Proklamator ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta turut menyoroti isu rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, sinyal kenaikan harga bahan bakar ini berkembang seiring dengan beban subsidi BBM dan kompensasi energi dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 502 triliun.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Michael Silalahi mengungkapkan rencana Pemerintah dalam menaikan harga pertalite dan solar perlu untuk dipertimbangkan. Ia menyebutkan, saat ini porsi konsumsi pertalite berada diatas 70% diantara BBM jenis lainnya. dapat dikatakan bahwa bahan bakar pertalite merupakan BBM yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.
Selanjutnya, kenaikan harga pertalite ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar 5,4%. Ia mengatakan bahwa Pemerintah sebaiknya mencari alternatif dengan melakukan relokasi anggaran belanja kementerian seperti kementerian pertahanan. ia menilai, beberapa penganggaran di lembaga tersebut dapat ditunda atau dikurangi agar dapat direalokasikan ke anggaran subsidi BBM, mengingat sektor tersebut bersentuhan langsung dengan masyakat.
Sementara itu, Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta Andi Aditya memberikan dorongan pada pemerintah untuk memiliki opsi-opsi dalam kebijakan BBM bersubsidi dan tetap beracuan pada Pasal 33 undang undang dasar 1945 ayat 1,2,3,4 yang menjelaskan bagaimana kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan.
Seperti, tetap menaikkan harga BBM untuk pengendara mobil pribadi sedangkan untuk pengendara motor dengan cc kecil dibawah 150, angkutan umum, dan kapal nelayan harganya tidak dinaikkan. Tentunya, opsi ini perlu sosialiasasi lebih lanjut dan intens.
