Sejarah Pasukan KKO AL Awal Pasca Proklamasi - Ever Onward Never Retreat
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Upacara Penyerahan Panji K.K.O,di Istana Merdeka tgl. 15-11-1959 (Dok. Kompas)

ROMANSING

Sejarah Pasukan KKO AL Awal Pasca Proklamasi


Proklamator ID – Dalam naskah Wangsakkerta pada bagian Pustaka Pararatwan I Bhumi Jawadwipa dan Pustaka Rayjarayja I Nusantara, menyebutkan bahwa Kerajaan Salakanagara yang terletak di pesisir Jawa Barat ini sudah memiliki “Korps Marinir Angkatan Laut”, bahkan dikatakan tertua di Nusantara. Kerjaaan Salakanagara yang berdiri pada tahun 130 Masehi memiliki julukan Penguasa Laut Barat. Menempati daerah yang sangat strategis, sehingga banyak pelayaran dari India yang berhenti atau bersandar sementara untuk kemudian melanjutkan pelayaran ke arah timur maupun utara Nusantara.

Disini perlu dipahami bahwa beberapa kerjaan yang berada di Nusantara walaupun memiliki angkatan laut, tidak semuanya memiliki pasukan spesifikasi mariner. Kerajaan Salakanagara telah memiliki angkatan laut terlebih dahulu armadanya tetapi belum bisa disebut marinir, sebagaimana pemahaman yang umum berlaku pada sekarang. Meskipun begitu, keberadaanya bisa dikatakan sebagai cikal bakal dari tradisi kemiliteran angkatan laut modern yang ada di Nusantara pada masanya.

Istilah Korps Marinir Angkatan Laut sendiri mulai dikenal pada masa Abad Pertengahan di Eropa, memasuki abad ke – 17, peran prajurit marinir-lah yang menonjol dalam banyak pertempuran laut. Belanda dan Inggris merupakan negara yang pertama kali memiliki pasukan marinir yang modern pada masa itu. Ini terjadi Ketika Perang Anglo-Dutch atau perang antara Inggris dan Belanda yang kedua (1665 – 1667), perang ini untuk memperkuat dominasi atas penguasaan jalur perdangan laut.

Inggris membentuk Duke of York and Albany’s Maritime Regiment of Foot pada 1664 kemudian berganti nama menjadi Royal Marine pada tahun 1802. Sementara Belanda membentuk pasukan marinir pada tahun 1665, bernama Koninklijke Nederlandse Korps Mariniers.

Pengaruh pemerintah Kolonial Belanda pada saat masa penjajahan di Nusantara menjadi salah satu faktor lahirnya pasukan marinir di Indonesia. Antara tahun1784-1789, ada sejumlah regu armada kerjaan Belanda yang dipimpin oleh Jacob Pieter van Braam dan Willem Sylvester yang aktif membantu angkatan laut milik VOC yang saat itu sedang lemah. Bantuan pemerintah pada saat itu memang dibutuhkan untuk meredam perlawan di berbagai kerjaan di Nusantara di mana perusahan dagang tersebut sudah mengadu domba Nusantara selama 2 abad.

Regu Bantuan Angkatan Laut Kerajaan Belanda terdiri atas kapal perang milik Nederlandse Marine yang untuk sementara waktu bertugas di tanah jajahannya di Asia. Sejak tahun 1813, regu tersebut bertanggung jawab untuk pertahanan luar kerajaan pribumi dan beroperasi Bersama dengan Kolonaile Marine. Keberadaan Kolonaile Marine ini bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah laut, terutama ancaman dari para perompak dan perlawanan dari bangsa Indonesia. Hingga tahun 1866, terdapat sekitar 400 orang pribumi yang bekerja pada Kolonaile Marine yang kemudian berubah nama menjadi Indische Militaire Marine. Dalam perkembangannya kemudian, pada tahun 1913, jumlah tenaga Kolonaile Marine ini berjumlah

2.200 orang Belanda dan 1.257 orang pribumi. Pada tahun 1924 tenaga pribumi telah bertambah menjadi 2.402 orang.

Menjelang meletusnya Perang Dunia II, pada 6 Agustus 1940, pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan Koninklijke Institut vor Wilemsoord di Surabaya dan Akademi Militer di Bandung, Keberadaan Koninklijke Institut voor Wilemsoord atau Akademi Angkatan Laut Wilemsoord ini bisa dibilang terlambat pendiriannya, karena kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda ketika itu sudah mulai melemah. Pemerintah Kolonial Belanda sudah tidak bisa mendatangkan tenaga tentara dari negeri Belanda dikarenakan sebagian besar sudah tantara di negara Belanda berperang melawan Jerman dan Italia. Membutuhkan tentara profesial, maka dibukalah Pendidikan perwira bagi para pemuda Indonesia. AAL Wilemsoord yang dikatakan setara dengan AAL Den Helder di Belanda ini hanya memiliki 104 taruna sampai dengan ditutupnya akademi ini oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 3 Februari 1942.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ketika Jepang mengambil ahli wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda, sistem pertahanan yang diterapkan sangat berbeda dengan masa Kolonial Belanda. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi dua kekuatan yakni Rikugun (Angkatan Darat) dan Kaigun (Angkatan Laut). Wilayah Sumatera dan Jawa merupakan wewenang Angkatan Darat Jepang, sedangkan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Irian (Papua) merupakan wewenang Angkatan Laut Jepang. Pusat Angkatan Laut Jepang berada di Ujung Pandang (Makassar), wilayah Jawa sendiri tetap digunakan sebagai basis pendidikan yang dipersiapkan sebagai anggota Kaigun.

Baca Juga:   Sejarah Perolehan Gedung Proklamasi Kemerdekaan

Perang di Asia Pasifik sendiri merupakan hal yang sebenarnya tidak bisa dimenangkan oleh Jepang dari awal. Laksamana Isoroku Yamamoto sendiri sadar bahwannya serangan militer Jepang terhadap Amerika Serikat hanya akan membangunkan raksasa tertidur Meskipun begitu Jepang akan memberikan perlawanan terbaik hingga batasan kapasitas, sadar membutuhkan sumber daya tambahan, Angkatan Laut Jepang memberikan kesempatan kepada pemuda pribumi untuk mendapatkan pendidikan khusus dibidang kemaritiman. Sekolah-sekolah pelayaran segera dibuka Jepang seperti Koto Sen-in Jseidjo (Sekolah Pelayaran Tinggi) di Jakarta, Semarang, Tegal, Cilacap. Suisan Semmon Gakko (Sekolah Perikanan), Kai-un Gakko (Sekolah Pelayaran Rendah), Zosen Gakko (Sekolah Bangunan Kapal), Sen in Kunrensjo (Pelatihan untuk pembantu Kaigun dan Butai) di Makassar.

Bisa dirasakan dengan jelas perbedaan yang sangat jauh pada masa Kolonial Belanda dan Jepang, dimana pemuda pribumi lebih diikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan bidang kelautan ini. Pada masa Jepang ini banyak melahirkan pelaut-pelaut yang mampu ditugaskan untuk melakukan pelayaran antarpulau maupun pelayaran internasional.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia melalui sidang PPKI yang ketiga memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah perjuangan. Salah satu dari tiga badan perjuangan tersebut adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang berfungsi memeliharan keamanan dan ketertiban umum di daerah-daerah. Pembentukan BKR ini merupakan langkah yang tepat diambil oleh PPKI, meingingat perang dengan pemerintahan Belanda dan Sekutu pasca proklamasi masih memungkinkan. Penetapan pembentukan BKR dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1945, dalam pidato Presiden Soekarno menyurakan

kepada bekas tantara PETA, Heiho, Kaigun-Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu manggabungkan diri dan bersiap-siap untuk dipanggil sebagai tentara bangsa Indonesia yang dalam satu kesatuan, disaat waktunya telah tiba.

BKR Penjaga Pantai (BKR-Laut) berdiri pada 10 September 1945, keputusan ini diambil oleh BKR daerah inisiatif menyambut keputusan pemerintah. Para pemuda, guru dan pelajar sekolah pelayaran, karyawan dari jawatan-jawatan pelayaran, mantan Koninklijke Marine, Heiho Laut (Kaigun Heiho), nelayan, dan rakyat yang mendirikan BKR Laut.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya antara lain tentang diadakannya suatu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Urip Sumoharjo, mantan perwira KNIL mendapatkan tugas untuk mengorganisasi TKR. Urip Sumoharjo kemudian mengonsolidasi dan mengkoordinasikan badan-badan perjuangan yang ada. Setelah ditetapkan adanya 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatera, muncul masalah baru. Sebagian besar anggota dari divisi-divisi yang telah terbentuk ini tidak mau mengakui panglima komandemen yang ditunjuk oleh Markas Tertinggi TKR. Ini wajar dikarenakan TKR kebanyakan berlatar belakang PETA didikan Jepang, dan Urip berlatar belakang KNIL Belanda. Akhtirnya diputuskan pemilihan Panglima TKR yang dilakukan di Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat di Gondokusuman, Yogyakarta, 12 November 1945. Soedirman memenangkan pemungutan suara sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1945, di Gedung Markas Tinggi TKR di Gondokusuman, Yogyakarta, ia ditahbiskan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta.

Setelah dilantiknya Soedirman sebagai Panglima Besar, mulai diadakan peninjauan Kembali struktur organisasi dan struktur kerja TKR, dimana masih banyak persoalan pimpinan yang ditunjuk oleh Markas Tertinggi TKR belum tentu bisa diterima satuan-satuan dibawahnnya. Pada 1 Januari 1946, keputusan rapat menetapakan bahwa nama TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dirubah menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) dengan tujuan mempertegas fungsi dan tugas dari TKR. Dalam perjalanan ini masih terdapat badan-badan perjuangan yang berada di luar TKR yang sebagian di antaranya berafiliasi dengan partai politik. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan dekrit pada tanggal 26 Januari 1946 merubah nama TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia).

Baca Juga:   Peran Bung Karno dan NU Selamatkan HMI dari Tuntutan Pembubaran Oleh Underbow PKI

Pada tanggal 23 Februari 1946, dikeluarkan Penetapan Presiden dengan membentuk Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara dan Penetapan Presiden tanggal 5 Mei 1947 untukmempersatukan TRI dengan laskar-laskar ke dalam satu organisasi tantara. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1947, Presiden Soekarno Kembali mengeluarkan Penetapan Presiden tentang berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana semua laskar serta badan perjuangan secara serentak dimasukan ke dalam TNI.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Keberadaan TKR Bagian Laut dalam perkembangannya di tingkat pusat mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Sebelumnya, di beberapa kota Pelabuhan telah berdiri organisasi perjuangan yang bercorak laut. Selama periode 1945-1950, setidaknya terdapat delapan kesatuan pasukan yang identik dengan matra laut. Pasukan 0032, Pasukan O, Pasukan L, Marine Keamanan Rakyat, Corps Mariniers, Corps Marine Diponogoro, Korps PErtahanan Pantai dan Tentara Laut Republik Indonesia.

Pada 15 November 1945 terbentuk Corps Mariniers, yang dipimpin oleh Agus Subekti dan selanjutnya oleh R. Suhadi. Badan-badan perjuangan yang terdesak di Jawa Barat dan Jawa Tengah oleh serangan Sekutu mulai mengkonsolidasikan diri di Tegal. Hasil dari konsolidasi ini yang memebntuk Corps Mariniers. Selain Corps Mariniers di Tegal, di Tasikmalaya juga muncul kesatuan dengan nama Corps Marine Diponegoro pada bulan April 1946 Pada tahun yang sama, di pangkalan Sibolga juga telah dibuka pedidikan Angkatan Laut dengan system korps yang terdiri dari Korps Navigasi, Korps Teknik, Korps Administrasi dan Korps Pertahanan Pantai.

Korps yang terakhir inilah yang memiliki hakikat yang sama dengan istilah “marine”.

Pada 1 Desember 1945, karena perubahan situasi politik dengan dipindahkannya pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta, otomatis markas TKR Laut juga dipindahkan. Markas Tertinggi TKR Bagian Laut juga melakukan perundingan antara pimpinan, dan menunjuk Laksama III M. Pardi sebagai Kepala Staf Umum. Markas Tertinggi TKR Laut kemudian mengeluarkan pengumuman agar segenap pemuda pelaut bekas Kaigun Heiho dan mariner untuk bergabung dan mengonsolidasikan diri ke dalam TKR Laut. Tempat konsolidasi ditunjuk Sekolah Pelayaran Tinggi di Jakarta, Semarang, dan Pasuruan.

Hasil dari perundingan para pimpinan TKR Laut itu menetapkan divisi dan pangkalan TKR Laut. Divisi TKR Laut terdiri dari Divisi I TKR Laut Jawa Barat di Cirebon dan Divisi II TKR Laut Jawa Tengah di Purworejo. Dalam divisi-divisi tersebut terdapat 12 pangkalan TKR Laut di Jawa. Sedangkan untuk Jawa Timur, perkembangannya tidak mengikuti dinamika dan perkembangan di pusat, sehingga pada tanggal 17 Oktober 1945 di Surabaya dibentuk MKR (Marine Keamanan Rakyat) yang berkedudukan di Surabaya. Setelah Surabaya diserang Sekutu, markas MKR dipindahkan ke Wonocolo dan kemudian Lawang. Pimpinan MKR dipegang oleh Atmadji dan Goenadi, sedangkan coordinator Markas Tertinggi yang berkedudukan di Lawang dijabat oleh Katamhadi. Markas Tertinggi di Lawang membentuk divisi Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI), Divisi I TLRI Jawa Timur di Malang dan Divisi II TLRI Jawa Tengah di Solo.

Terjadilah dualisme kekuatan Angkatan Laut dengan dua markas besarnnya ini menunjukan bahwa Angkatan Laut belum memiliki satu kesatuan komando. Dari pemerintah sendiri sejak awal menginginkan penyatuan antara Markas Besar di Yogyakarta dengan Markas Besar di Lawang. Pembentukan MKR di Jawa Timur dikarenakan adannya perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dimana pasukan Sekutu dan NICA sudah mulai berdatangan. Disisi lain pembentukan MKR juga sudah mendapatkan persetujuan dari dr. Mustopo yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 24 Desember 1945 diadakan konferensi untuk menyatukan dua kekuatan Angkatan Laut yang dihadiri oleh Wakil Presiden. Hasil dari konferensi tersebut diadakan Komisi Tentara yang pada bulan Januari 1946 menghasilkan usulan susunan pimpinan TRI Laut yang baru.

Baca Juga:   Romansa Persahabatan Tiga Revolusioner

Usulan ini akhirnya diterima pemerintah dengan dikeluarkannya Tap Presiden tentang pengangkatan pimpinan TRI Laut yang baru. Jabatan Kepala Staf Umum TRI Laut dijabat oleh Laksamana Muda M. Nazir yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Divisi II TKR Laut yang berkedudukan di Purworejo. Kepala Staf Umum dibantu oleh dua orang Pembantu Kepala Staf Umum yang dijabat oleh Laksamana Muda M. Pardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Umum TKR Laut dan Laksamana Muda Goenadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf MKR. Sedangkan Atmaji yang sebelumnya menjabat sebagai Pimpinan Umum MKR, diangkat sebagai Kepala Urusan Angkatan Laut pada Kementerian Pertahanan.

Pada tanggal 19 Juli 1946, diadakan konferensi lagi di Lawang yang dihadiri langsung oleh Presiden Soekarno. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa Markas Besar Tertinggi berada di Lawang. Sedangkan Markas Besar Umum (MBU) yang berada di Yogyakarta dijadikan sebagai Sub Markas Tertinggi. Sejak tanggal pelaksanaan konferensi itu, secara resmi mulai digunakan nama Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang bertujuan untuk menghilangkan dualism antara TRI Laut dengan MKR Laut. Susunan dan struktur organisasi ALRI yang baru ini menjadi jelas, tugas Markas Besar Umum di Yogyakarta mengurusi bidang operatif dan teknis sedangkan tugas Direktorat Jenderal Urusan ALRI yang berkedudukan di Lawang mengurusi bidang pembinaan personil, materil, perlengkapan, penerangan, keuangan, dinas teknik dll.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan antara tahun 1945-1948, di dalam struktur organisasi ALRI sudah diterapkan system korps sebagaimana yang ada dalam organisasi militer Koninklijke Marine Belanda. Mulai dari Korps Pelaut yang terdiri dari Korps Navigasi dan Korps Machine Stoom Dienst, Korps Marinir atau Corps Mariniers (CM), Korps Polisi Tentara Laut, Korps Kesehatan dan Korps Perhubungan. Di antara berbagai korps yang ada di dalam organisasi ALRI, Corps Mariniers menjadi bagian yang paling besar jumlah anggotanya. Hal ini dikarenakan perjuangan ALRI pada saat itu lebih banyak peperang dilaut. Disatu sisi lain memang ALRI belum memiliki kapal yang layak digunakan untuk melewan Sekutu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pangkalan-pangkalan ALRI pada tahun 1946, hampir setiap pangkalan memiliki kesatuan CM mulai dari tingkat kompi hingga batalyon. Pada saat itu Pangkalan ALRI IV Tegal kesatuan CM merupakan yang terbesar dengan kekuatan tujuh batalyon atau setingkat resimen. Komandan CM Pangkalan IV ALRI Tegal pertama kali dijabat oleh Mayor Agus Subekti dan Wakil Komandan Kapten O.B. Sjaaf kemudian digantikan Kapten R. Suhadi. Batalyon-batalyon CM tersebar di Kalimati (Yon 1), Pasar Sore (Yon 2), Kalibakung (Yon 3), Kemantran (Yon 4), Brebes (Yon 5), Pekalongan (Yon 6) dan Pagongan (Yon 7).

Masa perkembangan KKO pasca Penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda dimulai dengan adanya Selection Board yang dilaksanakan di Surabaya. Selection Board tersebut merupakan realisasi dari surat keputusan Menteri Pertahanan No, A.565/1948 mengenai dibentuknya Korps Komando dalam Angkatan Laut Republik Indonesia.

Presiden Soekarno sendiri melihat keberadaan KKO-AL di dalam Angkatan Perang memang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dan cocok dengan medan pertempuran Indonesia. Ke depan Angkatan Perang Indonesia lebih banyak memerlukan peran dari pasukan pendarat amfibi. Perhatian yang diberikan lebih oleh Presiden Soekarno terdahap KKO kelak menimbulkan pro dan kontra di dalam Angkatan Perang. Angkatan Darat yang menguasai territorial melihat kedekatan pasukan pendarat ini dengan Presiden menganggu dominasi Angkatan Darat, khususnya dalam bidang politik. Pada saat kekuasaan Presiden Soekarno melemah dan berganti dengan Orde Baru, di mana hal ini menimbulkan masalah yang serius terhadap Angkatan Laut maupun Angkatan Udara yang loyal dengan Soekarno, khususnya KKO-AL.

Upacara Penyerahan Panji K.K.O di Istana Merdeka Tgl. 15-11-1959 (Dok. Kompas)


Dhia Sukmahadi Putra Nugraha, Mahasiswa Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

Click to comment

DELIVERY

Proklamator.id  – Tidak benar bahwa gedung proklamasi itu penyerahan atas sumbangan dari oknum yang mengaku-ngaku sebagai milik keluarganya, sebab hal itu terbantahkan dari keterangan...

KEKUNOAN

Saudara-saudara sekalian! Saja telah minta saudara-saudara hadlir disini untuk menjaksikan satu peristiwa maha-penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang, untuk...

Advertisement
close