Maraknya Kasus Pelecehan Seksual, GMNI Fisipol UINSA Dukung Permendikbud 30 Tahun 2021 - Ever Onward Never Retreat
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Manis Fitriya, Mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya/Wakabid Sarinah DPK GMNI FISIPOL UINSA. FILE IST PHOTO

AUTO

Maraknya Kasus Pelecehan Seksual, GMNI Fisipol UINSA Dukung Permendikbud 30 Tahun 2021


Proklamator ID – Upaya pemerintah dalam rangka menaggulangi banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya di Perguruan Tinggi, Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (DPK GMNI FISIPOL UINSA) mendukung adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS).

Kendati demikian, Perempuan yang merupakan Mahasiswa Ilmu Politik UINSA berhaluan Nasionalis Religius mengatakan bahwa meskipun wacana beredar terdapat pro dan kontra adanya peraturan tersebut, akan tetapi masyarakat dan pemerintah harus mampu melihat bahwa setidaknya kita mampu untuk memberikan pijakan hukum bagi para korban yang mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk verbal maupun non verbal.

“Berbicara mengenai kekerasan seksual tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita apalagi di telinga masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual seringkali terjadi di lingkungan sekitar kita, sadar atau tidak sadar hal ini tentu saja sangat mengganggu ketenteraman masyarakat.” Ungkap Manis Fitriyah, Wakil Ketua Bidang Sarinah DPK GMNI Fisipol UINSA dalam keterangan resminya Kamis (25/11/2021).

Kabar mencuat Dalam kurun waktu akhir ini, kasus kekerasan seksual yang marak terjadi yakni pencabulan dan pemerkosaan terhadap perempuan di bawah umur yang terjadi di sebuah panti asuhan yang berada di bilangan Jalan Teluk Grajakan, Kecamatan Blimbing. Korban yang merupakan perempuan berusia 13 tahun mendapatkan perlakuan kekerasan berupa pencabulan dan penganiayaan oleh 8 orang dewasa, yang salah satunya merupakan pelaku pemerkosaan terhadap korban.

Lantas mengenai kasus pencabulan dan penganiayaan yang terjadi di Kota Malang, dimana korban yang masih termasuk dalam kategori anak di bawah umur dengan usia yang masih 13 tahun akan mengalami dampak yang sangat berat bagi masa depannya. Trauma fisik dan psikis yang didapatkannya akan menimbulkan korban menjadi pribadi yang introvert dan kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan yang baru.

Baca Juga:   Ketika Amerika Serikat Mulai Memuji China, Ini Yang Terjadi

Korban sangat perlu mendapatkan dukungan dan pendampingan secara intensif dari keluarga dan psikolog untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Sedangkan pelaku yang tidak lain adalah orang-orang yang dikenal oleh korban pantas untuk mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang jauh dari kata beradab.

“Sebagai seorang Sarinah, kami memberikan dukungan penuh kepada korban untuk dapat melawan trauma mental yang didapatkannya. Dan kami memberikan dukungan penuh kepada pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi yang sepadan kepada pelaku terhadap apa yang telah dilakukannya,” tegasnya.

Kemudian, seperti halnya kasus kekerasan seksual terhadap 42 mahasiswa yang terjadi di Universitas Udayana (Unud), Kekerasan seksual yang terjadi di Unud yang terhitung sebanyak 29 kasus, Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Guru Besar Universitas Indonesia (UI), kasus pencabulan sebanyak 14 anak di Padang, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu saja membuat kita akan semakin khawatir mengenai keselamatan diri kita utamanya perempuan yang seringkali dijadikan sebagai objek tindak kekerasan seksual.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dilain itu, rencana pembentukan tim percepatan pengesahan RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) juga dinilai sebagai upaya pemerintah yang telah menyadari akan urgensi kebutuhan payung hukum yang memadai dan legal sebagai acuan dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang ada. Pasalnya, saat ini Indonesia dalam pelaksanaan hukum sangat minim mengenai perlakuan tindakan kekerasan seksual.

Oieh karenanya, adanya permendikbud  tentang PPKS, sebagai momentum Kader GMNI Fisipol UINSA akan memberikan edukasi kepada semua elemen masyarakat. Salah satunya memberikan edukasi tidak hanya mahasiswa FISIP UINSA, melainkan semua mahasiswa yang ada di lingkungan kampus Twin Tower tersebut dalam rangka menyuarakan lagi-lagi mengenai payung hukum yang sangat diperlukan untuk urgensi keselematan perempuan dan anak-anak terhadap adanya kekerasan seksual.

Baca Juga:   Hanya Karena Seat Belt, Volvo Tarik Dua Juta Unit Kendaraannya

“Dengan adanya payung hukum yang ditetapkan di Indonesia, Sarinah GMNI FISIPOL UINSA menilai bahwa masyarakat harus bahu membahu untuk saling menyadarkan dan menumbuhkan keberanian untuk melawan tindakan kekerasan seksual, menumbuhkan kewarasan pada diri setiap masyarakat bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan tidak terpuji dan memiliki dampak berkepanjangan terhadap mental para korban,” tutupnya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau Word health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan  terdapat unsur paksaan. Pelaku kekerasan seksual ini tidak terbatas oleh gender maupun usia, dengan kata lain siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual dan siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual.

Click to comment

Advertisement
close