Home BAPER Strategi Aneh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Rugi Milyaran

Strategi Aneh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Rugi Milyaran

by Wiwid Widjojo
Gedung BPJS Ketenagakerjaan. (Angga Nugraha/VOI)


PROKLAMATOR – Pengelolaan investasi, pelaksanaan basis asas transparansi dan manajemen resiko atas semua aspek tidak dijalankan secara utuh dan maksimal oleh direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), asas transparansi tidak hanya dalam konteks pencatatan hasil yang di capai tapi pada keseluruhan business process, artinya transparansi bukan pada semata pada hasil berupa keuntungan atau kerugian semata baru kemudian disampaikan ke publik.

Keseluruhan proses ditawarkan suatu proyek investasi mencakup mulai ditawarkan kan suatu proyek investasi portofolio maupun investasi langsung ataupun jenis lainnya.
Siapa pihak yang menyodorkan barang siapa pemilik barang, siapa pihak BPJS TK yang memutuskan apa pertimbangannya, dasar aturannya, siapa yang menganalisa dan lain-lain, hingga hasil investasinya. Teryata ini semua tidak ada, ternyata proses ini sudah berjalan diujungnya diputuskan baru dicatat, proses yang berjalan ini resiko yang sangat riskan dan cenderung ada permainan.

Karena tidak terekam dengan basis transparansi dan manajemen resiko yang kecil. Padahal dalam undang-undang diamanatkan dalam UU SJSN dan UU BPJS diataranya dalam ke dua UU tersebut secara rigid mengamatkan transparansi, penggunaan manajemen resiko, memberikan manfaat lebih kepada peserta hingga bekerja sama dengan kepala daerah dalam melakukan penetapan jaminan sosial ketenagakerjaan. Struktur investasi BPJS TK selamai ini sebagian besar atau setengahnya ke SUN, sisanya kemudian berupa deposito, reksadana, saham dan investasi langsung.

Hingga saat ini investasi BPJS TK tidak ada investasi ke usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau investasi yang tujuannya penambahan lapangan pekerjaan. Artinya investasi tersebut hanya memperkaya orang atau koorporasi tidak memperkaya basis lapangan pekerjaan secara riil untuk pekerja. Ada kabar menarik kalau KPK menemukan jika total dari kelolaan ke empat bagian besar yakni menambal SUN dan Sukuk sebesar 200 triliun, 100 triliun untuk deposito berbagai bank, 50 triliun untuk saham di bursa saham, 20 triliun untuk penyertaan langsung.

Uang pekerja yang seharusnya menentukan langkah pengelolaan investasi, karena uang tersebut bukan uang arisan sudah semestinya uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pekerja semisal perumahan untuk pekerja bukan untuk main saham, obligasi dan reksadana selama ini.

Baca Juga :   Ada Kader Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di PDI Perjuangan

Ada kasus menarik disini dalam insane BPJS TK tidak boleh memiliki dan tidak boleh membeli saham di bursa saham tetapi pada 2019, OJK menemukan fakta bahwa direktur pengembangan investasi BPJS TK memiliki saham sejak sebelum menjabat direktur BPJS TK tetapi yang terjadi kebalikannya kalau Amran mengakuinya walau katanya saham pribadi tidak dijual karena harganya yang masih rendah.

Tetapi Amran berjanji untuk menjual saham tersebut. Secara garis besar disini terlihat bahwa kalau tidak ada investigasi dari OJK maka di inves yakni Amran Nasution akan diam seribu bahasa. Serta temuan menarik ada pihak swasta sempat meminjam dana sebesar 50 milyar walau Dirinves mengatakan bahwa dana terebut sudah di kembalikan. Tetapi apakah dengan bunga? Dan disinyalir ada mafia dalam tubuh BPJS TK?

Dan untuk pengembangan investasi BPJS TK juga membangun beberapa gedung termasuk gedung Social Security Tower (SS Tower) yang telah berubah menjadi Plaza BP Jamsostek serta pendirian perusahaan konstruksi. Gedung-gedung yang dibangun kemudian ruangan disewakan ke sejumlah pihak dari temuan KPK dua langkah BPJS TK berpotensi terjadi konflik kepentingan. Pasalnya hampir sebagian besar para penyewa ruangan gedung tersbut merupakan mantan investasi BPJS TK. Mau tidak mau mitra tersebut mesti menyewa kalau tidak ingin investasinya dicabut, sedangkan perusahaan konstruksi yang dibuat dan di bentuk berpotensi di permudah saat proses tender karena pemilik pekerjaan diantaranya perusahaan mitra investasi BPJS TK, kekhawatiran pemilik pekerjaan pun sama yaitu jangan sampai investasi dicabut BPJS TK.

Hakekatnya pengelolaan dan pengembangan dana program jaminan sosial ketengakerjaan serta hasilnya dipergunakan seluruhnya dan sepenuhnya untuk kepentingan peserta, suara pekerja, buruh, karyawan untuk pelaksanaan investasi semestinya perlu didengar mereka adalah pemilik sesungguhnya dana tesebut. tidak boleh disisihkan oleh BPJS TK dan pemerintah walau sebentar.

Baca Juga :   Diplomasi Corona dan Geo Politik Eropa

Kasus korupsi salah investasi berupa pembelian surat utang jangka menengah dengan empat perusahaan dengan total 311 milyar pada tahun 2001-2003 an. Junaidi dan Alamsyah. Dan negara mengalami kerugian sebesar 133,250 milyar dan majelis hakim menilai mereka berdua melanggar prosedur dan asas kehati-hatian.

Tetapi apa daya temuan BPK yang tertuang dalam IHPS semester II 2018 jelas menunjukan ada masalah serius dalam tubuh BPJS TK yang lakukan oleh direksi BPJS TK. BPJS TK pun semestinya melaporkan dan menyampaikan informasi BPK mana saja rekomendasi yang sudah dan belum dilakukan. Dari delapan rekomendasi yang di berikan BPK tidak satupun dilakukan hal yang sama rekomendasi yang disampaikan Dewas tidak di gubris.

Penempatan dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk investasi pada instrument apapun hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian segalanya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada. Jika tida ada ketentuan yang mengatur maka tidak boleh serampangan diterabas dengan menggunakan dana pekerja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Pengawasan melekat dan menyeluruh serta evaluasi secara terus menerus harus dilaksanakan. Antisipasi atas potensi penyimpangan tidak boleh di tawar, guna menyelamatkan uang dan hak-hak pekerja, buruh dan karyawan.


Oleh: Agus Wiryono, Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Buruh dan Tani Alumni DPD GMNI DKI Jakarta


Artikel Lainnya

Apakah kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong. Terima Baca Selengkapnya

Untuk Diperhatikan!
close