Kemelut Dualisme Partai Demokrat, Yusril Buka Jalan Moeldoko, AHY Cemas - Ever Onward Never Retreat
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Agus Harimurti Yudhoyono (Sebelah Kiri) Ketua Umum Partai Demokrat Versi Kongres 2020, Moeldoko (Sebelah Kanan) Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB 2021 Deli Serdang

BORING

Kemelut Dualisme Partai Demokrat, Yusril Buka Jalan Moeldoko, AHY Cemas


Proklamator.id – Dinamika internal Partai Demokrat semakin mencuat hingga keranah publik. Dikabarkan terjadi dualisme kepemimpinan partai berlambang mercy tersebut, yang mana saling bersebrangan pendapat soal Ketua Umum mana yang sah dalam memimpin partai tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa ada dua versi kongres 2020 Jakarta dengan memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi Kongres 2021 Deli Serdang, memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dikabarkan sebelumnya, Kongres Partai Demokrat ke-V yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 16 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC) dengan menghasilkan keputusan yakni memilih AHY sebagai Ketua Umum.

AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Hasil Kongres 2020 di Jakarta/demokrat.or.id

Diketahui, AHY merupakan Anak Sulung Mantan Petinggi Partai Demokrat berdasarkan hasil kongres pada tahun 2015. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke- 6 dua periode.

Menurut Wakil Ketua Partai Demokrat periode sebelumnya, Syarif mengatakan kongres digelar lebih awal dengan tujuan ingin konsolidasikan kekuatan dalam menghadapi Pilkada 2020.

“Kami mau pilkada, karena mau pilkada itu keputusannya harus cepat. Diharapkan nanti keputusan yang baru yang dikeluarkan,” ujarnya.

Kendati demikian, berjalannya waktu, Muncul Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, pada tanggal 5 Maret 2021.

Pagelaran KLB diinisiasi oleh Darmizal beserta enam orang kader yang telah dipecat dari Kepengurusan AHY yakni Marzuki Alie, Syofwatillah Mohzaib, Jhoni Allen Marbun, Tri Yulianto, dan Yus Sudarso.  Alasan mendasar keenam eks kader Partai Demokrat tersebut diduga akan melakukan kudeta terhadap AHY versi Ketua Umum Kongres 2020 Jakarta.

Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen (tengah) memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.

Melalui keterangan tertulisnya, Darmizal, tujuan dari KLB adalah upaya menghasilkan kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter, dan tidak semena-mena.

Menurut Darmizal, dikabarkan bahwa Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh tanah air mengkonfirmasikan datang KLB Partai Demokrat.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Baca Juga:   NU: Pilpres Langsung dan Demokrasi Mudarat, Ini Kata Ketua MPR

Namun, menurut AHY selaku Ketua Umum hasil kongres 2020 Jakarta, menilai ada beberapa alasan pagelaran KLB tidak sah.

Pertama, KLB tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah secara konstitusi Partai Demokrat yang disahkan oleh Kemenkumham.

“Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing. Punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal,” ungkap AHY

Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, untuk menyelenggarakan KLB persyaratannya harus disetujui, didukung dan dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Dikabarkan sebelumnya, Kemenkumham tolak hasil kongres KLB Partai Demokrat 2021 versi Deli Serdang.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi beberapa hasil pemeriksaan dan verifikasi dari pihaknya.

“Dokumen yang belum dilengkapi antara lain perwakilan dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan cabang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC,” ujar Yasonna dalam konferensi pers daring, Rabu, 31 Maret 2021.

Kedua, menurut AHY, penyelenggaraan KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Partai Demokrat. Selain itu, Peserta KLB harus diikuti oleh 2/3 DPD dan 1/2 DPC

“Pasal ataupun klausul tersebut, tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3 DPD, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing,” ungkap AHY.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berdasarkan Pasal 81 ayat 4 AD/ART Partai Demokrat versi Kongres 2020 berbunyi:

  • Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan (ayat 4):
  • Majelis Tinggi Partai, atau Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan
  • 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Diketahui, Majelis Tinggi Partai Demokrat hasil Kongres 2020 Jakarta yakni SBY, Ayah Kandung dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.

Tentunya, Masyarakat Indonesia, pada umumnya merasa dibingungkan dengan dinamika politik bangsa Indonesia ini yang selalu mengkonsumsi informasi berita melalui media yang hanya menampilkan konflik yang berkepanjangan.

Baca Juga:   Prabowo-Puan-Mega, Kira-Kira Duet Mana Cocok di Pilpres 2024?
Pertama Kalinya di Indonesia, Yusril Bersama Empat Eks Kader Gugat AD/ART versi Kongres 2020 Partai Demokrat

Mantan Menteri Sekretariat Negara era SBY, Yusril Ihza Mahendra beserta empat orang eks kader Partai Demokrat ajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA), untuk uji formil dan materiil AD/ART versi kongres 2020 memilih AHY sebagai Ketua Umum, Kamis (23/9/2021).

Dalam keterangannya, melalui kantor hukum Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah, IHZA&IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE, langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Pihaknya, mendalilkan MA berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Yusril Ihza Mahendra (Sebelah Krii) Berjabat Tangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (Sebelah Kanan)/RMOL

“Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” ucap Yusril.

Yusril, menyampaikan, keberadaan parpol menjadi dasar berdemokrasi dan penyelenggara Negara. Diksi Partai Politik disebutkan didalam UUD 1945 hingga dibuatkannya UU secara spesifik tentang Partai Politik yakni UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan perubahan-perubahannya.

UUD 1945 menyebutkan, partai politik yang boleh ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg), hanya partai politik yang boleh mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasca penyelenggaraan Pemilu, fraksi-fraksi partai politik memainkan peranan besar dalam mengajukan dan membahas RUU, membahas calon duta besar, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur BI, BPK, KPK dan seterusnya.

Sebelum adanya pencalonan secara independent didaerah tingat I maupun II, hanya partai politik yang bisa mencalonkan Kepala Daerah dan Wakilnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Begitu partai politik didirikan dan disahkan, partai tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh Presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

“Nah, mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART?, ujarnya.

Baca Juga:   Pengamat: Jokowi Bisa Berikan Sanksi, Jika Akrobat Politik NasDem Keterlaluan

“Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi?” tambahnya.

Yusril menambahkan, permasalahan yang ada di internal partai, belum tentu dapat diselesaikan hingga tidak berwenang menguji oleh Mahkamah Partai soal pengujian AD/ART secara kevakuman hukum. Hingga Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji AD/ART Partai.

“Karena itu, saya menyusun argumen–yang insyaallah cukup meyakinkan–dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr Fahry Bachmid, bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab, penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang,” ungkapnya.

Tanggapan dari Pengamat

Analis Polkasi (Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia), Janu Wijayanto menilai Yusril Ihza Mahendra dapat memberikan kepastian hukum yang positif dalam persengketaan apapun, terutama persoalan dualisme kepemimpinan ditubuh Partai Demokrat.

“Yusril Izha Mahendra memiliki track record yang hebat dalam membela masalah-masalah hukum terutama yang beririsan dengan politik dan tata negara seperti sengketa pemilu dan pilkada.” Ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya, disituasi yang dialami oleh AHY selaku ketua umum Partai Demokrat, dengan posisinya sebagai tergugat atas judicial Review AD/ART hasil Kongres 2020  secara psikis mengalami kecemasan.

Hal tersebut, gugatan yang dilakukan Yusril jika dikabulkan oleh MA, maka Posisi AHY dapat diganggu oleh lawan politiknya di internal Partai Demokrat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Disatu sisi hal itu menjadi peluang besar bagi kubu Moeldoko melakukan konsolidasi kekuatan politiknya. Jalan terbuka bagi kubu Moeldoko. Sebaliknya bagi kubu AHY bisa menciptakan psikologi kecemasan, mengingat psikologi bertahan jauh lebih bikin cemas ketimbang menyerang.”

“Ibarat kubu Moeldoko mengalami pelonggaran sementara kubu AHY mengalami pengetatan. Lebih jauh, peristiwa gugatan AD/ART parpol ini pantas direkam sebagai peristiwa dinamika politik kepartaian di Indonesia.

“Jika upaya itu berhasil, layak menjadi catatan para sarjana politik sebagai fakta bahwa sistem kepartaian di Indonesia masih terus dikonstruksikan. Segala sesuatunya masih mungkin terjadi (everything is possible) dalam politik. Harapan publik tentu dinamika yang ada masih dalam koridor pendewasaan politik sebagai penanda masih berjalan fase demokratisasi”. pungkasnya.

Click to comment

BORING

Proklamator.id – Partai Ummat besutan Amien Rais tengah menjadi sorotan. Hal itu dipicu oleh mundurnya dua kader partai yaitu Neno Warisman dan Agung Mozin....

BORING

Proklamator.id – Tidak hanya elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengalami peningkatan, elektabilitas Partai Demokrat pun turut menunjukan hasil positif. Pasalnya, survei yang dilakukan...

JULID

Untung saya tidak pernah berminat jadi anggota DPR. Mari kita bayangkan kalau saya jadi anggota DPR RI, lalu harus disandingkan dan menjadi kolega seorang...

BORING

Proklamator – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Puan Maharani membantah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ‘menjegal’ Wakil Ketua Umum Partai...

Advertisement
close