Home NGASUS Paradoksal dan Polemik Sepak Terjang FPI Bertentangan Dengan Pancasila?

Paradoksal dan Polemik Sepak Terjang FPI Bertentangan Dengan Pancasila?

by Proklamator
Paradoksal dan Polemik Sepak Terjang FPI Bertentangan Dengan Pancasila?

PROKLAMATOR.ID – Front Pembela Islam (FPI) salah satu organisasi masyarakat keagamaan yang mendapat sorotan selama 2019. Sepak terjangnya menjadi polemik. Mulai tudingan anti pancasila hingga ormas intoleran dan radikal. Wacana pembubaran FPI pun muncul.

Hingga akhir tahun 2019, Front Pembela Islam (FPI) tak kunjung mendapatkan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat (Ormas) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, izin ormas tersebut sudah habis sejak tanggal 20 Juni 2019.

Ormas Besutan Rizieq Shihab itu tercatat di Kemendagri dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014.A

Belum diterbitkannya SKT perpanjangan FPI bukan karena tanpa alasan, pada Juli 2019, Kemendagri mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI yakni rekomendasi dari Kementerian Agama. Hal tersebut karena FPI berkecimpung dalam bidang Agama.

“Yang pertama itu rekomendasi dari Kementerian Agama, karena FPI ini kan ormas yang bergerak di bidang agama, maka persyaratannya harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo , di Jakarta Pusat, Selasa (16/07/19).

FPI juga, lanjut Soedarmo, belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi tersebut yang ditandatangani oleh pengurus FPI.

Persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI, kata Soedarmo, antara lain surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain. Soedarmo menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPI untuk menyerahkan syarat tersebut.

“Enggak ada batasnya, tergantung dia mau dikembalikan bulan depan atau dikembalikan (kapan). Kita kan nunggu aja prinsipnya,” kata Soedarmo.

Pemerintah melalui Kemendagri dan Kementerian Agama masih melakukan kajian terhadap FPI. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat melakukan rapat koordinasi terbatas bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Fahrul Razi.

Mahfud mengatakan, kajian tersebut tidak akan lama, karena SKT FPI masih dalam pertimbangan dan menunggu proses lebih lanjut tentang syarat penerbitan.

“Tentu itu waktunya tidak akan lama-lama betul. Sampai saat ini kita masih sedang mempertimbangkan dan menunggu proses lebih lanjut tentang syarat-syarat penerbitan surat keterangan terdaftar itu,” katanya

Sempat disebut, jika dalam AD/ART FPI bertentangan dengan pancasila, karena menyinggung soal khilafah di dalamnya. Namun hal itu, kata Menteri Agama, Fachrul Razi, sudah dikonfirmasi. Khilafah dalam AD/ART yang dimaksud oleh FPI bukanlah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Kami sudah tanya ya. Mengapa masih menyebut (khilafah). Kemudian mereka menjelaskan, penjelasannya yang dimaksud lain dengan yang disampaikan HTI. Kemudian kami baca, ternyata setelah kami baca ya betul memang berbeda. Kemudian oke, kami beri (rekomendasi),” jelas Fachrul, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/19).

Baca Juga :   Izin Tak Terbit Bagaimana Nasib FPI?

Fachrul menyatakan, pihaknya tidak akan mencabut rekomendasi SKT yang dikeluarkan. Tugasnya hanya memberikan rekomendasi, bukan menyoal izin perpanjangan.

“Kami tugasnya mengeluarkan rekomendasi. Masalah nanti izin perpanjangan diberikan atau tidak, itu nanti terserah,” tutur Fachrul.

Walau telah memiliki surat dari Kementerian Agama, FPI tidak serta merta langsung mendapatkan SKT perpanjangan Ormas. Pasalnya, Tito Karnavian selaku Medagri masih mendalami tentang AD/ART FPI. Salah satu yang jadi sorotan dalam AD/ART FPI adalah poin penerapan syariah secara kafah atau menyeluruh.

“Kalau itu dilakukan bagaimana tanggapan elemen-elemen lain? Elemen nasionalis, misal elemen minoritas yang dahulu pernah dipikirkan oleh para founding fathers kita,” ujar Tito.

Sementara itu, Pengacara FPI, Sugito Atmo Prawiro, pesimis jika pemerintah akan mengeluarkan perpanjangan SKT tersebut. Atmo menilai pengeluaran SKT FPI berbau politis. Seperti yang diketahui, pada Pilpres 2019 lalu, FPI mendukung pasangan Prabowo-Sandi, sedangkan pemenang Pilpres ialah Jokowi-Amin.

“Saya khawatir bahwa ini terkait sikap politik FPI pada pilpres yang kemarin (bela Prabowo-Sandiaga). Itu memang wewenang dari pemerintah yang sekarang berkuasa (Jokowi). Tapi perlu diketahui, secara prinsip SKT itu tidak wajib,” kata Atmo, Selasa (26/11/19).

Sugito menerangkan, secara keseluruhan pihaknya sudah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat perpanjangan SKT. Sekarang, keputusan ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya tidak tahu ya, yang jelas katanya Mendagri masih dikaji kembali. Apanya yang mau dikaji? Kita kan secara formal sudah melengkapi semua dokumen. Kalau misalnya dokumen itu sudah lengkap seharusnya tidak ada alasan untuk SKT-nya tidak keluar,” ujarnya.

Belajar dari pengalaman yang lalu, lanjut Sugito, FPI tidak pernah mengalami permasalahan berbelit saat mengurus SKT. Meskipun pemerintah saat ini tidak kunjung mengabulkan permohonan perpanjangan, FPI tetap menegakkan amar makruf nahi mungkar.

“Bahwa selama ini kita mengurus tidak pernah ada masalah apapun, hanya kali ini saja. Jadi kalaupun misalnya SKT dengan alasan ini itu tidak dikeluarkan, FPI tetap akan menjalankan aktivitas seperti biasanya, yang positif tentunya,” ucap Sugito.

Meski tanpa SKT Sugito menegaskan, FPI akan terus bergerak. Menurutnya hal itu sudah menjadi Resiko FPI. “Ormas FPI sudah mendaftarkan dan melengkapi semua dokumen. Tapi SKT tetap tidak keluar ya mau gimana lagi? Kalau pemerintah tidak mengeluarkan SKT, ya enggak apa-apa ini sudah resiko FPI. Tapi FPI akan terus berjuang meski tanpa SKT,” ucapnya.

Baca Juga :   DPN Gepenta Usulkan BNN Bentuk Pasukan Khusus Setara DEA di Amerika Serikat
Terbalik 180 Derajat

Peliknya FPI dalam mendapatkan perpanjangan SKT, seakan membuat keadan terbalik 180 derajat. Pasalnya, jika melihat sejarah, 21 tahun lalu, saat FPI didirikan, FPI begitu dekat dengan para aparatur keamanan negara.

FPI sendiri berdiri tiga bulan setelah Presiden Soeharto lengser. Rizieq Shihab mendeklarasikan FPI di Pesantren Al-Umm Tangerang pada 17 Agustus 1998.

Menurut penelitian Robert Hefner, dalam kajian ilmiah “Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia”, 2009, deklarasi pendirian FPI dihadiri para pejabat militer, yakni Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Nugroho Djayoesman; Pangdam Jaya, Mayjen TNI Djaja Suparman; serta Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI Wiranto.

Sedangkan versi Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ada empat orang Jenderal pembentuk FPI, yakni Wiranto, Noegroho Djayoessman, Susanto dan Djadja Suparman.

Saat usia FPI beranjak satu tahun, HUT pertama FPI pada tahun 1999 yang diadakan di tempat terbentuknya, Pondok pesantren Al-Umm, dihadiri oleh sejumlah kalangan militer, diantaranya yakni Wiranto, Kaster ABRI, Mayjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Nugroho Djayoesman, Staf Ahli Panglima ABRI Brigjen Sudi Silalahi, Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR.

Menurut buku Premanisme Politik – Institut Studi Aurs Informasi ” ISAI” 2000, pembentukan FPI terkait tiga peristiwa, yakni Kerusuhan Ketapang 1998, Sidang Istimewa MPR 1988 PAM Swakarsa.

Kaburnya Rizieq ke Arab

Masalah FPI tak lepas dari sosok pendirinya, Rizieq Shihab, yang sejak 2017 sampai hari ini masih di Arab Saudi. Rizieq sendiri meninggalkan Indonesia saat sejumlah delik masalah merundung dirinya.

“Ingat, hijrah bukan sembunyi, hijrah juga bukan lari. Tapi, hijrah untuk lindungi diri, hijrah untuk selamatkan negeri, dan hijrah untuk atur strategi, dan hijrah untuk atur strategi,” kata Rizieq.

Rizieq belum bisa pulang ke Indonesia karena pemerintah Arab Saudi memintanya membayar denda masa mukim melebihi tenggat (overstay).

Namun, para partisan Rizieq mengklaim, jika Rizieq tidak bisa pulang lantaran dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Pendukungnya meyakini pencekalan tersebut karena permintaan pemerintah Indonesia.

Baca Juga :   Izin FPI Belum Diperpanjang, Ini Sebabnya

Hal tersebut sempat membuat jagad maya heboh. Para buzzer membajiri laman twitter dengan hastag meminta pencabutan terhadap Rizieq Shihab. #CabutSegeraPencekalanIB – IB adalah singkatan iman besar (Rizieq Shihab) Kedua, menggantikan yang pertama, adalah #SaveParaUlamaNegeri.

Kendaraan Politik

Walaupun bukan termasuk partai politik, FPI dan Rizieq Shihab cukup eksis dalam perpolitikan tanah air. Kendaraan politik FPI yakni Gerakan 212 yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama.

Gerakan 212 itu kemudian mewadahi diri dalam Presidium Alumni 212.

Gerakan 212 ini dapat dikatakan cukup eksis, karena dapat membuat Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Thajaja Purnama atau lebih dikenal Ahok, mendekam dalam balik teralis besi karena penodaan agama.

Pergerakan tersebut belum terhenti, dukingan gerakan 212 juga mampu membuat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI sampai saat ini.

Seakan dahaga politik tak kunjung usai, gerakan 212 pun mendukung Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kancah Pilpres 2019. Ijtima ulama diadakan berjilid-jilid untuk memuluskan jalan politis.

Ijtima ulama terakhir jilid IV, diadakan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (5/8/2019).

Menurut Juru bicara FPI, Munarman, salah satu agenda ijtimak adalah mencabut pakta integritas dari Prabowo Subianto. Karena dianggap gagal dalam memulangkan pentolan FPI.

Prabowo sendiri, pernah berjanji akan memulangkan Rizieq. Lalu pendukung Rizieq sempat menjadikan kepulangan sang pemimpin sebagai syarat rekonsiliasi dengan presiden terpilih Joko Widodo.

Sebelumya, Prabowo Subianto berjanji untuk memulangkan kembali Habib Rizieq Syihab ke Indonesia. Pemulangan Habib Rizieq masuk dalam satu poin pakta integritas yang diteken Prabowo dengan GNPF Ulama saat Ijtimak Ulama II.

Saat berpidato di hadapan santri, Prabowo juga sempat berjanji untuk memulangkan Rizieq. Dia berjanji akan memulangkan Rizieq sebelum Pilpres 2019 digelar.

“Kalau bisa, Habib Rizieq sebelum saya terpilih bisa kembali. Kalau tidak, saya yang akan jemput beliau,” kata Prabowo di Lapangan Masjid Amaliyah, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/10/2018).

Prabowo sebelumnya telah meneken pakta integritas yang disodorkan Ijtimak Ulama itu di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Saat meneken pakta integritas, Prabowo didampingi Waketum Gerindra Fadli Zon, Prabowo langsung menandatangani pakta integritas tersebut dengan dipimpin oleh pimpinan sidang, Munarman.


Artikel Lainnya

Apakah kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong. Terima Baca Selengkapnya

Untuk Diperhatikan!