa serta melawan segala bentuk Isme yang merongrong Pancasila (Seperti Terorisme, separatisme, Khilafah, Intoleran dan Anti Kebhinekaan) dan Ketiga, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur mengajak seluruh jajaran pengurus dan simpatisan PDI Perjuangan serta masyarakat luas untuk memiliki sikap kepedulian terhadap monumen-monumen bersejarah Seperti Tugu Kebulatan Tekad, Rumah Sejarah Rengas Dengklok dan banyak tempat bersejarah lainnya yang ada di Jakarta.

11/11/2019

Wakil ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. PROKLAMATOR

ROMANSING

Basarah Soal Tionghoa dan Arab di Sumpah Pemuda, Ini Peran Mereka

by Proklamator 29/10/2019

Proklamator – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan kongres pemuda di tahun 1928 menjadi bukti otentik bahwa segenap pemuda-pemudi sepakat menanggalkan identitas kedaerahan (etnonasionalisme). Mereka pun melebur ke dalam identitas tunggal ke-Indonesia-an.

“Pesan kebangsaan dari sumpah pemuda adalah semangat persatuan nasional. Karena itulah tidak mengherankan, jika dalam Kongres Pemuda II begitu kental dengan simbol-simbol persatuan,” ujar Basarah, Minggu (27/10/2019).

Wakil Ketua MPR tersebut pun mengatakan “Sebagai contoh, mengapa saat itu tidak Bahasa Jawa yang dipilih sebagai bahasa persatuan, sebab Bahasa Jawa dianggap memiliki stratifikasi sosial yang ketat dan berkebudayaan tinggi, padahal bangsa yang hendak diwujudkan adalah bangsa egaliter,” imbuhnya.

Basarah menilai jika bahasa Jawa dipilih sebagai bahasa persatuan, maka kesan yang muncul akan lebih mengukuhkan posisi dominan orang Jawa dan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa yang akan dibentuk. Demi persatuan nasional maka dipilihlah bahasa melayu.

“Bahasa melayu adalah Lingua Franca (bahasa perhubungan) yang menjembatani pergaulan antar suku dan perdagangan serta antar wilayah. Bahasa Melayu terbuka dan demokratis sehingga terpilih sebagai Bahasa Persatuan,” jelas dosen tetap Pascasarjana Universitas Islam Malang .

Dijelaskan Basarah, pelajaran penting lain yang bisa dipetik dari momentum sumpah pemuda adalah soal peran dan partisipasi peranakan Tionghoa dan keturunan Arab. Tempat yang digunakan sebagai lokasi deklarasi sumpah pemuda tahun 1928 di Jalan Kramat Raya Nomor 106 (kini Museum Sumpah Pemuda) adalah rumah milik peranakan Tionghoa Sie Kong Liong.

Kemudian empat orang peranakan pemuda juga hadir dalam Kongres Pemuda II. Mereka adalah Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Liauw Tjoan Hok, dan Tjio Djin Kwie.

Selanjutnya surat kabar berbahasa Melayu-Tionghoa, Sin Po adalah adalah surat kabar yang pertama kali memuat lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman, dimuat pada edisi mingguan No. 293 tanggal 10 November 1928.
Sejarah, kata Basarah mencatat peran AR Baswedan dalam menggelorakan semangat sumpah pemuda di kalangan peranakan Arab. AR Baswedan menjadi motor penggerak sumpah pemuda keturunan Arab yang dilaksanakan di Semarang pada 4 Oktober 1934.

Ada tiga pernyataan sumpah pemuda Keturunan Arab. Pertama, Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Kedua, Peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri (mengisolasi diri), dan Ketiga, peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

“Inilah pesan kebangsaan penting yang bisa kita teladani. Bahwa sejak awal fondasi bangsa Indonesia adalah keberagaman. Puspa ragam kemajemukan tersebut, tidak hanya sebagai modal utama bangsa Indonesia, melainkan sebagai warisan dari generasi terdahulu. Karena itulah sudah menjadi kewajiban bagi generasi penerus untuk menjaga dan merawatnya,” terang Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu.

Dia juga menyoroti dinamika kehidupan pemuda di era milenial. Menurutnya ada banyak perbedaan mencolok antara pemuda dahulu dengan pemuda kekinian. Sumpah pemuda sepakat menyatukan perbedaan dengan memperkuat identitas nasional, sedangkan pemuda di era kekinian justru sibuk memperdebatkan perbedaan.

Dulu Pemuda menghasilkan sumpah pemuda. Namun kini, sebagian pemuda mendeklarasikan sumpah khilafah. Sumpah pemuda sepakat menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dan simbol persatuan, namun pemuda di era milenial justru mencampuradukan Bahasa Indonesia dengan bahasa asing.

“Sebagai bangsa Indonesia kita wajib bangga dengan Bahasa Indonesia. Terlebih Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Perpres tersebut tidak hanya sebagai upaya meneguhkan identitas kebangsaan, melainkan sebagai upaya memperkokoh karakter bangsa,” pungkas Basarah.

29/10/2019

ROMANSING

Pemuda Kiri Dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

by Proklamator 10/09/2019

17 Agustus 1945, kita memproklamirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tentu saja, dalam suasana penuh makna, kita patut mengingat jasa pemuda-pemuda kiri.

Andil pemuda kiri pada proklamasi kemerdekaan cukup besar. Mereka adalah kader-kader komunis dan sosialis. Tanpa pemuda-pemuda itu, jalannya proklamasi kemerdekaan mungkin tidak berjalan lancar. Boleh jadi bukan tanggal 17 Agustus 1945.

Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-Orang Kiri Di Persimpangan Kiri Jalan, berkesimpulan bahwa terdapat sejumlah kader komunis yang bekerja keras sekali untuk melincinkan jalannya Proklamasi. “Tanpa Wikana dan juga Mr Subardjo jalannya proklamasi kemerdekaan tidaklah akan begitu berjalan lancar,” kata Gie.

Sayang, karena sejarah ditulis oleh pemenang, dan rezim Orde Baru yang anti-komunis itu jadi pemenangnya, maka kontribusi pemuda-pemuda kiri itu disamarkan dalam perjuangan menyiapkan Proklamasi kemerdekaan.

/1/

Di bawah pendudukan Jepang, orang-orang kiri membangun organisasi anti-fasis yang bergerak di bawah tanah, seperti Gerakan Anti-Fasis (Geraf) yang dipimpin oleh Widarta dan Amir Sjarifuddin (PKI), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom) oleh Aidit, Gerakan Indonesia Baru oleh Wikana dan lain-lain. Juga ada gerakan bawah tanah yang digerakkan oleh Sjahrir.

Gerakan bawah tanah pemuda kiri itu terpusat di Asrama Menteng 31. Tokoh-tokohnya, antara lain: Wikana, Aidit, Adam Malik, Chaerul Saleh, AM Hanafie, Darwis, Djohar Nur, Sukarni dan lain-lain. Kelompok ini yang memainkan peranan penting dalam mendesakkan Proklamasi kemerdekaan.

Pada bulan Agustus 1945, Jepang mulai terjepit di dalam perang Asia Timur Raya. Desas-desus mengenai kekalahan Jepang mulai tercium di Jakarta, terutama di kalangan pemuda. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu.

Tanggal 14 Agustus 1945 malam, berita kekalahan Jepang terdengar oleh Aidit. Dia bergegas menghubungi Wikana. Keduanya sepakat mengorganisir rapat pemuda pada 15 Agustus 1945. Mereka berdua yang berkeliling mensosialisasikan rencana rapat.

Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 19.00, pertemuan dengan berbagai kelompok gerakan pemuda berlangsung di belakang Institut Bakteriologi Pegangsaan. Turut hadir: Aidit, Wikana, Chaerul Saleh, Djohar Nur, Subadio, Suroto Kunto, Pardjono, Abubakar, Armansjah dan Sudewo.

Rapat itu menghasilkan keputusan: proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilakukan. Mereka juga mengusulkan agar Proklamasi itu dibacakan oleh Sukarno dan Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, di rapat itu Aidit mengusulkan agar Presiden pertama Indonesia adalah Sukarno.

Untuk menyampaikan hasil rapat kepada Sukarno, rapat kemudian mengutus 4 orang: Wikana, Aidit, Subadio dan Suroto Kunto. Malam itu juga, sekitar pukul 21.00 WIB, mereka tiba di kediaman Sukarno di Pegangsaan Timur 56. Wikana bertindak sebagai juru bicara dari utusan pemuda itu.

Mendapat sosialisasi dari pemuda itu, Sukarno mengatakan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia minta diberi kesempatan berunding dengan tokoh-tokoh pemimpin lainnya. Pemuda mempersilahkan. Kebetulan, di rumah Sukarno malam itu sudah berkumpul tokoh-tokoh lain, seperti Hatta, Subardjo, Iwa Kusumasumantri dan lain-lain.

Usai berunding, Hatta keluar menemui pemuda. Pada intinya, para tokoh menolak inisiatif pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. “Pada pembicaraan kami berempat, kami memperoleh kata sepakat bahwa apabila pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam itu juga, lebih baik mereka mencari pemimpin sebagai penyokong revolusi,” tulis Hatta di memoarnya, Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, terbitan Kompas. 2011.

Tanggal 15 Agustus, tengah malam, berbagai kelompok pemuda kembali menggelar rapat di Tjikini 71. Pertemuan kali ini lebih luas dari pertemuan sebelumnya, karena melibatkan Dr Muwardi dari Barisan Pelopor Istimewa, kelompok Sukarno, dan beberapa anggota PETA.

Rapat itu menyepakati proklamasi kemerdekaan harus segera dilakukan. Dan, karena para pemimpin menolak menyatakan proklamasi itu, maka proklamasi itu akan dilakukan oleh rakyat Indonesia.

Nah, untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan ketika Proklamasi diumumkan, para pemuda sepakat mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok, sebuah daerah yang dikuasai kelompok anti-fasis di Jawa Barat.

Tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Sukarno dan Hatta dijemput dari rumah masing-masing. Mereka langsung diboyong ke Rengasdengklok. Di sana mereka ditempatkan di sebuah rumah milik Tionghoa, I Siong. Di Rengasdengklok, perundingan antara Sukarno-Hatta dengan pemuda perihal kemerdekaan kembali berlanjut. Namun, lagi-lagi tidak ada kata sepakat.

Di Jakarta, pada waktu yang sama, para pemuda sedang menyiapkan aksi proklamasi kemerdekaan. Mereka membentuk semacam Presidium Revolusi. Mereka juga mulai mengagitasi massa-rakyat untuk mengikuti aksi revolusi itu.

Juga, siangnya, sempat terjadi pertemuan antara pemuda, antara lain Wikana, Chaerul Saleh, Suroto Kunto dan Djohar Nur, dengan perwakilan PETA. Mereka membicarakan persiapan aksi revolusi untuk Proklamasi kemerdekaan. Namun, belakangan, PETA/Heiho menyatakan tidak siap.

Sementara itu, kabar hilangnya Bung Karno mulai merebak. Sore harinya, Subardjo menjemput Sukarno di Rengasdengklok. Kemudian terjadi lagi pendiskusian antara Sukarno, Hatta, Subarjo dan pemuda soal Proklamasi Kemerdekaan.

Pertemuan kali itu membuahkan hasil: Proklamasi Kemerdekaan akan dibacakan malam itu juga. Menjelang malam, rombongan Sukarno-Hatta kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Sukarno, Hatta dan Subardjo menyiapkan Proklamasi Kemerdekaan. Mereka memilih tempat Laksama Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Subardjo beralasan, rumah tersebut aman dari intaian militer Jepang.

Rencana awalnya, Proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, di tengah lautan massa-rakyat. Tetapi Sukarno berpendapat lain. Menurut dia, Proklamasi di tempat umum, dengan rapat umum, bisa memancing bentrokan dengan militer Jepang. Akhirnya, Proklamasi dipindah ke halaman rumah Sukarno: Pegangsaan Timur 56, Tjikini, Jakarta.

Pada 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, Proklamasi Kemerdekaan RI dilangsungkan. Suara Sukarno, mewakili bangsa Indonesia, mengumumkan pernyataan merdeka itu. Dalam suasana yang sangat sederhana: tidak ada music pengiring, tidak ada protokol, mikrofon yang dipakai hasil curian dari stasiun radio Jepang, kain bendera merah-putih hasil jahitan Fatmawati, dan tiang bendera berasal dari batang bambu yang baru dipotong.

/2/

Begitulah, orang-orang kiri punya andil besar pada terwujudnya Proklamasi Kemerdekaan. Usai proklamasi, pemuda-pemuda itu juga yang berjibaku menyebarluaskan berita proklamasi itu kepada rakyat luas dan dunia: melalui radio, koran, mural di trem/kereta api, famplet, dan lain-lain.

Mereka juga yang membangun Barisan Pelopor dan Angkatan Pemuda Indonesia (API) untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan. API dipimpin oleh Wikana dan anggotanya terdiri dari Chaerul Saleh, Aidit, Darwis, AM Hanafie, Kusnandar, Djohar Nur dan Chalid Rasjidi.

Para pemuda ini juga yang mengorganisir Rapat Umum untuk membela kemerdekaan di lapangan Ikada, pada 19 September 1945. Jumlah massa rakyat yang hadir hampir 200 ribu orang. Sembari menunggu kedatangan Sukarno di rapat umum itu, Aidit naik ke panggung dan memandu massa menyanyikan Indonesia Raya dan Darah Rakyat.

Rudi Hartono

10/09/2019