Check and Balance, GMNI Mojokerto Bentuk BSO Rumah Analisis Kebijakan Publik - Ever Onward Never Retreat
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kader Mahasiswa yang tergabung dalam DPC GMNI Mojokerto membentuk Badan Semi Otonom yakni Rumah Analisis Kebijakan Publik (RAKP) di Mojokerto pada Jum'at (05/08/2022)/ Dok Istimewa

+62

Check and Balance, GMNI Mojokerto Bentuk BSO Rumah Analisis Kebijakan Publik


Proklamator ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mojokerto membentuk Badan Semi Otonom (BSO) bernama Rumah Analisis Kebijakan Publik (RAKP). Pembentukan tersebut sebagai gebrakan untuk tempat diskusi terkait kebijakan pemerintah. Kegiatan ini dibuka dengan diskusi tentang hukum dengan tema “Antara Pembahruan Hukum dan Ancaman Terhadap Kebebasan Warga Negara” dengan pemateri Bung La ode pada hari Jumat (05/08/2022) di Sekretariat Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al Anwar.

Pembentukan BSO tersebut dalam rangka memberikan wadah bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terutama memberikan kritik dan saran berupa gagasan yang bersifat inovatif kebijakan publik oleh pemerintah. Ajang ini merupakan ajang akademis yang berdiskusi berdasarkan teori, landasan hukum dan fakta yang berkembang di masyarakat saat ini.

Langkah pembentukan BSO ini didukung oleh semua DPK GMNI yang ada di Mojokerto. “Kami sangat setuju dan mendukung gerakan ini, semoga hal ini bermanfaat dan berumur panjang,” ungkap bung Yusril sebagai Ketua DPK GMNI Universitas Mojokerto.

RAKP diharapkan akan mengkaji kebijakan publik dan hasilnya bisa dijadikan sebuah kritikan kepada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. “Semoga ini menjadi langkah awal kita menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang hasilnya bisa menjadi kritikan kepada pemerintah,” harap bung Arry Sekretaris DPC GMNI Mojokerto.

Sebagai organisasi ekstra kampus yang kader-kadernya berstatus mahasiswa, GMNI harus menggerakkan fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control sehingga hal ini perlu dilakukan. “Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, perlu kita kaji dan  kritisi supaya kebijakan itu bisa di perbaiki sesuai dengan kepentingan masyarakat,” kata bung Irul Ketua GMNI Mojokerto.

Baca Juga:   Di Cilacap, Ganjar dan Jokowi Dihabisi Masyarakat

Click to comment

Advertisement
close