Home IOT Menggunakan Informasi dan Teknologi Dengan Bijak

Menggunakan Informasi dan Teknologi Dengan Bijak

by Wiwid Widjojo
Media Sosial

Hoax dan Fake News

Tidak semua yang diunggah di medsos merupakan informasi yang valid atau malah bisa jadi berita hoaks (informasi yang tidak benar).

Hoax soal efek samping Vaksin Sinovac. Sumber Satgas Covid-19

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail/e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Mengakomodasi ketentuan pemidanaan dari Convention on Cybercrime (CoC). Pada dasarnya cyber crime berbicara mengenai computer as a tools (komputer sebagai alat/sarana perbuatan kejahatan) dan computer as a target (komputer sebagai sasaran perbuatan kejahatan).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjerat perilaku pengguna medsos yang melanggar UU tersebut. Oleh karena itu, pengguna medsos harus cermat dan bijak dalam mengunggah informasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengunggah informasi di medsos agar kita tidak menjadi bagian dari penyebar berita hoaks dan fake news.

Pasal dalam UU ITE yang dianggap sebagai pasal karet.

Berdasarkan laporan dari Institute for Criminal Justice Reform, terdapat problematika pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut, seperti mendistribusikan dan transmisi, merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Model rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (3) ko. Pasal 45 ayat (1) UU ITE membawa konsekuensi tersendiri karena pada praktiknya pun Pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut.

Baca Juga :   Digitalisasi Pendidikan dan Literasi Teknologi Untuk Penuhi SDM Unggul

Berdasarkan paparan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber, dan juga Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, dimana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir).

Selain itu, pada penerapannya, kurangnya pemahaman Aparat Penegak Hukum di lapangan. Yang terakhir adalah dampak sosial yang ditimbulkan, dimana pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti ajang balas dendam, barter kasus, serta menjadi alat shock therapy dan memberi chilling effect.

Jumlah kasus pelanggaran terkait UU ITE 2011-2017 dan pada 2018 menurut Media Research Centre (MRC).

Sejumlah kasus yang melanggar UU ITE termuat didalamnya antara lain perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), radikalisme, dan separatisme, penghinaan dan pencemaran nama baik bisa berakibat fatal dan bisa dikenakan sanksi UU ITE.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Terkait dengan penistaan atau pencemaran online (online defamation), negara-negara di dunia pada umumnya melihat pada niat jahat untuk menyerang yang tujuannya adalah merendahkan martabat seseorang. Berdasarkan pembuatan UU ITE kala itu, para ahli merujuk pada delik penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1372 dan Pasal 1374).

Revisi Pasal Karet ▶️

Artikel Lainnya

Apakah kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong. Terima Baca Selengkapnya

Untuk Diperhatikan!
close