Home WOW Relasi Negara dan Agama Dalam Bingkai Pancasila

Relasi Negara dan Agama Dalam Bingkai Pancasila

by Proklamator
Relasi Negara dan Agama Dalam Bingkai Pancasila

Kedua, Respon umat Islam terhadap Pancasila tatkala pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru mengajukan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk disahkan. Dalam hubungan ini pada awalnya banyak tokoh-tokoh Islam merasa keberatan, namun kemudian menerimanya.

Ketiga, ketika pada tahun 1982 pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Kebijaksanaan ini banyak mendapatkan tantangan dari umat Islam, bahkan terdapat beberapa ormas yang dibekukan karena menolak asas tersebut.

Berdasarkan perkembangan respons umat Islam atas Pancasila sebagai dasar Filsafat negara, yang diaktualisasikan oleh pemerintah saat itu, maka muncullah berbagai sikap dan penilaian terhadap Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, yang hasilnya menimbulkan keran-cuan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Kekacauan Epistemologis dalam Memahami Pancasila

Berdasarkan pengalaman sejarah negara Indonesia dalam rangka meng-implementasikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan, maka muncullah respons-respons negatif terhadap Pancasila, khususnya dalam hubungan negara dengan agama, terutama dari kalangan politik Islam. Dalam era reformasi dewasa ini setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru, muncullah berbagai argumen politis yang berkaitan dengan pemahaman atas Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Argumentasi tersebut ada yang memang berpangkal dari suatu ketidaktahuan, namun juga tidak jarang sebagai ungkapan yang sifatnya sinis, sindiran atau bahkan ejekan. Apapun alasan yang dikemukakan tidak didasarkan pada suatu realitas objektif, tetapi yang jelas ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan adanya suatu kekacauan pengetahuan (epistemology mistake) akan Pancasila dan kekerdilan pemikiran anak bangsa tentang filosofi dan kepribadiannya sendiri.

Kekacauan pertama yang sering ditemukan adalah menyamakan antara nilai, norma dan praksis (fakta) dalam memahami Pancasila. Pancasila adalah merupakan suatu sistem nilai yang merupakan suatu kesatuan yang utuh (Notonagoro, 1975: 52). Hal itu merupakan suatu sistem filsafat dan terdapat dalam realitas objektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia adalah sebagai (causa materialis) Pancasila. Kemudian The Founding Fathers kita pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan tercan-tum dalam tertib hukum Indonesia. Konsekuensinya Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan dalam pengertian inilah maka menurut Notonagoro Pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai Staatsfundamental norm. Konse-kuensinya nilai-nilai pancasila, secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perun-dangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Baca Juga :   Freeportisasi Indonesia

Artikel Lainnya

Apakah kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong. Terima Baca Selengkapnya

Untuk Diperhatikan!