Home Literasi Genosida Intelektual Kiri Indonesia Pasca 1965

Genosida Intelektual Kiri Indonesia Pasca 1965

by Proklamator
Genosida Intelektual Kiri Indonesia Pasca 1965

Sejarawan Universitas Gadjah Mada Dr Abdul Wahid mengemukakan hipotesa terjadinya genosida intelektual di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia pasca peristiwa 1965. Hal itu ditandai dengan pemecatan dan penyingkiran ribuan dosen dan mahasiswa yang dituding sebagai elemen kiri.

Hal itu dikemukakan Dr Abdul Wahid dalam kuliah umum di kampus Melbourne University, pada Kamis, 11 November 2016 malam. Kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Herb Feith Foundation, Indonesia Initiative dari Faculty of Arts, serta Indonesia Forum itu bertema “Was It an Intellectual Genocide? The Elimination of Leftist Elements in the Indonesian Higher Education, 1965-1980”.

Dikatakan, salah satu sektor yang masih belum banyak dikaji secara terinci adalah dunia kampus atau pendidikan tinggi. Kajian Dr Wahid yang didasarkan atas berbagai sumber primer dan wawancara, mencoba menganalisis bagaimana kampanye anti komunis yang dijalankan Orde Baru berubah menjadi genosida intelektual, yang mengubah kehidupan akademik dan pengelolaan universitas di Indonesia.

Dijelaskan, sejak era Demokrasi Terpimpin seluruh elemen bangsa diarahkan untuk mendukung revolusi yang didengungkan Presiden Sukarno. “Universitas pun harus ambil bagian dan menjadi alat revolusi,” jelasnya.

Dalam perkembangannya, Demokrasi Terpimpin dengan ideologi Nasakom dipandang lebih banyak menguntungkan PKI. Dan di era inilah pula lahir berbagai lembaga pendidikan yang berafiliasi atau terkait dengan PKI seperti Universitas Rakyat, Akademi Aliarcham dan lainnya.

Gerakan mahasiswa dan intelektual kiri pun sangat menonjol seperti CGMI, IPPI, HSI serta Serikat Pekerja Pendidikan. “Nasakom pun masuk kampus dan mewarnai kehidupan kemahasiswaan melalui berbagai organisasi mahasiswa yang saling bersaing,” kata Dr Wahid.

Sejak 1959 elemen kiri ini sangat agresif dalam mempengaruhi kehidupan kampus, bahkan ada dosen yang dipecat karena dianggap tidak mendukung Nasakom.

Salah satu dokumen yang ditampilkan dalam kuliah umum Dr Abdul Wahid, berupa piagam penghargaan dari Komandan RPKAD kepada UGM terkait operasi menumpas Gestapu/PKI di Jawa Tengah. (Foto: istimewa)

Di sisi lain perkembangan pendidikan tinggi cukup pesat, dari 8 universitas negeri menjadi 39 universitas negeri di tahun 1963. Selain itu dari 112 universitas swasta menjadi 228 di tahun 1965.

“Secara keseluruhan terdapat 355 universitas dan akademi dengan 278 ribu mahasiswa,” jelas Dr Wahid, yang mendapatkan PhD-nya dari Utrecht University, Belanda.

Aspek lain dari kondisi sebelum peristiwa 1965 adalah giatnya kerjasama pendidikan tinggi Indonesia dengan dunia internasional baik dari Barat maupun Timur. Negara-negara Barat cenderung membantu capacity building sementara negara Blok Timur membantu di sektor pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :   Kritik Kritis Madzhab Frankfurt

“UGM misalnya, mendapatkan bantuan pengembangan laboratorium atom dari Uni Sovyet,” katanya.

Namun setelah terjadi peristiwa 1965, Menteri Pendidikan Tinggi saat itu langsung menerbitkan SK Nomor 1 tahun 1965 yang menutup 14 institusi pendidikan tinggi yang disinyalir terkait dengan PKI.

Dalam keputusan Menteri PTIP selanjutnya 2 universitas PKI juga ditutup serta organisasi mahasiswa CGMI dinyatakan terlarang.

“Sejak itu, proses skrining berlangsung di seluruh lembaga pendidikan tinggi, namun hasilnya hingga kini masih tertutup. Hanya segelintir universitas yang melaporkan hasil skrining ini,” jelas master lulusan Leiden University ini.

Proses skrining di lingkungan pendidikan tinggi dijalankan dengan melibatkan unsur militer, selain tim skrining dari lingkungan kampus sendiri.

Hasilnya, di UGM misalnya tercatat 115 orang dosen dan staf yang disingkirkan bersama 3.006 orang mahasiswa. Mereka ini kemudian menjadi tahanan politik (Tapol).

Data yang disampaikan Dr Wahid menyebutkan, di Unpad ada 25 dosen dan staf serta 227 mahasiswa yang disingkirkan, sedangkan di IKIP Bandung 17 dosen dan 63 mahasiswa.

Di Undip tercatat 17 dosen sedangkan di USU Medan ada 5 dosen dan 10 mahasiswa yang disingkirkan.

Selanjutnya di Universitas Andalas Padang ada 39 mahasiswa serta di Universitas Hasanuddin Makassar 95 dosen dan staf disingkirkan.

Data yang disampaikan Dr Wahid juga menyebutkan bahwa Universitas Sam Ratulangi Manadi menyingkirkan 24 dosen dan 100 mahasiswa yang dicap kiri sedangkan di IKIP Manado ada 19 mahasiswa.

Terakhir di Universitas Mulawarman ada 299 dosen dan staf serta 3.464 orang mahasiswa yang disingkirkan karena dianggap tidak bersih lingkungan.

“Universitas Indonesia tidak ada laporan hasil skrining ini namun diperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dari GMNI ASU yang disingkirkan,” katanya.

“Proses skrining ini di antaranya membuat dosen menjadi mata-mata,” kata Dr Wahid.

Proses skrining itu, kata Dr Wahid, terus berlanjut hingga tahun 1987 termasuk hingga ke perekrutan dosen. “Sejak 1987 hingga 1998, tim itu diubah menjadi tim penelitian khusus (litsus),” jelasnya.

Dampak lainnya dari peristiwa 1965 adalah terjadinya penyitaan aset-aset lembaga pendidikan milik PKI dan afiliasinya. “Namun tidak kalah pentingnya adalah hilangnya ribuan generasi intelektual kosmopolitan di Indonesia,” katanya.

Baca Juga :   Benarkah Poligami Sunah? Ini Fakta Penting Dibalik Pernikahan Rasulullah SAW

Di antara para korban yang disingkirkan itu adalah Dr Busono Wiwoho (UGM), Prof. Tjan Tjoe Som (UI), Dr Gunawan Wiradi (IPB).

Selain itu, buku-buku literatur kiri hilang dan dilarang bersamaan dengan hilangnya tradisi teori-teori kritis. “Muncul budaya ketakutan dan self sensorship di kalangan akademis,” jelas Dr Wahid lagi.

Dari paparan itu, Dr Wahid mengajukan hipotesa telah terjadi semacam genosida intelektual yang ditandai dengan adanya niat yang jelas untuk menghilangkan suatu kelompok yang menjadi sasaran berdasarkan ideologi.

Gagasan nasionalisme, yang mulai merambah Nusantara sejak permulaan abad ke-20, tidaklah berwajah tunggal. Ia punya tendensi yang beragam.

Meskipun nasionalisme Indonesia dialasi oleh latar-belakang yang sama, yaitu penindasan kolonial, tetapi proyek masa depan bersama yang diimajinasikan berbeda-beda. Tergantung pada bacaan, corak berpikir dan asal-usul kelas sosialnya.

Secara garis besarnya, ada tiga corak nasionalisme Indonesia yang muncul di awal pergerakan nasional, yakni nasionalisme etnik, nasionalisme radikal dan nasionalisme kiri.

Yang pertama, kita bahas nasionalisme etnik. Nasionalisme etnik ini mengawinkan antara eksklusivitas etnis dan nostalgia kejayaan masa lampau. Tipe nasionalisme ini mengacu gagasan-gagasan yang dikumandangkan oleh organisasi regional-etnis, seperti Boedi Oetomo, Tri Koro Dharmo, Jong Java, dan lain-lain.

Boedi Oetomo, yang didaulat oleh sejarah resmi sebagai organisasi penyuluh kesadaran nasional, sangat berpegang teguh pada cita-cita: membangun nation Jawa. Begitu pula dengan Tri Koro Dharmo yang merindukan kejayaan Jawa di masa lalu, terutama di era Majapahit dan Mataram.

Nasionalisme serupa juga membakar semangat pemuda-pemuda Sumatera, yang tergabung dalam Jong Sumatranen Bond (JSB), yang mengusung cita-cita nation Sumatera. Dan, seperti juga saudara-saudaranya di Jong Java, JSB juga bernostalgia dengan kejayaan masa lampau untuk memperkuat cita-cita politiknya.

Selain itu, mereka menjahit kesamaan etnis, kesamaan budaya, dan kesamaan bahasa sebagai perekat persatuan cita-cita mereka.

Dalam perkembangannya, nasionalisme etnit ini hanya memikat bagi sebagian besar kaum priayi. Sedangkan para Priayi ini kebanyakan tetap memelihara kepatuhannya kepada sang majikan: penguasa kolonial.

Selanjutnya kita bahas nasionalisme radikal. Untuk kategori ini, saya merujuk pada cita-cita Indische Partij, yang didirikan oleh tiga serangkai: Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjaningrat. Indische Partij mencita-citakan nasion Hindia yang merdeka dan demokratis, dimana semua suku bangsa dan ras memilik hak yang sama di dalamnya.

Baca Juga :   Materialisme Dialektika Historis

Nasionalisme radikal ala Indische Partij tidak lagi terperangkap pada kesempitan cara pandang etnis maupun agama. Mereka juga keluar dari jebakan pengkotak-kotakan pribumi dan non-pribumi. Menurut Douwes Dekker, nasion Hindia harus diperuntukkan bagi seluruh penduduk yang mengakui Hindia sebagai tanah airnya.

Nasionalisme radikal menjadikan kesamaan nasib dan kemanusiaan sebagai perekatnya. Nasion merdeka yang dicita-citakan adalah sebuah wadah yang bisa menampung setiap manusia yang bersukarela menjadi warga negaranya tanpa memandang suku, agama, ras dan kelas sosial.

Sayang, gagasan nasionalisme radikal ala Indische Partij ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1913, para pemimpin Indische Partij ditangkap dan dibuang ke Belanda. Indische Partij sendiri kemudian dijadikan organisasi terlarang. Belangkangan, usai menjalani pembuangan, tiga serangkai kembali mencoba membangun organisasi politik baru, yakni Insulinde dan NIP (Nationaal Indische Partij), tetapi kembali diberangus oleh penguasa kolonial.

Kemudian yang ketiga adalah nasionalisme kiri. Nasionalisme kiri mencoba menghubungkan antara anti-kolonialisme dan cita-cita keadilan sosial.

Di dunia, nasionalisme kiri merujuk pada gerakan Jacobin dalam revolusi Perancis, gerakan Gandhi dan Partai Kongres-nya di India, Sinn Fein di Irlandia, dan gerakan Nelson Mandela dengan partai Kongres Nasional Afrika (ANC) di Afrika Selatan.

Di Indonesia, nasionalisme kiri merujuk pada tokoh-tokoh pergerakan yang mencoba mengawinkan ide-ide nasionalisme dan marxisme, seperti Sukarno, Mohamamd Hatta dan lain-lain.

Bagi nasionalis kiri, kemerdekaan nasional hanyalah “jembatan emas” menuju cita-cita yang lebih tinggi: masyarakat tanpa penghisapan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa. Karena itu, nasionalisme kiri kental dengan penolakan terhadap feodalisme (keningratan) dan kapitalisme (borjuisme).

Dalam hal kewarga-negaraan, nasionalisme kiri tidak berbeda jauh dengan nasionalisme radikal: tidak mempersoalkan suku, agama, dan ras, asalkan menyatakan kesediaan dan kesukarelaan menjadi warga negaranya.

Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 sebetulnya berdiri di atas cita-cita nasionalisme kiri. Ini sangat nampak pada konstitusinya: UUD 1945. Dalam pasal 33 UUD 1945 termaktub prinsip demokrasi ekonomi, yaitu pemilikan sosial terhadap alat-alat produksi, penyelenggaraan ekonomi secara demokratis dan kekeluargaan, dan distribusi kekayaan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan sosial/kemakmuran bersama.

 

Artikel Lainnya

Apakah kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong. Terima Baca Selengkapnya

Untuk Diperhatikan!