Ini Respon Mahfud Soal Usulan Dewan Pers Terkait Aturan Platform Digital - Ever Onward Never Retreat
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA
Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA
Menko Polhukam Mahfud MD

4.0

Ini Respon Mahfud Soal Usulan Dewan Pers Terkait Aturan Platform Digital


Proklamator ID – Menkopolhukam Mahfud MD menyambut positif rencana Dewan Pers dan sejumlah pimpinan asosiasi media soal usulan regulasi tentang jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital.

Usulan itu mengatur hubungan perusahaan media dengan perusahaan platform digital. Mahfud mengaku sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para staffnya di Kemenko Polhukam.

“Ini usulan yang bagus. Saya juga sempat berdiskusi dengan menkominfo dan memang mengenai hal ini, presiden juga punya perhatian, terutama nasib perusuhaan media dalam menghadapi platform digital,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (24/10/2021).

Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat (22/10/2021) di Kemenkopolhukam, hadir tim penyusun usulan regulasi ‘Jurnalisme berkualitas dantanggung jawab perusahaan platform digital’.

Tim ini terdiri atas Dewan Pers, Forum Pemred, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo menuturkan, masalah platform digital penting. Sebab, ada masalah yang harus diatur kemudian hari di dunia digital.

“Data menunjukkan bahwa 40 persen belanja iklan global dikuasai hanya oleh dua perusahaan dan berada di negara yang sama” kata Agus

Ia menjelaskan antara lain pentingnya pengaturan soal platform digital selain mengenai ancaman menurunnya kualitas jurnalistik. Tim ini lantas menawarkan sejumlah poin yang perlu diatur seperti platform digital sebagai entitas bisnis, perlu dibebani tanggung jawab untuk turut mewujudkan kemerdekaan pers, iklim persaingan usaha yang sehat di bidang media, serta ruang-publik yang beradab.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tim pengusul juga memandang perlu ada lembaga proses perundingan pemenuhan hak Perusahaan Media dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terkait dengan konten berita milik Perusahaan Media yang disajikan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan Platform Digital.

Baca Juga:   Mahfud: Jangan Lagi Sebut Istilah Deradikalisasi

Mendengar saran tersebut, Mahfud pun siap menindaklanjuti temuan tersebut. Mantan Menhan ini mengaku ada 3 opsi yang ditawarkan. Pertama, dijadikan UU tersendiri. Kedua, merevisi UU yang ada. Lalu, ketiga, dibuat peraturan pemerintah.

“Mari kita berkomunikasi lebih lanjut, lebih intens, mumpung masih punya waktu, silakan sambil berdiskusi. Alternatif-alternatifnya itu tadi,” terang Mahfud.

Click to comment

FYI

PROKLAMATOR.ID – Hendak memperpanjang atau tidak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) disebut menjadi hak dari Front Pembela Islam (FPI). Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator...

FYI

Proklamator – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa mensosialisasikan Pancasila adalah kewajiban bersama sehingga diperlukan penyamaan visi...

FYI

Proklamator – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, deradikalisasi selalu dibahasnya ketika bertemu tokoh agama ataupun tokoh negara...

FYI

Proklamator – Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Ikal Lemhanas) Papua, Emi Enembe mengatakan bahwa pemekaran merupakan solusi tepat untuk mengatasi masalah yang...

Advertisement
close