Pasca Kongres IV PA GMNI, Sarinah Usul Kepengurusan Minimal 30 Persen Keterwakilan Perempuan - Ever Onward Never Retreat
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sri Adiningsih (Kiri Atas), Eva Sundari (Kanan Atas), Ineu Purwadewi Sari (Kiri Bawah), dan Yenny Sucipto (Kanan Bawah). FILE IST PHOTO

FYI

Pasca Kongres IV PA GMNI, Sarinah Usul Kepengurusan Minimal 30 Persen Keterwakilan Perempuan


Proklamator ID –  Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) pada Senin hingga Rabu tanggal 6-8 Desember 2021 memutuskan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atau Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arif Hidayat sebagai Ketua Umum Periode 2021 – 2026.

Sekretaris DPC PA GMNI Jakarta Selatan, Melda Imanuela mengapresiasi perhelatan kongres tersebut memutuskan Arief Hidayat sebagai Ketua Umum yang berasal dari unsur Keprofesian. Menurutnya, Pemilihan Ketua Umum pertama kali ini dalam sejarah kongres yang sebelumnya dari unsur legislatif atau politikus.

“Akan banya tugas yang harus dijalankan untuk perbaikan DPP PA GMNI 2021-2026 melalui rekomendasi politik, program dan organisasi,” ujarnya kepada Proklamator ID pada Senin (13/12/2021).

Oleh karena itu, menurutnya, bagaimana tata kelola organisasi yang baik yang memenuhi 5 syarat menjadi pilar yaitu  tranparansi,  akuntabilitas,  responbilitas/pertanggungjawaban, independensi  dan fairness (kesertaan dan kewajaran).

“Disamping itu butuh penyegaran baru dalam memilih jajaran pengurusnya dengan standarisasi mulai dari kader yang kompeten dibidangnya dan keterwakilan perempuan yang proporsional di jajaran pengurus DPP PA GMNI 2021-2026 karena sebelumnya tidak memenuhi 30% keterwakilan kader perempuan. Masih didominasi dengan kader laki-laki,” tambahnya.

Ia menyebutkan terdapat beberapa kader perempuan Alumni GMNI yang potensial teruji kualitas dan kompetensi yang baik. Misalnya Eva Kusuma Sundari memiliki pengalaman DPR RI dua kali dan sekarang menjadi Direktur Institute Sarinah,  Sri Adiningsih yang pernah menjabat menjabat Ketua Wantimpres Periode I Jokowi beliau mencatat perempuan pertama yang menjabat ketua.

Kemudian Yenny Sucipto mantan Sekjen Fitra yang saat ini menjabat staf ahli di Kantor Kepresidenan, Ineu Purwadewi Sundari yang menjabat DPRD Provinsi Jawa Barat pernah menjabat ketua DPRD dan sekarang menjabat wakil ketua DPRD dan masih banyak lainnya bahkan dalam kongres DPP PA GMNI IV menjadi pemimpin sidang perempuan sendiri.

Baca Juga:   Selain Megawati, Inilah Susunan Dewan Pengarah BRIN Yang Baru

“Ini membuktikan bahwa kader perempuan (zus/sarinah)  mempunyai kualitas dan kompetensi yang layak diposisikan bukan hanya di bidang kesarinahan sudah mulai menjadi Sekretaris, Bendahara dan ketua bidang lainnya,” ungkapnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tim formatur yang terdiri dari dari Ketum Terpilih, Mantan Ketum, unsur DPD Tuan Rumah, DPD ber-DPC terbanyak, DPD Sumatra, DPD Kalimantan, DPD Sulawesi, DPD Maluku, DPD Papua, DPD Sunda Kecil, DPD Jawa. Tentu harus bisa memandang keterwakilan perempuan yang proporsional menjadi hal yang penting untuk mewujudkan kemitraan sejajaran dalam kepengurusan DPP PA GMNI 2021-2026.

“Bung Karno menganalogikan lelaki  dan perempuan ibarat dua sayap seekor burung, jika masing-masing  saya sama kuatnya maka terbanglah burung itu ke puncak  yang setinggi-tingginya. Jika salah satu sayapnya patah maka tak dapatlah terbang burung itu. Ini mengartikan bahwa mitra kesejajaran dalam revolusioner sejati dan membangun negara antara lelaki dan perempuan,” paparnya.

Merujuk dari komisi politik memasukkan rekomendasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  dan RUU PPRT (pekerja rumah tangga). Hal tersebut, menurutnya menjadi amanah untuk bisa berjejaring dalam mengesahkan RUU tersebut.

Selain itu, Menandakan pula bahwa kader perempuan (zus/sarinah) sudah mulai punya sikap politik yang jelas untuk ikut serta dalam persoalan-persoalan bangsa.

“Dengan berjejaring ini bisa menjadi salah satu sarana dukungan untuk distribusi kader perempuan menempati posisi strategis dalam menginsiasi kebijakan publik. Jejaring sesama perempuan itu membantu distribusi kader perempuan mulai dari  lembaga negara (KPU, Bawaslu,  Komnas Perempuan,  dll) dan non lembaga pemerintah NGO dll. Juga Kowani dan Perwanas,” urainya.

Oleh karena itu, Ia menilai bahwa pentingnya memilih kader perempuan dengan kompetensi di bidang nya mulai dari akademisi, pemerintah , parpol atau legislatif dan NGO sehingga bisa bersinergi dengan pergerakan perempuan tidak hanya membumikan pemikiran  soekarno tentang sarinah yang merupakan satu kesatuan dengan ideologi nya Marhaenisme.

Baca Juga:   Pembatalan Vaksin Berbayar Bukti Jokowi Setia Pada Rakyat

“30 % keterwakilan perempuan hanya bagian afirmatif untuk mendapatkan posisi jajaran DPP PA GMNI  yang selama ini didominasi oleh kader laki-laki. Senada dengan spirit perjuangan gerakan perempuan di Indonesia tentang 30 persen yaitu meningkatkan peran perempuan bukan hanya di legislatif,  eksekutif dan yudikatif termasuk dalam organisasi rumah bersama GMNI,” pungkasnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

+62

Proklamator ID – Terselenggaranya Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Bandung, 6 – 8 Desember 2021, Ketua DPP PA...

Advertisement
close